Ditemukan 39 dokumen yang sesuai dengan query
Giovanni Leonardo, author
Tesis ini membahas mengenai akta otentik yang dibuat oleh seorang Notaris yang merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris UUJN . Seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya harus penuh dengan kehati-hatian...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
T49316
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Christine Chandra Koesuma, author
Suatu akta dikatakan sebagai akta otentik apabila memenuhi unsur-unsur sebagai akta otentik. Undang-Undang Jabatan Notaris telah mengatur mengenai bentuk suatu akta otentik. Salah satu yang disyaratkan dalam bentuk suatu akta otentik ialah pencantuman identitas para saksi instrumentair pada akhir atau penutup akta tersebut. Saksi instrumentair sendiri sangat memegang peranan penting...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T42338
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Dipa Nugroho, author
Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membuat suatu surat keputusan mengenai pemberhentian dan pengangkatan Ketua Dewan Pengawas di Perusahaan Umum (Perum) XXX, dimana dalam Diktum Keempat dinyatakan memberikan kuasa kepada Direksi Perum XXX untuk membuatkan surat keputusan tersebut kedalam bentuk akta otentik dihadapan Notaris. Akta otentik yang dibuat oleh...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T38894
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Hendy Christantia, author
ABSTRAK
Notaris/PPAT merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta
otentik. Dalam menjalankan tugasnya guna memenuhi kebutuhan masyarakat
untuk membuat akta otentik dengan berdasarkan keterangan dan identitas dari
para penghadapnya. Tanggung jawab Notaris/PPAT hanya terbatas kepada
kebenaran formil semata dari keterangan dan identitas dari para penghadapnya
namun dalam kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 1023K/PDT/2004,
Notaris/PPAT dihukum untuk...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T39042
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Muhammad Syarief Umar, author
Universitas Indonesia Fakultas Hukum Program Magister Kenotariatan, 2010
T27923
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Griselda Kurniawan, author
ABSTRAK
Akta Otentik yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT merupakan suatu alat bukti yang sempurna, namun pada prakteknya akta otentik tersebut seringkali dibatalkan oleh Majelis Hakim berdasarkan alat bukti lain yang membantah fakta dalam akta otentik tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan metode studi-studi putusan yaitu dengan pengumpulan data-data sekunder melalui putusan, peraturan perundang-undangan,...
2018
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Monintja, Mick Olaf, author
ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai Akta Kelahiran yang merupakan suatu
produk hukum administrasi negara yang dikelola oleh pemerintah, namun
memiliki dampak langsung secara nyata terhadap aspek keperdataan seseorang
dimana merupakan bagian dari hukum perdata. Akta Kelahiran itu sendiri diatur
baik oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun oleh Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Penelitian...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Jumiati, author
ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai prosedur pembuatan akta otentik dalam Rapat
Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dilakukan secara telekonferensi dan
bagaimana legalitas risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
telekonferensi beserta tanda tangan elektronik di dalamnya berdasarkan Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang Nomor 11
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T39346
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Noviana Titin Harjanti, author
Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara PPATS adalah pejabat pemerintah yang diangkat di daerah yang belum cukup jumlah PPAT nya, untuk melakukan tugas pokok membuat akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu seperti jual beli, tukar menukar, hibah dan lain-lain, terhadap hak atas tanah.Pembuatan Akta Jual Beli hak atas tanah di desa...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
T49295
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library