Hasil Pencarian

Ditemukan 115 dokumen yang sesuai dengan query

Monica Kusumadevi, author

Peranan pejabat pembuat akta tanah (PPAT) terhadap pengelakan pajak jual beli tanah yang dilakukan oleh para pihak = Role of Accredited Land Deed Officer (PPAT) To The Tax Evasion In Sale And Purchase On Land Made by The Parties

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebelum membuatkan Akta Jual Beli wajib menerima bukti pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dari pembeli dan Pajak Penghasilan dari penjual. Permasalahan utama dalam tesis ini yaitu, pertama bagaimanakah upaya preventif PPAT untuk menghindari pengelakan pajak oleh para pihak yang akan melakukan transaksi...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T41602

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Dastie Kanya Dasril, author

Peran notaris pejabat pembuat akta tanah pejabat lelang kelas II dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang = The role of notary land deed official auctioneer class II on money laundering law enforcement

ABSTRAK
Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah/Pejabat Lelang Kelas II seharusnya memiliki peran yang penting dalam rangka membantu menurunkan tingkat tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Tulisan ini membahas bagaimana peran dari Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah/Pejabat Lelang Kelas II dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang serta bagaimana kasus hukum yang terkait dengan peran dari masing-masing...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T41821

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Grace Monika Harijanto, author

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2020 Terhadap Pembebanan Hak Tanggungan Elektronik Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Perspektif Teori Perundang-undangan = The Regulation of Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/ National Land Agency (ATR/BPN) Number 5 of 2020 On The Imposition Mortgage Right By Land Deed Official Certifier in Statutory Theory Perspective

Penelitian ini membahas mengenai Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik yang mulai diberlakukan pada tahun 2020 dan menjadi landasan penyelenggaraan hak tanggungan elektronik berdasarkan perspektif teori perundang-undangan. Peraturan hak tanggungan elektronik tersebut menyebabkan perubahan signifikan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Alvin Nugraha, author

Pemisahan Wewenang antara Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Ditinjau dari Pasal 15 Ayat (2) Huruf F Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Universitas Indonesia, 2007

T36263

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Armandi, author

Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pembayaran Pajak Atas Transaksi Jual-Beli Tanah dan/atau Bangunan

Pajak sebagai sumber pendapatan negara yang penting ditingkatkan peranannya, dalam meningkatkan sumber pendapatan negara dari pajak tersebut PPAT juga berperan besar karena mereka ditugaskan untuk memeriksa telah dibayarnya Pajak Penghasilan (PPh) dari penghasilan akibat pengalihan hak atas tanah serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) sebelum Akta dibuat dan ditanda tangani. Undang-Undang Pajak menganut prinsip...

Universitas Indonesia, 2002

T36323

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Siregar, Yeane Marlina, author

Implikasi hukum terhadap perbuatan melawan hukum dalam perjanjian, akta kuasa dan akta jual beli yang dibuat oleh notaris/pejabat pembuat akta tanah: studi kasus: putusan Pengadilan Negeri Denpasar nomor 57/Pdt.G/2018/PN.Dps.tahun 2018 = Legal implications of department against law in agreement, debt of authority and debt for buying selling made by notary/land titles registator: case study of Denpasar District court decision number 57/Pdt.G/2018/PN.Dps. 2018

Artikel ini membahas mengenai permasalahan implikasi hukum terhadap perjanjian, akta kuasa menjual dan akta jual beli yang dibuat oleh Notaris/PPAT (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 57/Pdt.G/2018/PN.Dps. Tahun 2018). Pokok permasalahan tesis ini adalah akibat hukum dan tanggung jawab Notaris selaku PPAT dalam pembuatan perjanjian, dimana salah satu pihak...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T54599

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Sari Veratiwi, author

Perlindungan terhadap pemegang hak atas tanah yang dipersengketakan dikaitkan dengan kepatuhan tata cara pendaftaran tanah menurut peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah serta dampaknya terhadap penanaman modal di Indonesia = Protection against disputed land rights holder in connection with the compliance of the procedure of land registration under government regulation number 24 of 1997 concerning land registration and its impact on investment in Indonesia / Sari Veratiwi

ABSTRAK
Perkembangan zaman dan teknologi telah memasuki berbagai sektor lini kehidupan di masyarakat Indonesia saat ini, termasuk di dalam bidang pendaftaran tanah. Berbagai pengaturan mengenai pendaftaran tanah telah diundangkan dari waktu ke waktu yang dimana terakhir diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Namun demikian, permasalahan pendaftaran tanah masih kerap...

2017

T49148

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Winengku Rahajeng, author

Keabsahan jual beli hak atas tanah yang terikat jaminan tanpa sertifikat asli (Studi kasus Putusan Nomor 29/PDT.G/2017/PN Tgl) = Legality of land rights transaction that banded with collateral without original certificate (Case study Decision Number 29/PDT.G/2017/PN Tgl).

Dalam jual beli hak atas tanah, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi agar jual beli tersebut dapat sah dan mengikat menurut hukum. Selain harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, dalam jual beli hak atas tanah juga harus memenuhi syarat materiil dan syarat formil. Kasus yang digunakan dalam penelitian ini terdapat jual beli...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T54582

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Vania Angela Sebastian, author

Pinjam meminjam dengan jaminan tanah yang berakibat terjadinya jual beli atas obyek jaminan dengan adanya keterangan palsu (studi putusan nomor 617/pid.b/2016/pn smn dan putusan nomor 256/pdt.g/2017/pn smn) = Loan and loaning with guarantees of land that result in sale and purchase of collateral object with false information (study of verdict number 617/ pid.b/ 2016/pn smn and verdict number 256/ pdt.g/ 2017/pnsmn)

Penelitian ini membahas mengenai tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah atau PPAT dalam pembuatan Akta Jual Beli yang didasarkan pada keterangan dan dokumen palsu yang dibawa oleh penghadapnya. Dokumen palsu yang dimaksud adalah berupa kartu identitas dan surat cerai, termasuk tanda tangan dari si penghadap PPAT. Penelitian ini mengkaji mengenai...

2020

T54910

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Rayandita Anwar, author

Bentuk perlindungan terhadap pembeli yang beritikad baik atas akta jual beli tanah yang cacat hukum (analisis Putusan Mahkamah Agung tanggal 08 Oktober 2018 Nomor 1270K/Pdt/2018) = A Form of protection for buyers who have good faith in the sales and purchase of land deed that is legal defect (analysis of Supreme Court Decision on Case Number 2170K/PDT/2018)

Seorang Pejabat Umum seperti Pejabat Pembuat Akta Tanah memiliki kewenangan membuat akta autentik sebagai alat bukti yang sah atas suatu perbuatan. Pelaksanaan kewenangan pembuatan akta autentik tersebut tidak selalu berjalan dengan benar. Pembuatan akta oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan blangko kosong termasuk akta yang cacat hukum dan melanggar autentisitas...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T54394

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 6 7 8 9 10 11 12 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian