Hasil Pencarian

Ditemukan 1853 dokumen yang sesuai dengan query

Triyanti Anugrahini, author

Resiliensi sosial nelayan Kamal Muara dalam menghadapi dampak reklamasi Teluk Jakarta / Triyanti Anugrahini

ABSTRAK
Reklamasi yang telah dilakukan di sepanjang Teluk Jakarta telah menimbulkan dampak terhadap sistem ekologi maupun sistem sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dampak reklamasi dan resiliensi nelayan kecil di Kelurahan kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara dalam menghadapi reklamasi tersebut. Melalui pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen, observasi...

Yogyakarta : Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) Yogyakarta, 2018

300 JPKS 17:1 (2018)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Zain Badjeber, author

Pembaruan hukum pertanahan menuju reforma agraria

Tanah kita yang hanya sepertiga dari luas wilayah indonesia yang dua pertiganya air laut akan di huni oleh penduduk yang cukup cepat pertumbuhannya. Sebagai bagian dari perekonomian nasional yang diatur dalam Bab XIV UUD NRI Tahun 1945, tanah harus dikelola untuk tercapainya kesejahteraan sosial, Warga Indonesia tetap harus...

Jakarta: Lembaga Pangkajian MPR RI, 2018

342 JKTN 009 (2018)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Frans Reumi, author

Pluralisme hukum dan kebijakan pertanahan di Papua

Masalah pertanahan merupakan masalah yang kompleks. Salah satu sumber masalahnya adalah adanya ketidakpastian hukum yang mengatur pertanahan. Hal tersebut mengakibatkan tidak tercapainya maksud Pasal 33 UUD 1945 yang menghendaki penguasaan negara atas tanah dikuasai oleh negara bagi sebesar besar kemakmuran rakyat. Menganalisis permasalahan tersebut tulisan ini...

Jakarta: Lembaga Pangkajian MPR RI, 2018

342 JKTN 009 (2018)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Djamal Aziz, author

Tanah untuk kemakmuran rakyat, reforma agraria sebuah keniscayaan

Selama ini tanah masih dilihat sebagai obyek bukan sebagai subyek. Sehingga sulit untuk menjadikan tanah sebagai upaya mewujudkan kemakmuran rakyat. Padahal Founding Fathers Republik Indonesia telah meletakkan dasar dasar pengelolaan pertanahan melalui UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria sebagai jawaban atas...

Jakarta: Lembaga Pangkajian MPR RI, 2018

342 JKTN 009 (2018)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Alirman Sori, author

Penguasaan tanah menurut UUPA

Jaminan kepastian hukum hak hak atas tanah diperlukan untuk menciptakan keadilan penguasaan tanah di dalam suatu negara. Dengan demikian tidak boleh ada konsentrasi penguasaan tanah dimana sekelompok kecil orang menguasai sebagian besar tanah, sementara sebagian besar orang hanya menguasai tanah yang sempit....

Jakarta: Lembaga Pangkajian MPR RI, 2018

342 JKTN 009 (2018)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Lazuardi Adnan, author

Tinjauan yuridis atas kepemilikan satuan rumah susun oleh warga negara asing = Juridical review of ownership of flat units by foreign citizens

Undang-undang tentang rumah susun yang merupakan bagian dari peraturan hukum tanah di Indonesia tentunya bersumber pada kaidah hukum tanah nasional. Walaupun demikian, Penerapan asas pemisahan horizontal yang merupakan asas hukum adat pada undang-undang rumah susun masih menjadi pertanyaan. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah dengan berlakunya Peraturan Menteri Agraria...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T52156

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Mokoginta, Irvan Muhammad, author

Perlindungan hukum pemegang hak tanggungan terhadap hak atas tanah yang mengalami permbaharuan hak (studi kasus pada PT Bank ABC berkedudukan di Jakarta) = Legal protection of encumbrance right holder to land titles which undergo renewal right (case study of ABC Bank domiciled in Jakarta) / Irvan Muhammad Mokoginta

Hak Tanggungan sebagai lembaga jaminan atas tanah ditujukan untuk menjamin pelunasan atas piutang Kreditur, akan tetapi salah satu penyebab hapusnya Hak Tanggungan adalah hapusnya Hak Atas Tanah. Hapusnya Hak Atas Tanah dapat terjadi melalui habisnya jangka waktu ataupun pelepasan hak berdasarkan Pembaharuan Hak Atas Tanah. Pembaharuan Hak Atas Tanah adalah...

2019

T53535

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library