Ditemukan 441 dokumen yang sesuai dengan query
Muhammad Nuh Ismanu, author
Studi mengenai kemenangan PKS pada pemilihan umum serentak tahun 2019 di
Kota Depok ini menjadi penting karena akan memberikan penjelasan tentang faktor-faktor yang berperan dalam kemenangan tersebut.
Fokus pada studi ini adalah kemenangan dengan perolehan suara tertinggi yang
diraih PKS dalam pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota
Depok pada Pemilu Serentak tahun...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2021
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Agnes Pembriarni Nuryuaningdiah, author
Pertimbangan DPD bersifat tidak mengikat dalam Pemilihan Anggota BPK menimbulkan diskursus independensi kelembagaan BPK. Tesis ini hendak menjawab rumusan masalah tentang sifat daya mengikat pertimbangan DPD dalam pemilihan Anggota BPK terhadap independensi BPK dan mekanisme pemilihan Anggota BPK yang ideal. Metode Penelitian berbentuk penelitian yuridis normatif melalui studi kepustakaan dan...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Muhamad Ziadatur Rizqi, author
Pemilu merupakan suatu mekanisme yang disediakan oleh negara dalam memperjuangkan segala kebutuhan rakyatnya dan pencerminan dari sistem demokrasi. Penyelenggaraan Pemilu di negara Indonesia dilaksanakan secara konsisten dengan berdasar kepada asas yang dituangkan secara tegas dalam Konstitusi, yang mana dipengaruhi juga oleh beberapa faktor. Salah satu faktor tersebut adalah peran dari...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Donny Tri Istiqomah, author
Tesis ini membahas mengenai Pemilihan Umum Setelah Perubahan UUD NRI 1945 khususnya Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD dan Pemilihan Umum Kepala Daerah, yang dikaji berdasarkan studi risalah rapat selama Perubahan UUD NRI 1945 di MPR. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
T28374
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Bravasta Ananta Hartandi, author
Biaya politik menjadi pertimbangan kepala daerah setiap ada pelaksanaan
Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada). Kepala daerah akan menanggung biaya
politik yang tinggi ketika terlambat menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD). Hal ini disebabkan karena masyarakat tidak menyukai adanya
keterlambatan dalam penetapan APBD. Terlambat dalam menetapkan APBD berdampak
negatif terhadap penyediaan layanan publik. Penelitian ini...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Djohermansyah Djohan, author
Jakarta: Yayasan bhakti otonomi daerah, 2016
324 MEN d
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Topo Santoso, author
Jakarta: Sinar Grafika, 2019
324 TOP p
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Devi Darmawan, author
Penegakan hukum Pemilihan Umum didasarkan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang merupakan lex specialis dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Akan tetapi, dalam peraturan tersebut terdapat ketentuan batas waktu pelaporan Tindak Pidana Pemilihan Umum yang sangat singkat....
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
S1317
UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library
Rembulan Randu Dahlia, author
Penelitian ini membahas politik oligarki media dalam pemilihan presiden 2019 (Pilpres). Fokus penelitian adalah faktor dukungan oligarki media pada kandidat Joko Widodo dan Ma’ruf Amin. Penelitian ini perlu dilakukan untuk memaparkan faktor pendorong oligark dalam mendukung kandidat, serta cara oligark merealisasikannya. Pemaparan ini pada akhirnya akan mengkritisi fungsi pers. Penelitian...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Louhenapessy, Grenata, author
Skripsi ini membahas mengenai penerapan ketentuan izin pemeriksaan pejabat terhadap tersangka yang merupakan caleg incumbent dalam tindak pidana pemilu. Ketentuan izin pemeriksaan tersebut diperlukan dalam hal ingin dilakukannya tindakan kepolisian terhadap anggota MPR, DPR, DPD dan DPRD sebagaimana diatur dalam UU No. 22 Tahun 2003. Persoalannya tindak pidana pemilu merupakan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, [2009;2009, 2009]
S22519
UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library
