Hasil Pencarian

Ditemukan 37 dokumen yang sesuai dengan query

Mahadist Sulthon M., author

Tinjauan Hukum Persaingan Usaha Terhadap Praktik Usaha Perizinan Batubara di Jambi (Studi di PT X) = Legal Review of Business Competition on the Practice of Coal Licensing in Jambi (Study at PT X)

Transformasi ekonomi di negara Indonesia tidak terlepas dari dukungan aktivitas pertambangan batubara sebagai salah satu objek galian yang dioptimalisasikan baik oleh individu perseorangan maupun badan hukum seperti perseroan terbatas sebagai pelaku usaha. Implementasi pertambangan batubara hanya dapat diselenggarakan dengan mengindahkan ketentuan perundang-undangan yang telah diperbaharui untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat dan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Nur Hayati Wisnu Wardani, author

Pengalihan izin usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 undang undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara dan peraturan pelaksananya dalam perspektif hak menguasai negara berdasarkan pasal 33 ayat 3 uud 1945

Undang-Undang Dasar 1945, mengatur Hak Menguasai Negara atas sumber daya alam mineral dan batubara, di mana kewenangan Pemerintah untuk mengatur diwujudkan dengan aturan tentang pengalihan IUP. Pasal 93 Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur bahwa pemegang IUP tidak boleh memindahkan IUP-nya kepada pihak lain;...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39351

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Hutabarat, Joni Tua, author

Kebijakan dari daerah otonom terhadap investasi pertambangan umum di Indonesia

Depok: Universitas Indonesia, 2003

S23868

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Rido Pradana, author

Perbandingan pertanggungjawaban antara tindak pidana korupsi dan pelanggaran administrasi dalam perizinan pertambangan = Comparison of responsibility between corruption and administrative violation in mining licensing

ABSTRAK
Masalah perizinan pertambangan pada dasarnya merupakan masalah hukum administrasi. Hal ini disebabkan karena perizinan merupakan salah satu bentuk keputusan beschikking sepihak yang diberikan oleh badan atau pejabat pemerintahan kepada perusahaan tambang yang mengajukan izin tambang untuk melakukan kegiatan pertambangan. Tetapi dalam penerbitan izin, terdapat pelanggaran-pelanggaran administrasi yang pada umumnya dalam...

2018

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Revia Adini, author

Kewenangan gubernur dalam pencabutan izin usaha pertambangan setelah berlakunya undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah: studi kasus: pencabutan izin usaha pertambangan PT Sebuku Batubai Coal = Governor's authority in revoking mining permits after the enactment of law number 23 of 2014 concerning regional government: case study: revocation of PT Sebuku Batubai Coal Mining Permit

Implikasi lahirnya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebabkan perubahan kewenangan pemerintah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan. Adanya perubahan kewenangan tersebut menimbulkan suatu kemungkinan terjadinya kesalahan dari pejabat pemerintah dalam melakukan kegiatan pengaturan dan pengurusan di sector pertambangan. Oleh karenanya, penulisan ini bertujuan untuk menganalisis...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Analisis dan evaluasi hukum tentang pengembangan masyarakat (community development) dalam kegiatan usaha pertambangan

Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2007

622.026 IND

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Raja Baringin Grahita Natha, author

Kerjasama dalam kegiatan usaha jasa pertambangan menurut Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara = Cooperation in mining services business activity according to Law of the Republic of Indonesia number 4 of 2009 concerning mineral and coal mining / Raja Baringin Grahita Natha

ABSTRAK
Kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan. Mengingat hal tersebut, pengaturan dan pengawasan pemerintah sangat diperlukan khususnya pengaturan kerjasama usaha jasa pertambangan agar ada pembatasan dalam pengelolaan dan pengusahaan sumber daya alam di Indonesia oleh suatu pelaku usaha...

Universitas Indonesia, 2013

T35203

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Proses pembahasan rancangan undang-undang tentang pertambangan mineral dan batubara : buku 1-6

Jakarta : Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2013

346.046 IND p

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Potret hukum pertambangan di Indonesia dalam era UU No 4 tahun 2009

UI-IJIL 6 (1-4) 2008/2009

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Vitanova Saputri, author

Penyederhanaan perizinan pasca peraturan presiden nomor 91 tahun 2017 tentang percepatan pelaksanaan berusaha khususnya perizinan pertambangan mineral dan batubara = Simplification of permits post presidential regulation No. 91 of 2017 concerning the acceleration of business actions specially for mineral and coal mining licences

Birokrasi yang berbelit dan regulasi yang menghambat investasi masih menjadi keluhan klasik dunia usaha, pemerintah merilis Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha dengan harapan dapat memperlancar perizinan untuk pengusaha termasuk bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) setelah mendapat persetujuan penanaman modal. Salah satu sektor...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian