Pembentukan Undang-Undang Selama "Lame Duck Session" di Indonesia: Telaah atas Pembentukan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD serta Undang-Undang Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi = Formation of Laws During the “Lame Duck Session” in Indonesia: An Examination of the Formation of Laws Concerning the MPR, DPR, DPD and DPRD as well as the Law Concerning the Corruption Crime Eradication Commission

Penghentian Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Analisis Pasal 40 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019) = The discontinuation of Investigation and Prosecution of Criminal Acts of Corruption in Indonesia (Analysis of Article 40 of Law Number 30 of 2002 as amended by Law Number 19 of 2019)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang.....

Undang-undang tentang pengadilan hak asasi manusia 2000 dan undang-undang HAM 1999

Proses pembahasan rancangan undang-undang tentang hak asasi manusia