Hasil Pencarian

Ditemukan 558 dokumen yang sesuai dengan query

Anita Anggraeni Suryana, author

Kewajiban dan tanggung jawab notaris dan PPAT dalam hal berlakunya peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2015 tentang pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang = Notary and land deed official obligations and responsibilities in the application of government regulation no 43 year 2015 regarding the reporting party in the prevention and eradication criminal act of money laundering

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-undang nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, mengatur pada Pasal 3 bahwa seorang Notaris dan PPAT adalah salah satu pihak pelapor apabila ada...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T47122

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Muhammad Emir Gifari, author

Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Penitipan Uang Pajak Penjual atas Pembuatan Akta Pelepasan Hak PT X Yang Tidak Disetorkan (Studi Putusan Majelis Pengawas Wilayah Provinsi Jawa Barat Nomor : 01/PTS-MPWN-Provinsi Jawa Barat/VI/2020). = The Responsibility of Notary In Depositing of Seller Tax Money for the Making of the Undeposited Deed of Release of Private Company X Rights (Study of the Decision of the Regional Supervisory Council of West Java Province Number: 01/PTS-MPWN-West Java Pro

Dalam melaksanakan tugas jabatannya, kewenangan yang diberikan kepada Notaris tidak semata-mata tanpa batasan, seorang Notaris yang menyalahgunakan kewenangannya dengan melakukan perbuatan melanggar hukum dapat dikenakan sanksi. Dalam kasus yang diteliti, Notaris tidak membayarkan pajak yang dititipkan oleh klien atas akta yang dibuatnya dan telah dijatuhi sanksi administratif. Kasus ini menarik...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Manik, Ria Santi Oktaviani, author

Akibat hukum pembuatan minuta berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa tanpa kehadiran notaris, direktur utama dan pemegang saham (Studi putusan majelis pengawas pusat notaris nomor 19/B/MPPN/VII/2019) = The legal consequences of making minutes of extraordinary general meeting of shareholders without the presence of a notary, president director and shareholders (Case study center of decision assembly supervisory notary no 19/B/MPPN/VII/2019)

Tesis ini membahas tentang Akibat Hukum Pembuatan Minuta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanpa Kehadiran Notaris, Direktur Utama dan Pemegang Saham. Sering ditemui bahwa Notaris tidak cermat dan kurang hati-hati dalam melakukan pembuatan akta notaris yang berkaitan dengan perseroan sejak lahirnya Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Permasalahan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T54402

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Denny Fernaldi Chastra, author

Kajian Cyber Notary: Studi Pembacaan Akta oleh Notaris dihadapan Penghadap = The Cyber Notary: Deed Reading Study by Notary before the Parties

Penelitian ini membahas pembacaan akta oleh Notaris dihadapan penghadap dalam rangka cyber notary, yakni pembacaan akta oleh Notaris secara elektronik. Ternyata hal tersebut bertentangan dengan keharusan hadir secara fisik dalam membacakan aktanya dihadapan penghadap. Sebenarnya kehadiran tersebut bisa dilakukan secara elektronik sehingga membaca aktanya menjadi lebih mudah untuk dilaksanakan. Permasalahan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Fani Mutiara, author

Kewenangan dan tanggung jawab notaris berkaitan dengan penyerahan sertifikat hak milik dalam rangka perjanjian pengikatan jual beli studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1091K/PDT/2016 = The authorization and responsibility of notary in connection with the transfer of ownership certificate in regard to the sale and purchase binding agreement case study of supreme court judgment No. 1091/K/PDT/2016

Perjanjian Pengikatan Jual Beli PPJB merupakan perjanjian pendahuluan yang berfungsi untuk mempersiapkan atau memperkuat perjanjian pokok yaitu perjanjian jual beli. PPJB memuat janji-janji dari calon penjual dan calon pembeli bahwa keduanya mengikatkan diri untuk melakukan jual beli. Dalam praktiknya PPJB terdapat banyak permasalahan baik yang di buat dibawah tangan maupun...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T50738

