Ditemukan 39 dokumen yang sesuai dengan query
Juan Hugo Alan Emmanuel, author
Begitu besarnya potensi kehutanan di Indonesia dibarengi dengan pengelolaan sumber daya hutan yang juga tidak mudah. Konflik-konflik yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta, tidak jarang terjadi saat melakukan pengelolaan sumber daya kehutanan. Pemerintah kemudian secara terkhusus mencanangkan program pengukuhan kawasan hutan untuk dapat memberikan kepastian hukum bagi wilayah hutan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Endah Kusumawati, author
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dimulai dari tahap perencanaan sampai dengan proses perizinan pinjam pakai kawasan hutan hal tersebut untuk menghindari adanya tumpang tindih penggunaan kawasan hutan. Langkah selanjutnya penyempurnaan kebijakan yang lebih rasional sehingga tidak menimbulkan kerancuan di lapangan. Selain hal tersebut perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat khususnya...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Bambang Pamulardi, author
Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999
346.046 75 BAM h
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Mora Dingin, author
Jakarta: Epistema Institute, 2014
346.046 MOR b
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Harry Alexander, author
Tindak Pidana Kehutanan Terkait dengan Undang Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) di atas menimbulkan masalah dalam hukum Kehutanan, hukum perbankan dan hukum perdagangan internasional.
Pokok-pokok permasalahan dalam Penerapan UU TPPU atas tindak pidana Kehutanan adalah:
1. Bagaimanakah bentuk-bentuk tindak pidana kehutanan (forestry crime) ?
2. Bagaimanakah...
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T17978
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Nur Rachmawati, author
Masalah illegal logging adalah masalah yang yang harus dicermati dan diberi perhatian khusus. Selain dampaknya yang luar biasa terhadap lingkungan dan kehidupan manusia dalam jangka panjang, juga keterlibatan pelaku yang sangat banyak. Dampak kerusakan hutan yang terjadi akan menimbulkan kurang tertahannya resapan air tanah oleh pohon-pohon di kawasan hutan sehingga...
Depok: [Fakultas Hukum Universitas Indonesia, ], 2007
S22419
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Nixon Nikolaus Nilla, author
ABSTRAK
Pengelolaan hutan di Provinsi Papua selama ini belum meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua, khususnya masyarakat hukum adat Papua selaku pengguna hak ulayat. Sejak berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, negara dan rakyat Indonesia mengakui, menghormati dan menghargai hak-hak masyarakat hukum adat Papua atas...
2012
T30743
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Fathiri Mulki, author
Tesis ini menjelaskan mengenai implikasi reformasi kebijakan sektor kehutanan yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia karena adanya dorongan dari lembaga keuangan multilateral, JMF (International Monetary Fund) agar pemerintah Indonesia melakukan liberalisasi sektor kehutanan, terutama alur perdagangan kayu bulat produksi hutan Indonesia. Ruang lingkup pembahasan dari penelitian ini akan mencakup pembahasan mengenai...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2007
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Tribuana Tunggadewi P., author
Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan alam yang besar, antara lain hutan-hutan tropisnya yang luas. Oleh karena itu untuk melestarikannya perlu adanya suatu pengaturan yang khusus dalam hal pengusahaan hutan agar hutan-hutan di lndonesia tidak diusahakan secara liar (sernbarangan) dan mencegah terjadinya masalah-masalah lingkungan hidup. Untuk itu bagi para pengusaha...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1990
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Iqbalsyah Nouval Muktiajie, author
Hutan seharusnya dapat dikelola dengan melibatkan masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan hutan, secara khusus termasuk pula masyarakat hukum adat yang telah ada sebelum masa kemerdekaan Indonesia dan masih eksis hingga saat ini. Keberadaan Masyarakat Hukum Adat dalam kegiatan pengelolaan hutan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
