Implementasi hukum investasi di Propinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta (DKI Jakarta)

Analisis Penerapan Hukum Terhadap Manajer Investasi yang Dinyatakan Pailit Atas Permohonan Investor (Studi Kasus Putusan No. 78/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst) = Analysis of the Application of Law Against Investment Managers Declared Bankrupt by the Request of Investors (Case Study of Decision No.78/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst)

Pelaksanaan Investasi Pemerintah Pusat Oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Lainnya Berdasarkan Teori Hukum Keuangan Publik = Implementation of Central Government Investment by State-Owned Enterprises, Regional Owned Enterprises, and Other Legal Entities Based on Public Finance Legal Theory

Penyertaan Modal Oleh Pemerintah Daerah Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Pada Perusahaan BUMD: Suatu Kajian Terhadap Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2016 = Capital Participation by Regional Government in BUMD Reviewed From Law Number 23 of 2007 Concerning Investment: A Study of Depok City Regional Regulation Number 4 of 2016

Tinjauan yuridis dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif (DINFRA) dan perbandingannya dengan negara India dan Brazil = Legal analysis on dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif (DINFRA) and its comparison to India and Brazil