Hasil Pencarian

Ditemukan 116 dokumen yang sesuai dengan query

Rubby Ellryz Polontoh, author

Peran Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam mencegah wajib pajak melakukan tax avoidance melalui manipulasi hibah = The role of The Public Notary or Official Certifier of title deeds in preventing tax payer from doing tax avoidance through grant manipulation.

Tesis ini membahas mengenai peran Notaris/PPAT dalam mencegah wajib pajak melakukan tax avoidance melalui manipulasi hibah. Pokok permasalahan dalam kasus ini membahas tentang bentuk tanggung jawab Notaris/PPAT dalam mencegah wajib pajak memanipulasi hibah untuk penghindaran pajak dan ketentuan perpajakan berkaitan dengan Notaris/PPAT atas harta hibah. Penulis mengadakan penelitian dengan metode...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T54874

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Rico Arizona Putra, author

Peran pejabat pembuat akta tanah dalam pelayanan hak tanggungan dengan diundangkannya peraturan menteri agraria dan tata ruang/kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 9 tahun 2019 tentang pelayanan hak tanggungan terintegrasi secara elektronik = Pejabat pembuat akta tanahs part in facilitating mortgage deed with the enactment of peraturan menteri agraria dan tata ruang/kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 9 tahun 2019 tentang pelayanan hak tanggungan terintegrasi secara elektronik

ABSTRAK
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam masyarakat menyebabkan pemerintah merasa perlu untuk menyesuaikan perkembangan hukum dalam menyongsong era digital dengan cara menerapkan dan memanfaatkan teknologi informasi dalam prosedur pelayanan hak tanggungan sehingga dapat terintegrasi secara elektronik agar dapat menjadi lebih efektif dan efisien. Tesis ini akan menganalisis mengenai implikasi hukum dari Penerapan layanan Hak Tanggungan...

2020

T54908

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Reza Al Makki, author

Sanksi terhadap pejabat pembuat akta tanah sebagai akibat pembuatan akta hibah yang dinyatakan batal demi hukum oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan: Analisis putusan No.43/Pdt.G/1996?PN.JAK.SEL tanggal 20 November 1996

ABSTRAK
Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah sebagai akta otentik merupakan alat bukti yang kuat yang mempunyai peranan penting dalam setiap peristiwa hukum berkenaan dengan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun. Dengan akta ini menjamin kepastian hukum, yang sekaligus diharapkan pula dapat dihindari permasalahan hukum (sengketa)...

2007

T19600

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Adelia Safina, author

Keberadaan kepala kecamatan sebagai pejabat pembuat akta tanah sementara diKota Cilegon = The presence of chief district officer as a temporary land certificate issuer in Cilegon

PPATS adalah pejabat pemerintah yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta PPAT didaerah yang belum cukup terdapat PPAT. Apakah masih relevan keberadaan Camat selaku PPATS di Kota Cilegon, Apakah jasa PPATS dalam pembuatan akta pertanahan masih banyak digunakan masyarakat, menjadi pokok permasalahan yang diteliti. Metode penelitian yang digunakan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T28898

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Lidwina Anissa, author

[Efektivitas dan efek samping blacksoap sebagai tambahan terapi baku skabies: sebuah uji klinis acak tersamar tunggal = Efficacy and side effects of blacksoap as an adjuvant therapy of scabies: a single-blind randomized , Pembuatan Surat Pernyataan Yang Menjamin Kebenaran Keterangan Yang Diberikan Penghadap Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Sebagai Wujud Penerapan Prinsip Kehati-hatian PPAT (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 226/PID.B/2018/PN.DPK) = The Making Of Statement Letter To Ensure Righteousness From Parties In Deed Of Land Sale And Purchase As Implementation Of Land Deed Official Prudential Principle (Case Study of Court Judgement Number 226/Pid.B/PN.DPK)]

Latar belakang: Skabies adalah penyakit kulit akibat infestasi ektoparasit berupa tungau Sarcoptes scabiei var hominis. Transmisi terjadi melalui kontak kulit secara langsung dan kontak dengan fomite. Risiko penularan skabies tinggi di komunitas yang tinggal bersama, contohnya asrama, pondok pesantren, panti jompo, dll. Prinsip tata laksana skabies meliputi penggunaan skabisid untuk...

