Hasil Pencarian

Ditemukan 37 dokumen yang sesuai dengan query

Overview of mineral development and investment policy in Indonesia

Currently Indonesia gets an almost unprecedented investment boom in mineral exploration and development. One reason is the investment framework that the Government has established and implemented consistently over the past three decades. ...

IMJ 3:1 (1997)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Nur Hayati Wisnu Wardani, author

Pengalihan izin usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 undang undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara dan peraturan pelaksananya dalam perspektif hak menguasai negara berdasarkan pasal 33 ayat 3 uud 1945

Undang-Undang Dasar 1945, mengatur Hak Menguasai Negara atas sumber daya alam mineral dan batubara, di mana kewenangan Pemerintah untuk mengatur diwujudkan dengan aturan tentang pengalihan IUP. Pasal 93 Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur bahwa pemegang IUP tidak boleh memindahkan IUP-nya kepada pihak lain;...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39351

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Revia Adini, author

Kewenangan gubernur dalam pencabutan izin usaha pertambangan setelah berlakunya undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah: studi kasus: pencabutan izin usaha pertambangan PT Sebuku Batubai Coal = Governor's authority in revoking mining permits after the enactment of law number 23 of 2014 concerning regional government: case study: revocation of PT Sebuku Batubai Coal Mining Permit

Implikasi lahirnya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebabkan perubahan kewenangan pemerintah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan. Adanya perubahan kewenangan tersebut menimbulkan suatu kemungkinan terjadinya kesalahan dari pejabat pemerintah dalam melakukan kegiatan pengaturan dan pengurusan di sector pertambangan. Oleh karenanya, penulisan ini bertujuan untuk menganalisis...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Hutabarat, Joni Tua, author

Kebijakan dari daerah otonom terhadap investasi pertambangan umum di Indonesia

Depok: Universitas Indonesia, 2003

S23868

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Rido Pradana, author

Perbandingan pertanggungjawaban antara tindak pidana korupsi dan pelanggaran administrasi dalam perizinan pertambangan = Comparison of responsibility between corruption and administrative violation in mining licensing

ABSTRAK
Masalah perizinan pertambangan pada dasarnya merupakan masalah hukum administrasi. Hal ini disebabkan karena perizinan merupakan salah satu bentuk keputusan beschikking sepihak yang diberikan oleh badan atau pejabat pemerintahan kepada perusahaan tambang yang mengajukan izin tambang untuk melakukan kegiatan pertambangan. Tetapi dalam penerbitan izin, terdapat pelanggaran-pelanggaran administrasi yang pada umumnya dalam...

2018

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Vitanova Saputri, author

Penyederhanaan perizinan pasca peraturan presiden nomor 91 tahun 2017 tentang percepatan pelaksanaan berusaha khususnya perizinan pertambangan mineral dan batubara = Simplification of permits post presidential regulation No. 91 of 2017 concerning the acceleration of business actions specially for mineral and coal mining licences

Birokrasi yang berbelit dan regulasi yang menghambat investasi masih menjadi keluhan klasik dunia usaha, pemerintah merilis Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha dengan harapan dapat memperlancar perizinan untuk pengusaha termasuk bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) setelah mendapat persetujuan penanaman modal. Salah satu sektor...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Raja Baringin Grahita Natha, author

Kerjasama dalam kegiatan usaha jasa pertambangan menurut Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara = Cooperation in mining services business activity according to Law of the Republic of Indonesia number 4 of 2009 concerning mineral and coal mining / Raja Baringin Grahita Natha

ABSTRAK
Kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan. Mengingat hal tersebut, pengaturan dan pengawasan pemerintah sangat diperlukan khususnya pengaturan kerjasama usaha jasa pertambangan agar ada pembatasan dalam pengelolaan dan pengusahaan sumber daya alam di Indonesia oleh suatu pelaku usaha...

Universitas Indonesia, 2013

T35203

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Anita Widowati, author

Kewenangan pemerintah pusat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penerbitan izin usaha pertambangan panas bumi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah (studi kasus lelang Wilayah Kerja Pertambangan Sorik Marapi Roburan Sampuraga) = The authority of the central government in the development and control groups against geothermal mining permit issued by the local government case auction geothermal working mining area sorik marapi roburan sampuraga / Anita Widowati

ABSTRAK
Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha pertambangan panas bumi diperlukan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik good corporate governance dalam pengusahaan pertambangan panas bumi dan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang abuse of power Undang Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi telah membagi kewenangan pengusahaan panas bumi dan...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Justin Adrian, author

Tinjauan kebijakan hukum pertambangan yang berkeadilan bagi investor dan pemerintah pasca berlakunya UU No 4 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara: studi kasus PT X sebuah perusahaan penanaman modal asing di bidang pertambangan nikel = Review of equitable law in mining policies for both investor and government after the enactment of law No 4 year 2009 concerning mineral and coal mining: case study of PT X a foreign investing company within business scope of nickel mining

[Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 merupakan undang-undang yang dapat dikatakan cukup kontroversial bagi pertambangan mineral logam, karena merubah alur industri pertambangan logam tanah air menjadi tidak hanya mencakup kegiatan pertambangan semata, akan tetapi juga diwajibkan untuk perusahaan-perusahaan pertambangan melakukan kegiatan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri dalam kurun waktu hanya...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T42990

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Analisis dan evaluasi hukum tentang pengembangan masyarakat (community development) dalam kegiatan usaha pertambangan

Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2007

622.026 IND

Buku Teks Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian