Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah / Departemen Penerangan RI

Pelaksanaan kebijakan sektor pertambangan umum sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah di Propinsi Sumatera Barat

Pola alokasi dalam APBD kota Palembang dengan diterapkannya Undang-undang nomor 22 dan 25 tahun 1999

Undang-undang ketenagakerjaan : undang-undang RI nomor 25 tahun 1997

Kebijakan dana bagi hasil antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah pada kontrak kerja sama kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi ditinjau dari Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah = Policy funds to result the central and local government on the contract business activities upstream oil and gas review of Law number 33 of 2004 about financial balance between central and local governments