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Piska Megawati, author

Kewenangan majelis pengawas notaris untuk memeriksa dan mengawasi notaris yang bukan anggota ikatan notaris indonesia (INI) (studi kasus penolakan pemeriksaan terhadap protokol notaris oleh majelis pengawas daerah Jakarta Pusat di Kantor Notaris TA) = The authority of notary supervisor council to examine and oversee notaries who are not members of ikatan notaris indonesia (INI) a case study about examination rejection of notary s protocol by the regional supervisory council in ta notary office

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik yang diperlukan guna menjamin kepastian hukum dalam lalu lintas kehidupan di masyarakat. Oleh karena pekerjaan Notaris berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat, maka dalam menjalankan jabatannya seorang Notaris haruslah diawasi oleh lembaga yang berwenang dan organisasi profesinya sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang. Lembaga...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T42468

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Artha Puspitasari, author

Peranan notaris dalam tindak lanjut Memorandum Of Understanding (MoU) sebagai perjanjian pendahuluan: studi kasus perjanjian kerjasama antara pemerintah Jambi dengan PT Simota Putra Parayudha = The Role notary in the continious of Memorandum Of Understanding (MoU) AS A preliminary agreement: case study of the cooperation agreement between the government of Jambi and PT Simota Putra Parayudha

MoU atau Kesepakatan Bersama merupakan pencatatan atau pendokumentasian hasil negosiasi awal dalam bentuk tertulis. Banyak anggapan bahwa MoU hanya pengikatan para pihak, belum merupakan suatu perjanjian, yang dapat digunakan sebagai pegangan lebih lanjut dalam negosiasi atau sebagai dasar untuk melakukan studi kelayakan dalam pembuatan kontrak. Terbukanya kesempatan yang begitu luas...

Depok: Universitas Indonesia, 2009

T26263

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Valyana Ester, author

Pembuatan akta mediasi dari persoalan perselisihan penjaminan bangunan secara fidusia = The making of mediation deed from the problem of the dispute of building guarantee by fiduciary

Penjaminan bangunan secara fidusia dapat terjadi dengan kontruksi asas pemisahan horisontal, bahwa lembaga jaminan fidusia sebagai suatu sarana jaminan kebendaan dengan obyeknya kebendaan yang tidak dapat dijaminkan dengan lembaga gadai, hipotek dan hak tanggungan atas tanah. Penjaminan dilakukan dengan adanya suatu ijin berupa perjanjian tertulis antara pemilik tanah dengan orang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

T26711

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Greace Wahyuni, author

Keabsahan tanda tangan elektronik rups telekoferensi berdasarakan UU.N0.30 tahun 2004 tentang jabatan notaris

Salah satu bentuk perusahaan yang berlaku di Indonesia adalah Perseroan Terbatas ("PT"). Dalam menjalankan tugasnya PT diwakili oleh Direksi dan Dewan Komisaris, tetapi pemegang kekuasaan tertinggi ada di Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dengan adanya UU baru tentang PT yaitu No. 40 tahun 2007 memungkinkan RUPS diselenggarakan secara telekonferensi. Berita...

2010

T26707

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Jonathan Septian, author

Tanggung jawab notaris terhadap pembuatan akta perkumpulan yang menggunakan nama instansi pemerintah (studi kasus perkumpulan TAGAR2019PRABOWOPRE SIDEN) = Responsibility of notary for making association deed using government institution name (case study of TAGAR2019PRABOWOPRE SIDEN association)

Tesis ini membahas mengenai tanggung jawab Notaris terhadap pembuatan akta pendirian dan pendaftaran Perkumpulan yang menggunakan nama instansi pemerintah. Permasalahan yang terjadi di dalam kasus tersebut adalah pemakaian nama Perkumpulan yang menggunakan nama lembaga pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang...

Depok: Universitas Indonesia, 2019

T54694

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian