Ditemukan 277 dokumen yang sesuai dengan query
The planning in Indonesia have a model changed, from top down model to bottom up model. It's caused by economic crisis and recently situation. The asset in every region so important to be noticed with the program in order to success. Planning model in desentralization era make resource compatible with...
JIPUR 12:21 (2008)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Dua tahap pemilihan umum (pemilu legislatif dan presiden-wakil presiden tahun 2004, Komisi Pemilihan Umum (KPU) seakan menetralkan kepentingan politik dan konflik baik normative, politis maupun sosiologis. Mekanisme pemilu dua tahap tersebut justru tidak banyak lembaga yang mencampurinya. KPU memiliki otoritas penuh dalam penyelenggaraan pemilu. Namun, memasuki pilkada, justru beberapa kelembagaan...
IKI 5:25 (2008)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Decentralization is ana universal demand, in the sense that all countries implement the decentralization policy, even country which is so small in terms of area and population also requires a set number of tasks and authority of goverment affairs so that they can .....
JIP 43 (2013)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
In Indonesia, decentralization phenomenon has been done very extensive, since the landscape of politics and goverment in this country want to be reformatted to promote the widest posibble autonomy. In the rise of this study, it is natural if .....
JIP 43 (2013)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
It is strongly believed that whatever shape and form of goverment of a nation state, does not really matter to society. For society, the important thing is the welfar. But also very believable, that the harmonious shape and form (compatible) between different elements in a system .....
JIP 43 (2013)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Sebagaimana tercantum di dalam penjelasan undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2000 tentang pengesahan ILO Convention Nomor 182 concerning the prohibition and immediate action for the elimination of the worst forms of child labour (konvensi ILO No. 182 mengenai pelarangan dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak) (lembaga...
JHHP 3:1 (2005)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Abdul Halik
Kebijakan dekonsentrasi diselenggarakan karena tidak semua wewenang/urusan pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi. Maksud dari kebijakan itu adalah untuk mensinergikan hubungan pusat dan daerah. Namun, dalam kenyataan tidak semua pelaksanaan kegiatan kebijakan tersebut dapat menghasilkan keluaran yang sesuai dengan rencana dan tujuan kebijakan, termasuk yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam...
Kementerian Dalam Negeri Ri,
351 JBP 7:2 (2015)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Alfi Pangestuti, author
Skripsi ini membahas mengenai penetapan skala prioritas dana desa di Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul serta penyebab Pemerintah Desa Panggungharjo tidak mempertimbangkan tipologi kemajuan desa untuk menetapkan skala prioritas dana desa berdasarkan Permendesa Nomor 21 Tahun 2015. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist melalui teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam...
Depok: Universitas Indonesia, 2016
S63059
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Nababan, R. Kemala, author
Skripsi ini membahas mengenai pola pengusahaan panas bumi berdasarkan peraturan perundangan sebelum tahun 2003, UU No. 27 Tahun 2003 dan UU No. 21 Tahun 2014. Analisis dalam skripsi ini berfokus pada pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pemanfaatan tidak langsung panas bumi menurut kedua undang-undang tersebut. Hasil...
Depok: Universitas Indonesia, 2016
S64855
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Robert Duval Pratama, author
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh pengawasan fungsional, legislatif, dan masyarakat terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia pada Tahun 2012-2013. Kinerja pemerintah daerah diukur dengan menggunakan skor EKPPD yang dikeluarkan oleh Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia. Pengawasan fungsional diukur dengan jumlah frekuensi audit kinerja dan operasional BPKP, serta monitoring dan...
2016
S62995
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
