Hasil Pencarian

Ditemukan 104 dokumen yang sesuai dengan query

Sugeng Triono, author

Hukuman badan pengganti denda terhadap warga negara asing pada tindak pidana perikanan di zona ekonomi eksklusif Indonesia = Substitution penalty penalty against foreign citizens on crime of fisheries in the Indonesian Exclusive Economic Zone

ABSTRAK United Nations Convention on The Law Of The Sea (UNCLOS) 1982 telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 membedakan wilayah laut dalam delapan rezim yang salah satunya adalah Zona Ekonomi Eksklusif. Dalam UNCLOS 1982 tersebut diatur beberapa hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban negara pantai di Zona...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T51836

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Oshie Bimantara, author

Penerapan pasal 23 Ayat (1) dan pasal 31 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dalam Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Perkeretaapian Umum oleh pihak swasta dalam rangka menciptakan persaingan usaha sehat di Indonesia = Application of article 23 paragraph (1) and article 31 of Law Number 23 of 2007 concerning Railways in the Implementation of Public Railway Infrastructure and Facilities by private parties in creating healthy business competition in Indonesia

ABSTRAK Penyelenggaraan sarana dan prasarana perkeretaapian umum dilakukan oleh Badan Usaha sebagai penyelenggara, baik secara sendiri-sendiri maupun melalui kerja sama. Artinya adalah perusahaan swasta juga memiliki kesempatan yang sama seperti PT KAI dalam penyelenggaraan sarana dan prasarana kereta api. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penyelenggaraan prasarana dan sarana perkeretaapian...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T51844

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Sipayung, Iwan Yohannes, author

Pembubaran organisasi kemasyarakatan dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menja = Dissolution of Community Organizations in Law Number 16 Year 2017 concerning Determination of Government Regulations Substituting In Lieu Number 2 of 2017 concerning Amendments to Law Number 17 Year 2013 concerning Community Organizations Becoming Laws

ABSTRAK Adanya kegiatan organisasi kemasyarakatan yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 membuat pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dirasa tidak...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T51822

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Mirza Ardiansyah, author

Tinjauan yuridis penanganan anak buah kapal (ABK non yustisial) perikanan berbendera asing pelaku tindak pidana perikanan di Indonesia = Legal review of handling of vessel crew (non-judicial vessel crew) of foreign-flagged fisheries actors of illegal fishing in Indonesia

ABSTRAK Semakin gencarnya penegakan hukum pelaku illegal fishing menyisakan permasalahan tentang penanganan Anak Buah Kapal (ABK Non Yustisial) perikanan berbendera asing pelaku tindak pidana perikanan di Indonesia. Sistem penegakan hukum terhadap Illegal Fishing masih terfokus terhadap permasalahan pelaku dan barang bukti. Fakta di lapangan kondisi penanganan terhadap ABK non yustisial...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T51727

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Mian Ulisakti, author

Perbandingan tanggung jawab penyelenggara peer-to-peer lending di Indonesia, Inggris, dan India = Comparative analysis of peer-to-peer lending platform's liability in Indonesia, UK, and India

Teknologi finansial sedang berkembang beberapa tahun belakangan, termasuk di Indonesia, yang juga telah meregulasi sektor jasa keuangan ini. Salah satu jenis teknologi finansial tersebut adalah layanan peer-to-peer lending, yakni skema pemberian pinjaman yang menggantikan peran bank konvensional sebagai lembaga perantara. Kendati demikian, jasa keuangan ini memiliki risiko seperti...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Mona Ervita, author

Penghentian penyidikan tindak pidana korupsi oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai objek praperadilan (studi terhadap putusan Nomor 24/Pid.Pra/2018/Pn.Jkt.Sel.) = Termination of corruption crime investigation by investigators of the Komisi Pemberantasan Korupsi as a pretrial object (study of decision number: 24/Pid.Pra/2018/Pn.Jkt.Sel)

ABSTRAK Salah satu wewenang yang dimiliki oleh penyidik adalah melakukan penghentian penyidikan. Penghentian penyidikan dapat dilakukan oleh penyidik apabila perkara pidana tersebut tidak mempunyai cukup bukti, bukan merupakan tindak pidana, dan dihentikan demi hukum. Alasan dari penghentian penyidikan tersebut dituangkan kedalam Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Penghentian penyidikan ini dapat...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T51729

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Tania Adlina Ranti, author

Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah(Ppat) yang melanggar asas nemo plus juris transfere potest quam ipse habet dalam pembuatan akta perjanjian pengikatan jual beli dan akta jual beli (studi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Tanggal 28 Agustus 2017 Nomor 62/Pid.Sus-Tpk/2017/Pn.SBY). = Nemo plus juris transfere potest quam ipse habet principle in the making of sales and purchase agreement violated by Notary and Official Certifier of title deeds violated (analysis juridical Surabaya District Court Decision On August 28, 2017 No. 62/Pid.

ABSTRAK
Notaris selaku pejabat umum bertanggung jawab terhadap kebenaran formal dari isi secara keseluruhan terhadap akta yang dibuatnya, mulai dari kepala akta sampai penutup akta, dan tidak bertanggungjawab secara materiil dari akta tersebut. Dalam penelitian ini menggunakan asas Nemo Plus Juris Transfere Potest Quam Ipse Habet adalah artinya tidak seorangpun dapat mengalihkan atau memberikan sesuatu...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T51672

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Yogi Triyono, author

Tinjauan yuridis penegakan hukum di laut oleh TNI Angkatan Laut terhadap kejahatan penyelundupan narkotika internasional (transnational organized narcotic crime) di wilayah perairan Indonesia

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T51676

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Tuti Marwati, author

Tinjauan yuridis tindakan penenggelaman kapal ikan asing yang melakukan tindak pidana perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia = Legal review of the action of sinking foreign fishing vessels committed IUU fishing in Indonesian Economic Exclusive Zones

ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang tindakan penegak hukum di laut yang dilakukan pemerintah Indonesia, terutama penyidik dari instansi Kementerian Kelautan dan Perikanan serta TNI Angkatan Laut guna memberantas tindak pidana perikanan dengan cara mengambil tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal ikan asing (KIA) pelaku tindak pidana perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Oleh karena...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T51924

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Devi Dian Sari, author

Penegakan hukum pidana terhadap advokat sebagai pelaku obstruction of justice (menghalangi proses peradilan) dalam perkara tindak pidana korupsi = Criminal law enforcement to advocates as subject of obstruction of justice in corruption crime cases

ABSTRAK Pemberantasan korupsi di Indonesia masih menghadapi banyak kendala, salah satu diantaranya adalah perlawanan dari berbagai pihak dalam bentuk obstruction of justice yang dilakukan oleh advokat. Advokat dalam menjalankan tugas profesinya mempunyai hak imunitas, yakni hak untuk tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana. Namun dalam praktiknya hak imunitas...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T52136

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian