Ditemukan 129 dokumen yang sesuai dengan query
Asri, author
Putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat bagi para pihak, akan tetapi Pasal 70 UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memberikan upaya untuk mengajukan permohonan pembatalan melalui Pengadilan Negeri. Upaya hukum permohohan pembatalan mengakibatkan proses penyelesaian sengketa menjadi berlarut-larut, meskipun para pihak telah sepakat untuk...
2018
T50474
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Joseph Harry Krisnamurti, author
Berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan selain telah menjawab kebutuhan atas adanya suatu undang-undang yang mengatur tentang hukum materiil bagi Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia juga telah menimbulkan permasalahan tersendiri dalam pengaturannya. Hal ini karena Undang-Undang Administrasi Pemerintahan telah mengatur bahwa Badan Pemerintahan dapat ditetapkan sebagai pihak yang bertanggungjawab untuk mengembalikan...
Depok: Universitas Indonesia, 2018
T49801
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Widya Rahmadhani, author
Skripsi ini membahas mengenai Valuasi dan Eksekusi terhadap Hak Paten sebagai Objek Jaminan Utang yang telah menjadi topik perbincangan untuk diterima di Indonesia. Mengenai Hak Paten sebagai Jaminan telah diatur dalam Undang-Undang Paten Nomor 13 Tahun 2016 bahwa Hak Paten dapat dijadikan objek jaminan fidusia. Melakukan Valuasi terhadap Hak Paten...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Sihombing, Didik Dionisius, author
Keberadaan prinsip pertanggungjawaban pemerintah dalam dimensi Hukum Administrasi Negara merupakan sarana yang ditetapakan dalam rangka membatasi ruang gerak pemerintah. Konotasi pembatasan yang dimaksudkan bukan untuk menghambat maupun mempersempit aktivitas pemerintah namun mengacu pada dimensi pengawasan dan penjagaan agar perbuatan-perbuatan pemerintah sesuai dengan koridor yang telah ditetapkan dalam garis orisinalitas fungsionalnya....
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Joni Wijaya, author
Pasal 23 huruf c UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur
bahwa salah satu lingkup diskresi adalah “peraturan perundang-undangan tidak lengkap
atau tidak jelas”. Lingkup dimaksud terdiri atas 3 (tiga) unsur, yaitu (1) peraturan
perundang-undangan masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut; (2) peraturan yang
tumpang tindih (tidak harmonis dan tidak sinkron); dan (3)...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Wahyumurti Setya Sasmita, author
Jika konflik tidak dikelola dengan baik, mereka dengan cepat berubah menjadi sengketa. Salah satu lembaga badan arbitrase untuk penyelesaian sengketa konstruksi di Indonesia adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia BANI. Penelitian ini menunjukan proses arbitrase pada proyek konstruksi dan faktor-faktor risiko yang mempengaruhi waktu penyelesaian sengketa konstruksi dalam proses arbitrase di...
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2017
T48721
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Reza Adhitya Akbar, author
Arbitrase merupakan lembaga penyelesaian sengketa yang sangat popular digunakan oleh kalangan pelaku bisnis. Namun, hal tersebut tidak menjamin bahwa suatu putusan dapat dilaksanakan pada suatu negara, karena terhalang oleh suatu ketertiban umum negara tersebut. Kemajuan pesat di bidang bisnis baik nasional maupun internasional seperti penanaman modal (investment), kontrak kerjasama investasi...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T54992
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
S. Prajudi Atmosudirdjo, author
Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986
342.06 PRA h
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Leny Helena, author
Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) adalah pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia secara online. Penyelenggaraan ini diharapkan dapat terciptanya pelayanan publik yang cepat, akuntabel dan transparan. Penelitian ini dilatar belakangi pemikiran bahwa Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
T31885
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
W. Riawan Thandra, author
Jakarta: Sinar Grafika, 2019
342.06 RIA h
Buku Teks Universitas Indonesia Library
