Ditemukan 4245 dokumen yang sesuai dengan query
Greace Wahyuni, author
Salah satu bentuk perusahaan yang berlaku di Indonesia adalah Perseroan Terbatas ("PT"). Dalam menjalankan tugasnya PT diwakili oleh Direksi dan Dewan Komisaris, tetapi pemegang kekuasaan tertinggi ada di Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dengan adanya UU baru tentang PT yaitu No. 40 tahun 2007 memungkinkan RUPS diselenggarakan secara telekonferensi. Berita...
2010
T26707
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Priambodo Trisaksonoa, author
ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang penerapan Wa?ad pada fasilitas pembiayaan plafon di perbankan syariah Indonesia dengan dasar Fatwa DSN tentang Line facility. Namun demikian penerapan dan pemahamannya masih tumpang tindih dengan akad, sehingga dapat menyebabkan suatu akad menjadi tidak efektif bahkan cacat hukum. Melalui metode penelitian normatif dengan tipe penelitian evaluatif...
2009
T26694
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Ellen Mochfiyuni Adimihardja, author
Menurut Pasal 29 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia apabila terjadi wanprestasi maka cara penyelesaiannya adalah diutamakan dengan menjual barang Jaminan Fidusia melalui pelelangan. Namun demikian Undang-undang tersebut memberikan jalan keluar yang lain apabila dengan cara lelang barang tidak mencapai harga tertinggi yang tertuang...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010
T26701
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Sintya Liana Sofyan, author
ABSTRACT
Tesis ini membahas mengenai transaksi jual beli saham yang diperdagangkan di bursa efek namun dengan perjanjian bahwa saham tersebut akan dibeli kembali pada suatu waktu dengan harga tertentu pula, yang dikenal dengan istilah ?repo? (repurchase). Didalam prakteknya perjanjian jual-beli surat berharga dengan hak membeli kembali sering dipakai untuk menyelubungi suatu...
2010
T26739
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Junita Sari Ujung, author
Kurator memiliki peranan yang penting dalam suatu kepailitan untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Pasal 1 butir 5 Undangundang nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus...
Depok: Universitas Indonesia, 2008
T24713
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Vera Khoernia Sari, author
ABSTRAK
Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pengertian tersebut diketahui bahwa yang terkait dalam perkawinan adalah seorang pria dengan seorang wanita, akan tetapi dalam ekadaan tertentu seorang...
2008
T24690
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Myrna Zachraina, author
2008
T24714
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Dessy Dwi Astuti, author
ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang rangkap jabatan oleh notaris yang pengaturannya terdapat dalam Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004. Larangan rangkap jabatan terhadap notaris sudah ada sebelum adanya Undang-undang Jabatan Notaris yaitu dalam Peraturan Jabatan Notaris (ord. stbl. 1860 no.3). Larangan tersebut bertujuan untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan dan masalah-masalah...
2009
T26680
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Darianne Vertical Aliwarga, author
Pelaku usaha mengadakan undian berhadiah untuk menarik minat konsumen dalam rangka penjualan barang atau jasa. Berdasarkan Undang-Undang No 22 Tahun 1954 jo. Permensos RI Nomor 14A/HUK/2006, pelaku usaha wajib mengajukan permohonan kepada Menteri Sosial dan melibatkan beberapa pejabat instansi terkait antara lain Notaris. Peran Notaris penting mengingat wewenangnya untuk menyatakan...
Depok: Universitas Indonesia, 2010
T27426
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Dhanny Wirawan Aryadi, author
Bank untuk menjalankan fungsi perantara keuangan memerlukan kepercayaan dari masyarakat yang bertindak sebagai nasabah penyimpan. Kepercayaan tersebut dapat diperoleh dengan adanya kepastian hukum dalam pengaturan dan pengawasan bank serta penjaminan simpanan nasabah. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010
T27427
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
