Pelanggaran terhadap Kewajiban dan Larangan Jabatan yang Dilakukan oleh Notaris dan PPAT dalam Pembuatan Akta Hibah (Analisis Putusan PN.JKT.Tim No. 224/Pdt.G/2000) / Cathy Megawe

Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Pembuatan Akta Autentik Dalam Rangka Penghadap Tidak Beritikad baik (Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1004/Pdt.G/2017/PN DPS jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor 569 PK/Pdt/2021) = Application of the Notary's Precautionary Principle as a Public Official in Making Authentic Deeds Against Appearers Not in Good Faith (Study of Denpasar District Court Decision No.1004/Pdt.G/2017/PN DPS jo Judicial Review Decision No. 569 PK/Pdt/2021)

Pelanggaran atas Kewajiban Notaris dalam Pembuatan Perubahan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli secara Sepihak (Studi Kasus Putusan Nomor: 10/PTS/MJ.PWN.PROV.DKIJakarta/XII/2022) = Violation of Notary Obligations in Making Amendment to Deed of Sales and Purchase Binding Agreement Unilaterally (Case Study of Decision Number: 10/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/XII/2022)

Notaris dan pembuatan dua kali akta perjanjian pengikatan jual beli untuk objek yang sama: studi kasus putusan pengadilan tinggi Denpasar nomor 72/Pdt/2015/PT.Dps = Notary and two times making of buy and sell agreement for the same object: case study of denpasar high court decision number 72/Pdt/2015/PT.Dps / Reza Jodyanta Kautsar

Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah atas Pembuatan Akta Hibah Palsu serta Peran Majelis Pembina Pengawas Daerah terhadap Penanggulangan Pelanggaran yang Dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah di Pekanbaru (Studi Kasus Putusan Nomor 34/G/2020/PTUN = Responsibilities of Land Deed Making Officials for Making False Grant Deeds and the Role of the Regional Supervisory Board of Trustees in Overcoming Violations Committed by Land Deed Making Officials in Pekanbaru. (Case Study Decision Number 34/G/2020/PTU