Hasil Pencarian

Ditemukan 397 dokumen yang sesuai dengan query

Tursucianto Elkian Setiadi, author

Pengangkatan jabatan hakim agung setelah berlakunya UU No 3 tahun 2009 juncto UU No 5 tahun 2004 juncto UU No 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan implikasi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 27 PUU XI 2013 terhadap pengangkatan jabatan hakim agung = The appointment of supreme court judge position after law No 3 2009 jo law No 5 2004 jo law No 14 1985 concerning supreme court and the implication of the constitutional court decision no 27 PUU XI 2013 to appointment of supreme court judge position

[ABSTRAK Skripsi ini membahas mengenai pengaturan, mekanisme, dan pelaksanaan pengangkatan Jabatan Hakim Agung setelah berlakunya UU Nomor 3 Tahun 2009 Juncto UU Nomor 5 Tahun 2004 Juncto UU Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung dan Implikasi mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XI/2013 tentang perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009...

2014

S54997

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Ni`matul Huda, author

Politik ketatanegaraan Indonesia : kajian terhadap dinamika perubahaan UUD 1945

Comments on the Indonesian 1945 Constitution and its amendments with references to politics and government...

Yogyakarta: FH UII Press, 2004

342 NIM p

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Jurnal Ketatanegaraan

Jakarta : Lembaga Pangkajian MPR RI,

342 JKTN

Majalah, Jurnal, Buletin Universitas Indonesia Library

Jimly Asshiddiqie, 1956-, author

Pengantar Ilmu hukum tata negara

Depok: Rajawali Pers, 2019

342 JIM p

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Ilmu Negara : kuliah-kuliah Padmo Wahjono pada fakultas Hukum Universitas indonesia

Jakarta: Ind-Hill, 2003

320.1 ILM

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Ilmu negara: kuliah-kuliah Padmo Wahjono pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Jakarta: Ind-Hill, 1999

320.1 ILM

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Dodi Haryono, author

Penafsiran konstitusi berdasarkan Pancasila dengan pendekatan purposif Aharon Barak: Relevansinya dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia periode 2015-2018 = Constitutional interpretation based on pancasila using Aharon Barak’s purposive approach: Relevancy in reviewing the law against the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia in the Constitutional Court of the Republic of Indonesia during 2015-2018

Penafsiran konstitusi berdasarkan Pancasila harus dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Hal itu hendaknya dilakukan dengan menggunakan suatu pendekatan penafsiran yang holistis, integratif dan dinamis. Jika hal tersebut tidak dipenuhi akan cenderung menghasilkan putusan yang parsial, nonintegratif, statis, dan/atau liar. Implikasinya adalah justifikasi...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

D-pdf

UI - Disertasi (Membership) Universitas Indonesia Library

Dody Haryono, author

Penafsiran konstitusi berdasarkan Pancasila dengan pendekatan purposif Aharon Barak: relevansinya dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia periode 2015-2018 = Constitutional interpretation based on Pancasila using Aharon Barak purposive approach: relevancy in reviewing the law against 1945 Constitution of the Republic of Indonesia at the Constitutional Court of the Republic of Indonesia during 2015-2018

Depok: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2021

D-pdf

UI - Disertasi (Membership) Universitas Indonesia Library

Taufik Hidayat, author

Pemberhentian Presiden dan dan/atau Wakil Presiden berdasarkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945: Analisa kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Majelis Permusyawaratan Rakyat

Penelitian ini membahas mengenai analisa kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Tujuannya adalah untuk mengetahui yang didasarkan pada suatu analisa mengenai pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden, terutama yang terkait dengan kewenangan MK dan MPR. Metode penelitian menggunakan metode penelitian kepustakaan, deskriptif,...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

S25464

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Keberadaan Provinsi Irian Jaya Barat sah : putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara No. 0018/PUU-I/2003 pengajuan UU No. 45 tahun 1999 tentaang pemekaran provinsi Papua terhadap UUD 1945

Jakarta: Sekretarian Dewan Perwakilan Daerah, 2006

352 PER

Buku Teks Universitas Indonesia Library

<< 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian