Ditemukan 153 dokumen yang sesuai dengan query
Abdul Wahab, author
ABSTRAK
Undang-undang menjadi bagian yang sangat penting bagi negara Indonesia karena
menyatakan diri sebagai Negara hukum (Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945), namun
dalam kenyataannya undang-undang yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia (DPR RI) bersama-sama dengan Pemerintah kebanyakan ditolak oleh rakyat
Indonesia sehingga dibatalkan di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI).
Pembatala undang-undang...
Universitas Indonesia, 2012
T29737
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Jakarta:
2003
342.05 JAN
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Apa yang dikemukakan Montesquie dan John Locke maka terdapat perbedaan dalam melaksanakan "pemisahan kekuasaan" dalam sebuah negara. Jika teori Montesquie yang dijadikan pedoman, maka kekuasaan eksekutif, legislative, dan yudisial memiliki kedudukan yang setara, akan tetapi jika teori pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh John Locke yang digunakan, maka diantara 3 (tiga)...
Universitas Indonesia, 2011
MK-Pdf
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Bambang Cipto, translator
Functions and the role of Dewan Perwakilan Rakyat, the Indonesian parliament; comparison with western parliament...
Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995
328.3 BAM d
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Fatmawati, author
The amendment of UUD 1945 has created MPR as an independent chamber As a result, the structure of Indonesian parliament is considered as tricameral. Nevertheless, with its own chamber in one side and authority that apparently could not be continoasly exercised on the other side, the position of MPR has...
[Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, ], 2009
MK-Pdf
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Fatmawati, author
The Dewan Perwakilan Daerah (Regional Representatives Council - DPD) and the Dewan Perwakilan Rakyat (House of Representatives - DPR) are institutions which represent the people in the parliament of the Republic of Indonesia. However, these two institutions do not have equal powers, including the powers related to the control function....
[University of Indonesia, Faculty of Law;, ], 2012
pdf
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Suwono, author
Penelitian ini berjudul Fungsi Budgeting dan Pengawasan DPRD terhadap Kinerja Eksekutif : Kasus Pelaksanaan APBD TA 2003 khusus Bidang Pendidikan. Penulis tertarik dengan topik tersebut, karena di Kabupaten Bekasi terdapat dua permasalahan yang perlu mendapat perhatian era demokratisasi. Pertama, alokasi anggaran dalam APBD TA 2003 meningkat tajam, dibanding tahun selumnya....
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2006
T21891
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Ziegenhain, Patrick, author
Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2008
328.598 ZIE i
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Arrista Trimaya, author
Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) telah memberikan dampak yang sangat besar dalam sistem ketatanegaraan negara Republik Indonesia, khususnya telah menempatkan posisi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai pemegang kekuasaan membentuk Undang- Undang yang sebelumnya kekuasaan tersebut berada di tangan Presiden. DPR masa bakti 2004-2009 didasarkan pada...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
T28903
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Jeane Noveline Tedja, author
Lembaga legislatif merupakan lembaga representasi rakyat didalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang mempunyai tiga fungsi yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Tesis ini membahas mengenai fungsi representasi anggota legislatif, khususnya yang diwujudkan dalam pelaksanaan fungsi legislasi dan fungsi anggaran; dan juga mengenai pelaksanaan akuntabilitas anggota legislatif dan faktor yang...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2011
T28579
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