Depok: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2019

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Romadonita, author

Pembatalan akta jual beli tanah oleh putusan pengadilan (analisa kasus putusan pengadilan negeri Jakarta Barat nomor 621 PDT.G/2011/PN.JKT BARAT) = Cancellation deed sale by land court decision analysis case west jakarta district court no 621 PDT. G/ 2011/PN JKT BARAT)

Menurut hukum positif kita jual beli harus dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan hanya jual beli dengan akta yang dibuat oleh PPAT saja yang dapat dipakai untuk pendaftaran di Kantor Pertanahan Seksi Pendaftaran Tanah (pasal 19 PP Nomor 10/1961 jo PP No 24/1997). Dalam praktek sebelum dilakukan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T42373

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Ida Adha, author

Pembatalan akta jual beli oleh pejabat pembuat akta tanah (PPAT) dikaitkan dengan fungsi dan tanggung jawab PPAT (analisa kasus putusan pengadilan tinggi Bandung Nomor 451/PDT/2015/PT.BDG juncto putusan nomor 381/PDT.G/2014/PN.BDG) = Cancellation sale and purchase deed by land deed official (PPAT) attributed to the functions and responsibilities of PPAT (analysis of the case Bandung district court decision number 451/PDT/2015/PT/BDG/ juncto bandung high court decision number 381/PDT.G/201/PN.BDG)

Peralihan hak atas tanah harus dibuktikan dengan akta jual beli yang dibuat dihadapan PPAT, akta tersebut dijadikan dasar pendaftaran pemindahan hak atas tanah yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada pemegang hak baru. Guna memberikan kepastian hukum, sebelum pembuatan AJB, salah satu kewajiban PPAT adalah pemeriksaan kesamaan data yang ada...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

T46969

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Irma Yulia, author

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat pembuat akta tanah dalam pengurusan sertipikat hak milik sebagai jaminan kredit pemilikan rumah: studi kasus Putusan Mahkamah Agung nomor 900K/Pdt/2017 = Unlawful act by the land deed official in management of freehold title as home loans collateral: case study Of Supreme Court of The Republic Of Indonesia number 900K/Pdt/2017

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berkewajiban memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Peranan PPAT dalam rangka pemberian Kredit Pemilikan Rumah tidak hanya membuat Akta Jual Beli dan Akta Pemberian Hak Tanggungan saja, namun terkadang juga dimintakan untuk melakukan pengurusan yang berkaitan dengan obyek jaminan yaitu Sertipikat Hak Milik (SHM). PPAT...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T54704

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Humaira Fatizsa, author

Perlindungan Hukum terhadap Penjual yang Akta Jual Belinya Dibatalkan karena Mengandung Cacat Hukum (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1444 K/Pdt/2018) = Legal Protection of Sellers whose Purchase Deed was Canceled Because It Contained Legal Defects (Case Study of The Supreme Court's Decision Number 1444 K/Pdt/2018).

ABSTRAK
Penelitian ini membahas mengenai peralihan hak atas tanah yang Akta Jual Belinya dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah mengandung cacat hukum, dimana Pihak Pembeli yaitu Tergugat I sebagai pihak yang tidak beritikad baik karena belum melunasi seluruh harga tanah objek sengketa kepada Penggugat sebagai penjual dan pada disaat yang sama...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Anissa Karina, author

Kekuatan hukum alat bukti surat perjanjian jual beli yang dibuat di hadapan camat dan implikasinya terhadap pembuatan akta jual beli di hadapan PPAT (Studi kasus perkara tuan mk, dkk vs. tuan rs, dkk (Putusan Mahkamah Agung nomor 3063/K/PDT/2019)) = Evidentiary power of sale and purchase agreement made before the subdistrict head and its implication for making a deed oF sale and purchase before PPAT (Case study of tuan mk, dkk vs. tuan rs, dkk (supreme court number: 3063/K/PDT/2019)).

Salah satu bentuk kepemilikan hak atas tanah adalah hak milik. Pada dasarnya, prinsip jual beli tanah dalam hukum adat adalah sah bila memenuhi sistem terang dan tunai. Sementara dalam hukum nasional, Pasal 616 KUHPerdata mensyaratkan perlu dibuatnya suatu akta otentik sebagai bukti terjadinya jual beli dan peralihan hak atas tanah....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian