Hasil Pencarian

Ditemukan 42 dokumen yang sesuai dengan query

Fanita Adventine Desianty, author

Peran dan tanggung jawab notaris atas akta perjanjian sewa menyewa (studi akta perjanjian sewa menyewa: objek sewa hak guna bangunan di atas tanah hak pengelolaan yang telah berakhir jangka waktunya) = Role and responsibility of a notary in deed of lease agreement (study deed of lease agreement object of lease agreement is the expired right to build on the rights of management)

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya di tuntut bertindak saksama, menjaga kepentingan para pihak, dan memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak terkait dengan pembuatan akta tersebut. Adapun pada prakteknya, terdapat akta Notaris dengan objek sewa Hak Guna Bangunan di atas Tanah Hak Pengelolaan Yang Telah Berakhir Jangka Waktunya. Oleh karenanya...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

T47824

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Reno Amrih Rahadjeng, author

Putusnya perkawinan karena perceraian bagi umat katolik di tinjau dari hukum kanonik

Perceraian perkawinan dalam agama Katolik tidak dimungkinkan bagi perkawinan ratum et Consummatum. Ini dikuatkan dengan sabda Allah daiam Matius 19:6 " Apa yang telah Kusatukan tak dapat diceraikan manusia" dan Kanon 1056 dikatakan bahwa sifat hakiki perkawinan adalah monogami dan tak terceraikan, serta sakral. Ini hanya dapat dimungkinkan pada perkawinan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003

S21197

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Nindya Meylani, author

Penyelesaian kerugian keuangan negara akibat kelalaian/kesalahan administrasi berdasarkan pasal 59 undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara dan pasal 20 ayat 2 undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan = Solving mechanism of state financial loss due to administrative failure and or error in impelementing regulations

Penyelesaian kerugian keuangan negara akibat kelalaian/kesalahan administrasi seharusnya merupakan penyelesaian administrasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Kerugian negara selalu diarahkan kepada hukum pidana dan mengabaikan hukum administrasi negara. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman mengenai teori...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Dodi Gunawan Ciptadi, author

Efektivitas pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian terkait pemberian kesempatan bagi WNA yang menikah dengan WNI untuk berusaha dan bekerja di Indonesia = The effectiveness of the implementation of act number 6 year 2011 concerning immigration, in its relation to the opportunity to work and to conduct business in indonesia for any foreigners who are married to an Indonesian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan pasal 61 Undang-Undang no. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang secara khusus telah memberikan peluang bagi warga negara asing yang menikah dengan warga negara Indonesia beserta anak hasil perkawinannya untuk dapat tinggal dan melakukan pekerjaan atau usaha di Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan...

Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2014

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Melia Ridian Nur, author

Pelanggaran jabatan notaris yang tidak melaksanakan kewajiban membuat buku daftar akta (studi kasus: putusan majelis pengawas wilayah notaris Provinsi Lampung tanggal 16 Februari 2016 Nomor: M.01/MPWN Prov. Lampung.03.02 tahun 2016) = The malfeasance notary who do not carried out the obligation to make repertorium case study rulling of the chief of the Lampung Regional notary supervisory council dated 16 February 2016 Number M.01/MPWN Prov Lampung 03. 02 tahun 2016)

Tesis ini membahas mengenai pelanggaran jabatan Notaris yang tidak melaksanakan kewajiban membuat Buku Daftar Akta. Ketentuan mengenai peraturan yang menyangkut kewajiban, larangan, dan sanksi dalam pelaksanaan jabatan telah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, namun masih banyak dijumpai pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris mengenai kewenangan dan kewajibannya dalam menjalankan jabatannya. Salah...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

T46957

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Metta Angela, author

Dispensasi Perkawinan: Perbandingan Hukum di Indonesia dan Singapura = Marriage Dispensation: Comparisons of Law in Indonesia and Singapore

Skripsi ini membahas mengenai perbandingan pengaturan dispensasi perkawinan di Indonesia dan Singapura berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Dispensasi Kawin dan Women’s Charter 1961 beserta dengan pelaksanaannya....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Dianissa Octavia, author

Pembatalan perkawinan atas perkawinan kedua yang dilakukan seorang suami katolik berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan hukum kanonik (analisis putusan pengadilan nomor 1833 K/Pdt/2012) = Annulment marriage of second marriage by a catholic husband based on marriage and canon law no 1/1974 (analysis of supreme court decision no 1833 K/Pdt/2012)

Pada skripsi ini membahas mengenai pembatalan perkawinan atas perkawinan kedua yang dilakukan seorang suami katolik. Penelitian ini difokuskan pada analisis yang dilakukan terhadap putusan Nomor 1833 K/Pdt/2012. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian Yuridis-normatif, dengan tipologi penelitian berupa penelitian deskriprif analitis dan pendekatan kualitatif. Suatu Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Kohar Bastian Toha, author

Peran notaris melindungi kepentingan penjual dan pembeli dalam rangka pelaksanaan perjanjian pengikatan jual beli (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No: 2081k/Pdt/2014 Jo.617/PDT/2013/PT.DKI Jo.117/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst) = The role of the notary to protect the interest of the seller and the buyer in relation of the execution of preliminary sales and purchase agreement (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No: 2081k/Pdt/2014 Jo.617/PDT/2013/PT.DKI Jo. 117/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst) / Kohar Bastian Toha

ABSTRAK
Jual beli adalah salah satu cara pengalihan hak atas tanah di Indonesia. Prinsip jual beli berdasarkan hukum positif kita adalah terang dan tunai. Dalam perkembangan di masyarakat yang semakin kompleks ini semakin banyak bentuk transaksi jual beli tanah yang semakin rumit dikarenakan satu dan lain hal melibatkan jumlah uang yang...

2017

T46926

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Agit Desy Noor, author

Perjanjian perkawinan pasca putusan MK No.69/PUU-XIII/2015 pada perkawinan campuran di Indonesia ditinjau dari segi hukum perdata internasional = Nuptial agreements after contitutional court decree number 69/PUU-XIII/2015 on mixed marriage in Indonesia in terms of private international law.

Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 menyebabkan semakin banyaknya perjanjian perkawinan yang dibuat oleh masyarakat di Indonesia, khususnya dalam perkawinan campuran. Dalam UU No. 1 Tahun 1974 (UU Perkawinan), ruang lingkup dalam perjanjian perkawinan merupakan harta benda perkawinan serta perjanjian lainnya asalkan tidak melanggar ketertiban umum atau kesusilaan. Perjanjian...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Ida Adha, author

Pembatalan akta jual beli oleh pejabat pembuat akta tanah (PPAT) dikaitkan dengan fungsi dan tanggung jawab PPAT (analisa kasus putusan pengadilan tinggi Bandung Nomor 451/PDT/2015/PT.BDG juncto putusan nomor 381/PDT.G/2014/PN.BDG) = Cancellation sale and purchase deed by land deed official (PPAT) attributed to the functions and responsibilities of PPAT (analysis of the case Bandung district court decision number 451/PDT/2015/PT/BDG/ juncto bandung high court decision number 381/PDT.G/201/PN.BDG)

Peralihan hak atas tanah harus dibuktikan dengan akta jual beli yang dibuat dihadapan PPAT, akta tersebut dijadikan dasar pendaftaran pemindahan hak atas tanah yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada pemegang hak baru. Guna memberikan kepastian hukum, sebelum pembuatan AJB, salah satu kewajiban PPAT adalah pemeriksaan kesamaan data yang ada...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

T46969

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian