Hasil Pencarian

Ditemukan 559 dokumen yang sesuai dengan query

Elva Rahaviadhy, author

Tindak penyanderaan penunggak pajak oleh direktorat jenderal pajak ditinjau dari sudut penegakan hukum dan peningkatan penerimaan pajak

Sampai saat ini pajak adalah penyumbang terbesar bagi penerimaan negara. Direktorat Jenderal Pajak sebagai instansi penyelenggara perpajakan di tahun 2003 menetapkan sebagai tahun Law Enforcement, yaitu tahun penegakan hukum terhadap para pelangga: perpajakan. Salah Satunya dengan cara penyanderaan. Penyanderaan merupakan salah satu tindakan dalam proses penagihan Penyanderaan telah diatur dalam...

Depok: Universitas Indonesia, 2004

T18932

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Eddy Djunaedi, author

Lembaga daluwarsa dalam BW dan dalam Hukum Pajak

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1983

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Sinambela, Lastri Defani, author

Interpretasi beneficial owner dalam penerapan P3B (tax treaty) dan implikasinya terhadap kepastian pendanaan perusahaan melalui penerbitan global bond: studi kasus hasil putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia = Interpretation of beneficial owners in the implementation of tax treaty and implications for certainty of corporate funding through global bond issuance: case study of results of the decision of the Supreme Court of the Republic Indonesia

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis interpretasi konsep beneficial owner yang digunakan dalam kasus hasil putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 133/B/PK/PJK/2017 antara PT PLN dan DJP serta melihat implikasinya terhadap kepastian pendanaan Perusahaan melalui Penerbitan global Bond. Perbedaan interpretasi ini menimbulkan banyak kasus yang sering dibawa ke pengadilan...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2019

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Yosy Faradila, author

Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Penyerahan Jasa Angkutan Kereta Api Barang = Policy of the value added tax (VAT) on transport services of freight trains

Skripsi ini membahas mengenai kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa angkutan kereta api barang. Skripsi ini mengangkat tiga permasalahan yaitu kebijakan PPN atas penyerahan jasa angkut kereta api barang yang berlaku di Indonesia, implikasi dari diterbitkannya PMK No. 80 Tahun 2012, dan alternatif kebijakan PPN dalam rangka mendorong perkembangan...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2012

S-Pdf

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Siti Hanifa Azanda, author

Kebijakan pajak pertambahan nilai atas film cerita impor = The tax policy of value added tax for importation of films

Skripsi ini membahas mengenai penetapan Dasar Pengenaan Pajak Nilai Lain untuk transaksi film impor berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2011. Penelitian ini akan membahas mengenai latar belakang pemerintah mengubah Dasar Pengenaan Pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai film impor yang menjadi Nilai Lain dan mekanisme pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2012

S-Pdf

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Postlewaite, Philip F., author

International corporate taxation

New York: McGraw-Hill, 1980

346.067 POS i

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Kahn, Douglas A., 1934-, author

Corporate income taxation

St. Paul, Minn: Thomson/West, 1994

343.730.5 KAH c

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Burke, Karen C., 1951-, author

Federal income taxation of corporation

ST. Paul Minn: West Publishing, 1996

343.730 5 BUR f

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Williamson, J. Peter (John Peter), author

Federal taxation : case and noter

Glenview, Ill.: Scott, Foresman, 1968

340 WIL f

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Aulia Dieta Cordella, author

Analisis Perbuatan Dan Penanganan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan (Studi Kasus Atas Perbuatan Pidana PT ABC) = Analysis Of Tax Criminal Settlement (Case Study Of PT ABC)

Aturan pidana perpajakan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan belum memberi penegasan terkait pengenaan sanksi pidana perpajakan. Hal ini menimbulkan diskresi yang besar kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selaku instansi yang bertugas mengawasi perpajakan di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada penerapan aturan penegakan hukum...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2020

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian