Penegakan hukum bagi notaris merangkap PPAT yang melakukan tindak pidana penggelapan (putusan Pengadilan Negeri Bandung nomor 1061/PID.B/2016/PN.BDG) = Law enforcement for notary as land deed officials (PPAT) who conduct embezzlement criminal acts (case study: Bandung district court decision number 1061/PID.B/2016/PN.BDG) / Idha Rachmani

Pertanggungjawaban notaris yang melakukan tindak pidana dan sanksi administratif (studi kasus putusan Pengadilan Negeri Denpasar nomor 300/PID.B/2015/PN.DPS.) = Accountability of notary who commits the crime of embezzlement and the administrative sanctions (case study of Denpasar District Court's Decision Num 300/PID/B/2015/PN/DPS)

Tanggung jawab hukum notaris merangkap PPAT yang melakukan penggelapan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) ditinjau dari hukum pidana serta kode etik PPAT : studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 76/PID/2010/PT.BDG = Legal responsibility of embezzlement case by notary/PPAT from the perspective of criminal law and PPAT's code of ethic : case study on the Verdict of Indonesia's Supreme Court No. 76/PID/2010/PT.BDG / Angelina

Pelanggaran jabatan yang dilakukan oleh notaris sebagai pejabat umum dalam pembuatan akta otentik studi kasus Putusan Majelis Pemeriksaan Pusat Notaris nomor 06/B/MJ.PPN.2009 = Abuse of notary incumbency as public official in the creation of authentic deed case study of the Notary Central Chembers of Examination Decision 06/B/MJ.PPN.2009

Pertanggungjawaban notaris terhadap perbuatan membantu melakukan tindak pidana penipuan : analisa Putusan Mahkamah Agung no. 2179K/PID/2009 tanggal 7 Februari 2011 = Accountability notary to help commit acts of criminal fraud : analysis of Supreme Court Decision no 2179K/PID/2009 dated 7 February 2011 / Nur Syamsiati Duha