Hasil Pencarian

Ditemukan 79 dokumen yang sesuai dengan query

Chintia Trisnayanti Susilo, author

Akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap kewenangan notaris dalam pengesahan perjanjian perkawinan (Studi Kasus Penetapan Pengadilan No.54/Pdt.P/2016/PN.JKT.PST dan Penetapan Pengadilan No.25/Pdt.P/2017/PN.JKT.SEL) = Legal impact of the Constitutional Court decision Number 69/PUU-XIII/2015 against authority of the notary for endorsing prenuptial agrement (Case in Court Decision Number 54/Pdt.P/2016/PN.JKT.PST and 25/Pdt.P/2017/PN.JKT.SEL)

Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan mengalami perubahan sehingga menciptakan norma baru. Salah satunya yaitu memberikan kewenangan kepada notaris untuk mengesahkan perjanjian perkawinan. Pengesahan perjanjian perkawinan yang dilakukan notaris dimaknai berbeda dengan pengesahan perjanjian perkawinan yang dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan. Metode penelitian yang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T52251

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Lyly, author

Dampak berlakunya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap pembuatan surat keterangan waris oleh notaris dalam kasus putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 177 K/PDT/2015 = The impact of the constitutional court decision number 46 /PUU-VIIIv/2010 against the making of inheritance certificate by notary in the case of decision of the supreme court of the Republic of Indonesia number 177 K /PDT/2015

Tesis ini membahas mengenai status dan hak waris dari anak yang dilahirkan dari perkawinan pertama yang dilakukan secara sah dan perkawinan kedua yang dilakukan di bawah tangan. Selain itu, tesis ini juga membahas dampak berlakunya putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pembuatan Surat Keterangan Waris oleh notaris dalam kasus perdebatan harta warisan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T51312

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Adrian Wahyu Christ Dewandaru, author

Analisis Yuridis Keabsahan Pengesampingan Pengaturan Upaya Hukum Putusan PKPU dalam UUK-PKPU oleh Mahkamah Konstitusi Melalui Putusan MK Nomor 23/PUU-XIX/2021 = Juridical Analysis of the Validity of Waiving The Regulation of Legal Remedies for PKPU Decisions in UUK-PKPU By The Constitutional Court Through MK Decision Number 23/PUU-XIX/2021

Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UUK-PKPU menyatakan bahwa tidak ada upaya hukum apapun yang dapat dilakukan terhadap Putusan PKPU. Pembatasan upaya hukum ini bertujuan untuk menjamin terpenuhinya asas kepastian hukum terhadap Kreditor dan berkaitan juga dengan sifat dari Forum PKPU yang berdimensi cepat (speedy trial). Namun,...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Nadya Demadevina, author

Urgensi kewenangan mengadili perkara pengaduan konstitusional constitutional complaint pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia = The urgency of giving the jurisdiction over constitutional complaint to The Constitutional Court Of Republic Of Indonesia

[ABSTRAK Skripsi ini membahas dua permasalahan: alasan mengapa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia perlu memiliki kewenangan untuk mengadili perkara pengaduan konstitusional; dan bagaimana seharusnya mengatur penambahan kewenangan tersebut. Hasil penelitian ini adalah: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia perlu mendapatkan kewenangan ini demi menjalankan prinsip negara hukum yang dianut Republik Indonesia, melindungi Hak Asasi...

2015

S58266

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Nadya Demadevina, author

Urgensi kewenangan mengadili perkara pengaduan konstitusional (constitutional complaint) pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia = The Urgency of giving The Jurisdiction over constitutional complaint to The Constitutional Court of Republic of Indonesia

Universitas Indonesia, 2015

S57693

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Rafli Fadilah Achmad, author

Tinjauan yuridis atas legal standing pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi = Overview of legal standing on the juridical dissolution of political parties in the Constitutional Court

Partai Politik merupakan bagian penting dalam tatanan negara demokrasi karena merupakan manifestasi dari kebebasan berserikat yang telah mendapatkan jaminan dalam konstitusi. Akan tetapi tidak jarang partai politik dalam melaksanakan aktivitasnya keluar dari koridor yang telah diatur, sehingga cara terakhir yang harus ditempuh adalah dengan membubarkan partai politik. Skripsi ini membahas...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015

S62740

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Kartika Wulandari, author

Layanan prima di Perpustakaan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia = Excellent service in the Constitutional Court Library

Skripsi ini membahas upaya pustakawan mewujudkan layanan prima di Perpustakaan Mahkamah Konstitusi. Tujuan penelitian ini menjelaskan konsep layanan prima yang ada dipikiran pustakawan melalui tindakan keseharian di perpustakaan. Pustakawan menerapkan layanan prima di perpustakaan adalah untuk menunjang pemustaka memenuhi kebutuhan informasi. Namun, Pustakawan dalam mewujudkan layanan prima terdapat beberapa kendala...

Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2016

S65355

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Hamdi Haykal Miswar, author

Tinjauan Yuridis Penerapan Asas Publisitas Terhadap Perubahan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 = Juridicial Review The Application of The Principle of Publicity related to The Change of Marriage Agreement after The Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015

Pada tanggal 27 Oktober 2016, MK RI telah mengeluarkan putusan nomor 69/PUU-XIII/2015 yang merubah bunyi Pasal 29 ayat (1), (3), dan (4) UU Perkawinan. Namun, sampai saat ini belum ada ketentuan yang mengatur tentang pelaksanaan perjanjian perkawinan pasca Putusan MK tersebut sehingga...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Menguatkan Hak Masyarakat Adat Atas Hutan Adat (studi Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012)

JK 10:3 (2013)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Andy Omara, author

Interpreting The Indonesian constitutional court approach in conducting judicial review on cases related to economic and social rights

ABSTRAK
One of the duties of the Indonesian Constitutional Court (Mahkamah Konstitusi - MK) is to determine whether legislation is consistent with the Constitution. If the MK determines that a statute is inconsistent with the Constitution, it declares that such statute is invalid. In such instance, the MK has the final...

Depok: University of Indonesia, Faculty of Law, 2019

340 UI-ILR 7:2 (2017)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian