Ditemukan 1997 dokumen yang sesuai dengan query
Selviria, author
Satu di antara tujuan sistem peradilan pidana ialah mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan serta menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat dapat merasa puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana. Berbicara mengenai keadilan, maka akan ada kaitannya pula dengan hak asasi manusia. Dalam perkembangannya, hak asasi manusia memiliki...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Ario Wahyu Hapsoro, author
Tesis ini membahas mengenai hadirnya KPK sebagai lembaga negara independen anti korupsi yang mempunyai kewenangan penuntutan. Kewenangan yang selama ini telah menjadi domain institusi Kejaksaan dengan asas universal bahwa Kejaksaan sebagai dominis litis dalam bidang penuntutan dan Jaksa Agung sebagai pengendali tertinggi kewenangan penuntutan tersebut. Secara institusional atau kelembagaan terjadilah...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
T36003
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Napitupulu, Denny Petrus Marihot, author
Undang-undang Sistem Budidaya Tanaman dan Undang-undang Perlindungan Varietas Tanaman sangat penting untuk mendorong dan memberi peluang kepada dunia usaha untuk meningkatkan perannya dalam pembangunan pertanian. Peraturan ini memberikan perlindungan kepada para pemulia tanaman untuk menghasilkan dan mengembangkan varietas baru, juga untuk mendorong terciptanya varietas unggul baru serta pengembangan industri perbenihan....
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010
S22603
UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library
Hemptinne, Jérôme de, author
Presently, many of the greatest debates and controversies in international criminal law concern modes of liability for international crimes. The state of the law is unclear, to the detriment of accountability for major crimes and of the uniformity of international criminal law. The present book aims at clarifying the state...
United Kingdom: Cambridge University Press, 2019
e20528754
eBooks Universitas Indonesia Library
Rihal Amel Aulia Haqi, author
Tindak pidana Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang telah memiskinkan bangsa Indonesia secara keseluruhan dan sistematik. Dalam rangka memberantas tindak pidana korupsi secara serius, maka pada tahun 1999 dibuatlah Undang-undang No. 31 Tahun 1999 yang menggantikan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun dalam perkembangannya, pemberantasan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008
S22399
UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library
Popy Zuchrainiati Bakrie, author
PPAT/Notaris sebagai pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan-perbuatan hukum. Akta-akta yang dibuat oleh PPAT/Notaris merupakan akta otentik, sepanjang seluruh unsur-unsur dari akta otentik terpenuhi. Namun sangat disayangkan, bahwa dalam prakteknya masih banyak ditemukan kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran dalam pembuatan suatu akta PPAT/Notaris, masih banyak PPAT/Notaris yang...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
T46857
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Suwadji, author
Dalam penelitian dengan judul Upaya Hukum Terpidana Dan Tanggung Jawab Penyidik Polri dalam Hal Terjadi Error In Persona ini penulis mengunakan metodologi penelitian kepustakaan sehingga memakai data-data sekunder sebagai sumber datanya. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini secara garis besar ada dua hal. Pertama dilihat dari sudut terpidana sebagai korban...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
S22567
UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library
Oemar Seno Adji, author
Jakarta: Erlangga, 1976
345.05 OEM h
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Jakarta: Erlangga, 1969
345.05 HIM
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Margareta Dewi Lusiana, author
Melalui penyusunan penelitian kemasyakatan (Litmas) sebagai salah core businessnya, Bapas membawa Pemasyarakatan hadir dan bertugas mulai dari tahapan pra ajudikasi hingga purna ajudikasi. Hadirnya RUU KUHP yang di dalamnya memuat pedoman pemidanaan dan pidana alternatif membuka kemungkinan semakin bertambahnya ruang lingkup Litmas terutama sebagai pre-sentenced report bagi tersangka dewasa. Guna...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
