Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2021 tentang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91/PUU-XVIII/2020 atas Pengujian Formil UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja: Status Hukum dan Implikasi Terhadap Pemerintah Daerah = Instruction of the Minister of Home Affairs No. 68 of 2021 on Follow-Up on Decisions of the Constitutional Court No. 91/PUU-XVIII/2020 on Formal Examination of Law No. 11 of 2020 on Job Creation: Legal Status and Implications for Regional Government

Implikasi Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Kebijakan Royalti 0% Pada Pengusaha Tambang Batubara Yang Melakukan Hilirisasi = Implications of the Job Creation Law for the 0% Royalty Policy for Downstream Coal Mining Entrepreneurs

Implikasi Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Kebijakan Royalti 0% Pada Pengusaha Tambang Batubara Yang Melakukan Hilirisasi = Implications of the Job Creation Law for the 0% Royalty Policy for Downstream Coal Mining Entrepreneurs

Konsep Pemegang Saham Perseroan Perseorangan dalam Undang-Undang tentang Cipta Kerja Berdasarkan Teori Kekayaan Bersama (Proprietary Collective Theory) = The Concept of Sole Proprietorship Company in the Law on Job Creation Pursuant to Proprietary Collective Theory

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi: Analisis Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja = Government Regulation in Lieu of Law as Follow-up of Constitutional Court's Decision: Analysis on Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 about Job Creation