Ditemukan 81 dokumen yang sesuai dengan query
Donal Fariz, author
ABSTRACT
The result of eradicating corruption is usually parallel with political support from the branches of power. Over the past five years, the Corruption Eradication Commission has been experiencing various political attacks that began with the polemic regarding the selection of candidates for the National Police Chief, the use of Questionnaire...
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2019
364 INTG 5:2 (2019)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Ahmad Khoirul Umam, author
ABSTRACT
The political commitment of the highest political leader in a country is the key to the success and failure of an anti-corruption institution body. In the first era of President Joko Widodo's leadership, the KPK faced a roller coaster of the agenda of eradication corruption. Various threats that present uncertainty...
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2019
364 INTG 5:2 (2019)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Seiring berjalannya waktu, pelan tapi pasti Jurnal Integritas KPK menyapa lagi pembaca yang budiman pada Vol 3. Edisi 1 tahun 2017. Berbeda dengan Volume sebelumnya, kali ini Jurnal INTEGRITAS menampilkan topik utama tentang Korupsi di Sektor Swasta dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Criminal Liability). Topik ini dirasa perlu untuk dibahas...
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi RI, 2017
364KOMI001
Multimedia Universitas Indonesia Library
Marbun, Andreas Nathaniel, author
ABSTRACT
This article will give some rational and reasonable reasons to answer a question on why it is not necessary to attribute a criminal liability upon a political party, considering the meaningless amount of fine as the main punishment that can be imposed to a corporation which convicted of a crime...
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2019
364 INTG 5:1 (2019)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi RI, 2008
351KOMK001
Multimedia Universitas Indonesia Library
Eko Cahyono, author
Upaya resolusi konflik adalah salah satu syarat wajib agar wilayah daulat rakyat dapat diperluas dan diakui bagi kedaulatan dan keadilan ruang hidup rakyat. Hal ini menjadi tujuan besar KPK melalui Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNP SDA). Dalam proses implementasinya, terdapat catatan pembelajaran dan tantangan di masa yang akan...
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2019
364 INTG 5:2-2 (2019)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),
364.132 3 PAN
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Mumu Muhajir, author
Kajian harmonisasi regulasi dilakukan atas 26 Undang-undang (UU)terkait dengan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA).Pemeriksaannya dilakukan dalam dua aras: aras pertama,memeriksa kesesuaian materi di dalam peraturan perundang undangan yang sudah diinventarisasi(17 UU sektor terkait langsung SDA dan 9 UU pendukung) dengan prinsip-prinsip yang ada di dalam TAP MPR IX/2001.Aras...
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2019
364 INTG 5:2-2 (2019)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Dewi Tresya, author
Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam(GNPSDA)merupakan program bersama kementerian/lembaga yang diinisiasi,dikoordinasi,dan disupervisi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK).Penataan perizinan merupakan salah satu fokus utama dalam GNP SDA berdasarkan temuan bahwa perizinan merupakan salah satu wilayah rentan korupsi dalam pengelolaan sumber daya alam(SDA)di Indonesia.Kajian ini bertujuan untuk mendokumentasikan capaian penataan perizinan...
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2019
364 INTG 5:2-2 (2019)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Hariadi Kartodihardjo, author
Sumber terjadinya korupsi sepanjang menyangkut kekayaan negara selalu terkait dengan kinerja birokrasi dan kebijakan lembaga yang keduanya masuk dalam lingkup kelembagaan dimana korupsi itu terjadi. Dalam evaluasi lima tahun pelaksanaan Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNPSDA) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditemukan bahwa lemahnya kelembagaan ...
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2019
364 INTG 5:2-2 (2019)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
