Aulia Farazenia
Tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta jual beli berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) lunas yang hasil pembayarannya dikembalikan kepada pihak pembeli (Studi kasus Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 04/B/MPPN/VII/2019) = The responsibility of a Notary Public in making sale and purchases deed based on the full paid-purchase binding agreement, in which the payments are returned to the purchaser (Study of The Notary Central Supervisory Board Decision No.04/B/MPPN/VII/2019.
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
 UI - Tesis Membership
Winny Kartika Tantri
Pertanggungjawaban Pejabat Sementara Notaris dalam Jabatannya Membuat Akta PPAT dalam Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor: 30/PDT.G/2018/PN.SGR = Accountability of Special Substitute Notary in Drawing up Land Deed Official (PPAT) Deeds in Their Position Based on Singaraja District Court Decision Number: 30/PDT.G/2018/PN.SGR
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
 UI - Tesis Membership
Shabrina Mahfuzh
Jenis norma dam sanksi pelanggaran yang dilakukan oleh notaris dalam pembuatan akta pengikatan jual beli dengan kuasa menjual (Studi Putusan Majelis Pengawas Notaris Pusat Nomor 05/B/MPPN/VII/2019) = Types of norms and sanctions for violations committed by a notary public in making a deed of sale and purchase agreement with the power of attorney (Study of Decision of the Central Supervisory Council of Notaries Number 05/B/MPPN/VII/2019).
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
 UI - Tesis Membership
Martin Josen Saputra
Pertanggungjawaban Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah atas Akta Jual Beli yang Tidak Mengikutsertakan Seluruh Ahli Waris Sah sebagai Para Pihak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 60/Pdt.G/2018/PN.PTK) = Accountability of Notary as Acting Author of Land Deed for Purchase Deed which does not Include All Legal Heirs as Participants (Pontianak District Court Decision Study Number 60/Pdt.G/2018/PN.PTK).
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
 UI - Tesis Membership
Rena Justina
Pembatasan Jumlah Pembuatan Akta oleh Notaris Ditinjau dari Kode Etik Notaris dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris = Restricting The Amount of Notarial Deeds According to Notary Code of Ethics and Law No 2 of 2014 on Amendment to Law Number 30 Year 2004 Regarding Notary Position.
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
 UI - Tesis Membership