Hasil Pencarian

Ditemukan 11117 dokumen yang sesuai dengan query

Surya Kirana Sulistijo, author

Aspek hukum prospek penerbitan obligasi daerah pada pasar modal Indonesia

Undang-Undang Otonomi Daerah dan Undang-Undang Perimbangan Keuangan telah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangga-nya sendiri termasuk dalam hal ini mengatur sumber keuangannya sendiri konsekwensi lahimya perundang-undangan tersebut membuat masing-masing pemerintah harus berusaha keras memaksimalkan potensi yang dimiliki daerahnya. Mengingat baik saat ini dan di masa mendatang pengadaan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004

T28534

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Harefa, Kasman Yori, author

Penerapan perjanjian mutual legal assistance Republik Indonesia - Republik Sosialis Vietnam dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perompakan oleh TNI AL (MT. Orkim Harmony) = The Application of mutual legal assitance agreement Republic of Indonesia - Socialist Republic of Viet Nam in law enforcement against crime privacy by TNI AL (MT. Orkim Harmony)

ABSTRAK Tindak pidana Perompakan merupakan kejahatan transnasional (lintas negara) penanggulangan dan pemberantasannya memerlukan kerjasama Bilateral ataupun Multilateral, Republik Indonesia dengan Republik Sosialis Viet Nam telah memiliki perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana telah di sahkan dengan Undang-Undang RI Nomor 13 tahun 2015, upaya Central Authority (Polri dan Kejaksaan Agung...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T51934

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Tambunan, Obey Pangihutan, author

Perlindungan hukum bagi kreditur pemegang hak tanggungan atas hutang debitur terhadap pihak ketiga (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Bogor: 37/Pdt.G/2015/PN.Bgr Tahun 2015) = Law protection bank as hak tanggungan holders for debitur debt against third parties (Analyzing resolution of Pengadilan Negeri Bogor: 37/Pdt.G/2015/PN.Bgr Tahun 2015).

Hak Tanggungan merupakan lembaga hak Jaminan dalam pemberian kredit yang sering digunakan lembaga keuangan khususnya bank. Bank sebagai pemegang hak tanggungan dilindungi dan dijamin oleh Undang-undang dalam pemenuhan pelunasan piuntangnya yang diberikan kepada debitur karena memiliki hak istimewa untuk melaksanakan eksekusi berdasarkan "Sertipikat Hak Tanggungan" yang mempunyai excecutorial tittle. Namun...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T52234

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Sandra Dewi, author

Akibat hukum peralihan hak atas tanah yang belum bersertifikat oleh seorang notaris tanpa persetujuan pemilik tanah (Studi kasus putusan majelis pemeriksa pusat notaris nomor 09/B/MPPN/VII/2017) = The legal consequences of transfer of right on uncertified land title carried out by a notary without the consent of the beneficial owner. (Case study of majelis pemeriksa pusat notaris number 09/B/MPPN/VII/2017)

Tugas notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) seringkali menimbulkan persepsi yang sama dikalangan masyarakat. Padahal dilihat dari kewenangannya yang diatur dalam undang-undang, jelas berbeda. Permasalahan yang berkaitan dengan pertanahan terkadang membuat kewenangan notaris dan PPAT seolah saling tumpang tindih. Ruang lingkup pembuatan akta oleh PPAT memang sudah ditentukan oleh...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T51802

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Rachma Anindita Larasati, author

Penyerahan Salinan Akta Jual Beli Tanpa Penyerahan Sertipikat Asli (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 361 PK/PDT/2017) = Submission of Copy of Sale and Purchase Deed Without The Submission of The Original Certificate (Analysis of The Supreme Court Decision Number 361 PK/PDT/2017)

Peralihan hak atas tanah dapat dilakukan dengan cara jual beli. Dalam proses jual beli diperlukan akta autentik sebagaialat bukti untuk mewujudkan kepastian hukum terhadap peralihan hak atas tanah. Dalam hal ini yang berwenang untuk membuat akta autentik adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). PPAT memiliki tugas pokok untuk membuat akta autentik...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T52254

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Andi Dini Tenri Liu, author

Analisis Terhadap Akta Jual Beli Tanah yang Tidak Dibacakan dan Penandatanganan Para Pihak Tidak Dihadiri oleh Saksi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 16/Pdt.G/2015/PN.Krg) = Analysis of Purchase Land Deed which is not Read Out and Signature of The Parties not Attended by Witness (Study The Decision of Karanganyar District Court Number 16/Pdt.G/2015/PN.Krg)

Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan bukti autentik mengenai perbuatan hukum yang dilakukan para pihak terkait dengan peralihan hak atas tanah, salah satunya melalui jual beli, sebagai dasar pendaftaran pemindahan hak. Dalam putusan Nomor 16/Pdt.G/2015/PN.Krg ditemui adanya pembuatan Akta Jual Beli Tanah yang dibuat tidak sesuai dengan prosedur dimana...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T52224

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Sibarani, Marlina, author

Sistem Pengawasan Dan Pengendalian Terkait Dengan Terjadinya Fraud Perusahaan Pembiayaan (Studi Perbandingan Negara Di Indonesia, Australia dan Inggris) = Supervision and Control Systems Related to Financing Fraud Occurrence (Study Comparison of Countries in Indonesia, Australia and English)

Tesis ini mengkaji serta menelusuri aturan terkait perlindungan hukum pada penyelenggraan usaha Perusahaan Pembiayaan dalam mengawasi dan mengendalikan tindakan Fraud. Pengawasan dan pengendalian terhadap fraud Perusahaan Pembiayaan pada dasarnya telah diatur dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelanggaran Usaha Perusahaan Pembiayaan yang termuat pada pasal 53-64 mengenai Pengendalian Fraud dan Strategi...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Sri Laksmi Anindita, author

Valuasi kerugian akibat hilangnya nyawa manusia dalam perkara perdata = Valuation of loss from wrongful death in private law cases

Usaha meringankan penderitaan lahir dan batin bagi keluarga korban akibat perbuatan melawan hukum yang berakibat pada kematian atau hilangnya nyawa manusia, sangatlah pantas untuk terus diperjuangkan. Peraturan perundang-undangan yang ada saat ini dirasakan belum memberikan definisi yang cukup jelas terhadap istilah kerugian, batasan-batasan kerugian apa saja yang dapat diklasifikasikan sebagai...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

D2782

UI - Disertasi (Membership) Universitas Indonesia Library

Yenti Garnasih, author

Kriminalisasi pencucian uang (money laundering)

Jakarta: Fakultas Hukum. Universitas Indonesia, 2003

345.023 YEN k

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Annisa Permata Sari, author

Pembatalan Akta Hibah yang Dibuat Berdasarkan Surat Keterangan Palsu (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 5/Pdt/2018/PT MDN) = The cancelation of gift deed that made by fake document (Case Study of High Court Decision Number 05/PDT/2018/PT.MDN)

Akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh dan/atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Dalam kehidupan sehari-hari ada banyak jenis akta autentik yang dibuat oleh notaris, salah satunya adalah akta hibah. Dalam prosesnya hibah tidak boleh...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian