Hasil Pencarian

Ditemukan 42 dokumen yang sesuai dengan query

Bryan Eduardus Christiano, author

Pengungkapan Third-Party Funding dalam Arbitrase Investasi Internasional Berdasarkan Amandemen Keempat ICSID Rules and Regulations: Potensi Dampak bagi Indonesia = Notice of Third-Party Funding in International Investment Arbitration Under the Fourth Amendment to ICSID Rules and Regulations: Potential Impact for Indonesia

Third-Party Funding merupakan metode pendanaan di mana penyandang dana memberikan dana kepada salah satu pihak dalam sengketa untuk menggugat atau meminimalkan gangguan arus kas, dan jika kasus dimenangkan, penyandang dana akan mendapatkan bagian dari putusan akhir yang diperoleh. TPF awalnya dipergunakan dalam litigasi di beberapa yurisdiksi, namun kini semakin populer...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Simamora, Petronella Maytea Lantio, author

Tinjauan yuridis terhadap pasal 60 undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa (studi kasus sengketa PT. Prima Jaya Indah v. PT Ever Pioneer, DKK dalam putusan pengadilan negeri nomor 681/PDT.G/2014/PN.JKT.SEL.) = Legal review of the article 60 law numbers 30 of 1999 concerning arbitration and alternative dispute resolution case study dispute between PT. Prima Jaya Indah v. PT Ever Pioneer on district court decission number 681/PDT.G/2014/PN. JKT. SEL) / Petronella Maytea Lantio Simamora

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana aspek hukum dari keputusan dan pelaksanaan arbitrase di Indonesia dengan maksud untuk mempelajari penegakan arbitrase, upaya hukum terhadap putusan arbitrase serta kendala dalam pelaksanaan putusan arbitrase di Indonesia. Pasal 60 UU No. 30/1999 (UU Arbitrase dan APS) menyatakan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan...

2016

T46529

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Agnes Rita Sri Kurniarum, author

Peran notaris dalam perumusan klausula perjanjian untuk meminimalisasi perbedaan penafsiran antara para pihak berhubungan dengan hak opsi dalam pengakhiran perjanjian (analisis putusan nomor 305/PDT.G/BANI/2014/PN JKT.UTR tanggal 30 September 2014) = Notary's role in terms of formulate agreement clause to minimize differences in interpretation between the parties since the rights of option on terminate the agreement analysis verdict No 305/PDT.G/BANI /2014/PN. JKT.UTR tanggal 30 September 2014 / Agnes Rita Sri Kurniarum

Dalam suatu perjanjian yang telah disepakati antara para pihak, yang kemudian dituangkan kedalam suatu akta notaris, berkenaan dengan hal tersebut sangatlah penting dalam ketepatan pemilihan perumusan klausula pasal dalam perjanjian agar tidak membuka celah hukum yang dapat menimbulkan perbedaan penafsiran sehingga akan memungkinkan terjadinya perselisihan dikemudian hari. Perjanjian yang disepakati...

Depok: Universitas Indonesia, 2016

T46333

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Iman Nul Islam, author

Kewenangan pengadilan negeri dalam memeriksa dan mengadili tuntutan ingkar terhadap arbiter (studi kasus sengketa PT. CTPI vs PT Berkah Karya Bersama) = The authority of district court to examine and rule the request for recusal against an arbitrator (case study PT CTPI vs PT Berkah Karya Bersama) / Iman Nul Islam

ABSTRAK
Tujuan dalam penelitian ini akan menerangkan salah satu permasalahan apakah pengadilan negeri dapat memeriksa dan mengadili tuntutan ingkar. Yaitu suatu hak yang diberikan oleh Undang-undang bagi para pihak yang berkepentingan apabila terdapat dugaan arbiter dalam melaksanakan tugasnya tidak bebas dan akan berpihak seperti yang dimaksud dalam pasal 22 UU No....

2016

T47535

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Dioputra Ilham, author

Party autonomy and rules governing arbitrators at BANI in contrast with SIAC: should there be a reform in institutional arbitration at BANI? = Party autonomy dan pengaturan mengenai arbiter di BANI dibandingkan dengan SIAC: haruskah ada reformasi pada arbitrase institusional di BANI?

Party Autonomy Principles ensure that arbitration remains flexible in its nature and by ensuring an integral part of the proceedings namely the parties ability to tailor the procedure of their arbitration to their needs. This autonomy also includes the basic right of parties to be able to freely appoint, constitute,...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Hilda, author

Pembatalan suatu perjanjian yang mengandung klausula arbitrase suatu analisis terhadap sengketa pembatalan perjanjian antara PT. Central Investindo melawan Fransiscus Wongso dan Chan Shih Mei = The revocation of a contract containing an arbitration clause an analysis on the dispute regarding the revocation of a contract between PT. Central Investindo v Fransiscus Wongso and Chan Shih Mei

Skripsi ini membahas sengketa pembatalan suatu perjanjian yang mengandung klausula arbitrase khususnya dalam sengketa pembatalan Perjanjian Jasa Arranger antara PT. Central Investindo melawan Fransiscus Wongso dan Chan Shih Mei, ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan putusan-putusan pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan hasil deskriptif analitis yang akan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

S54424

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Bintang Rasad Sumapraja, author

Modified prohibition as the best means of regulating double hatting in international investment arbitration under version three of the draft code of conduct for adjudicators in international investment disputes = 'Modified prohibition' selaku metode terbaik untuk mengatur double hatting dalam arbitrase internasional investasi dibawah versi tiga the draft code of conduct for adjudicators in international investment disputes

Pengenalan The Third Version of The Draft Code memperkenalkan tiga metode yang diusulkan untuk mengatur double hatting dalam arbitrase investasi internasional. Pilihannya adalah "full prohibition", "modified prohibition", dan "disclosure with option to challenge". Diskusi telah muncul mengenai opsi mana yang paling sesuai dengan praktik dalam arbitrase investasi internasional yang telah...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Keluarnya suatu negara dari konvensi ICSID dan kaitannya dengan BIT

The tendency to use the Bilateral Investment Treaty (BITs) by investors as a legal basis to file an international arbitra hon claim against the HostCountry is increasing recently Denunciations of the International Center for Settlement of Investment Disputes (ICSID) as well as the termination of several BITs by some other...

[Fakultas Hukum Universitas Indonesia; Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis], 2014

MK-Pdf

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Mufida Putri, author

Keadilan Substansial Versus Keadilan Prosedural Dalam Tuntutan Ganti Kerugian Pasca Putusan Bebas: (Studi Kasus Putusan Nomor 76/Pid.Pra/2019/PN JKT.SEL dan 98/Pid.Pra/2016/ PN JKT.SEL) = Compensation for Post Acquittal Verdict: A Comparative Analysis on Procedural Justice and Human Right

ABSTRAK Tujuan KUHAP adalah untuk memberikan kepastian hukum sehingga terdapat perlindungan dari tindakan sewenang-wenang penegak hukum, demi tercapainya keadilan. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut sering terjadi pertarungan antara keadilan prosedural dan keadilan substantif terutama dalam putusan majelis hakim. Ganti kerugian adalah perlindungan hak serta konsekuensi adanya pelanggaran hak asasi tersangka, terdakwa...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Reinisch, August, author

International protection of investment

This book outlines the protection standards typically contained in international investment agreements as they are actually applied and interpreted by investment tribunals. It thus provides a basis for analysis, criticism, and stocktaking of the existing system of investment arbitration. It covers all main protection standards, such as expropriation, fair and...

Cambridge: Cambridge University Press, 2020

e20519540

eBooks Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian