Hasil Pencarian  ::  Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 320 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Hadianti Delliana, author
Ketidaksesuaian isi akta dengan kehendak para pihak studi kasus putusan Mahkamah Agung nomor 2333 k/pdt/2015 = Incompatibility for making notarial deed with the parties will because the deed has not been read case studies Mahkamah Agung decision no 2333 K/PDT/2015
Tesis ini membahas mengenai perbuatan seorang Notaris yang tidak membacakan aktanya dihadapan para pihak, dan para pihak yang bersangkutan tidak membaca, mengetahui, maupun mengerti isi akta yang bersangkutan. Akibatnya adalah akta yang dibuat oleh Notaris tersebut berbeda dengan kehendak para pihak. Permasalahan yang timbul adalah akibat hukum serta pertangggungjawaban dari...
Depok: Universitas Indonesia, 2018
T51438
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Hadianti Delliana, author
Ketidaksesuaian isi akta dengan kehendak para pihak studi kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 2333 K/PDT/2015 = Incompatibility for making notarial deed with the parties will because the deed has not been read case studies Mahkamah Agung decision No 2333 K/PDT/2015
Tesis ini membahas mengenai perbuatan seorang Notaris yang tidak membacakan aktanya dihadapan para pihak, dan para pihak yang bersangkutan tidak membaca, mengetahui, maupun mengerti isi akta yang bersangkutan. Akibatnya adalah akta yang dibuat oleh Notaris tersebut berbeda dengan kehendak para pihak. Permasalahan yang timbul adalah akibat hukum serta pertangggungjawaban dari...
Depok: Universitas Indonesia, 2018
T-Pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Avitya Danastri, author
Akta Jual Beli Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa untuk Menjual yang Mengandung Cacat Hukum (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 30/PDT/2019/PT.DPS) = Deed of Sale and Purchase Agreement Based on a Binding Sale and Purchase Agreement and Letter of Authority Containing Legal Defect (Case Study of Denpasar High Court Decision Number 30/PDT/2019/PT.DPS).
Penelitian ini membahas mengenai akta jual beli berdasarkan perjanjian pengikatan jual beli dan kuasa untuk menjual yang mengandung cacat hukum. Notaris berwenang untuk membuat akta otentik berupa akta perjanjian pengikatan jual beli dan kuasa untuk menjual sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun dalam pelaksanaannya, Notaris melakukan perbuatan yang oleh...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-Pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Nicky Gamal, author
Perlindungan hukum terhadap notaris yang aktanya belum dibayar lunas akibat debitur pailit: studi kasus perkara nomor 651 k/Pdt.Sus-Pailit/2014 di Pengadilan Niaga Jakarta pusat = Legal protection against notaries whose actions have not been paid yet due to bankrupt debtors: case study case number 651 k/Pdt.Sus-Pailit/2014 in Central Jakarta Commercial Court
Peranan Putusan hakim hendaknya memberikan kepastian hukum sehingga dapat dirasakan oleh masyarakat, khususnya kreditur pailit dan notaris. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tepat atau tidaknya pertimbangan hakim dalam dalam Putusan Mahkamah agung Republik Indonesia Nomor 651 k/Pdt.Sus-Pailit/2014, bagaimanakah kepastian Hukum bagi notaris yang telah membuat akta memberikan Salinan tetapi biaya...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Lulu Ramadhani, author
Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang terbit berdasarkan Hutang Piutang dengan Jaminan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 260/PDT/2019/PT BDG) = Deed of Sale and Purchase Agreement issued based on the Debt on Guarantee (Case Study: Bandung High Court Decision Number: 260/PDT/2019/PT BDG)
Tesis ini meneliti mengenai terbitnya Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang ditandatangani di atas akta yang tidak memenuhi persyaratan dan akta ini tidak dikehendaki oleh salah satu pihak. Hal ini dikarenakan dalam pembuatan akta, Notaris telah salah dalam menerapkan suatu perbuatan hukum sehingga tidak memenuhi syarat sah nya suatu...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-Pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Rizky Mustika Rini, author
Keabsahan Pengalihan Piutang Dengan Pembuatan Akta Cessie Yang Berasal Dari Piutang Yang Masih Diperselisihkan (Studi Putusan Nomor 59/Pdt.Sus-Pkpu/2020/Pn-Niaga.Jkt.Pst) = The Validity of the Transfer of Receivables by Making a Cessie Deed Derived from Disputed Receivables (Study of Court Decision Number 59/Pdt.Sus-Pkpu/2020/Pn-Niaga.Jkt.Pst)
Pengalihan piutang atas nama (cessie) yang dibuat berdasarkan suatu piutang yang masih diperselisihkan keberadaannya akan memicu terjadinya suatu sengketa. Tidak adanya peraturan yang mengharuskan keterlibatan Debitor dalam pelaksanaan cessie, menimbulkan adanya kemungkinan penyalahgunaan fungsi cessie. Cessie dapat digunakan sebagai upaya untuk pemenuhan syarat minimal 2 (dua) Kreditor dalam mengajukan permohonan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Luhftia Puti Saras Asih, author
Status jual beli yang tidak menyertakan nomor sertifikat hak milik yang sebenarnya dalam akta jual beli (studi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 32/PDT.G/2014/PN.SBR) = Buying and selling status that does not include the actual certificate of ownership in The Sale and Purchase Deed (Study of Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 32 / PDT.G / 2014 / PN.SBR.)
ABSTRAK Jual beli tanah di Indonesia menurut Hukum Tanah Nasional dalam UUPA bersumber pada ketentuan Hukum Adat. Asas hukum adat terkait jual beli tanah adalah asas riil, terang dan tunai. Untuk memenuhi asas Terang maka jual beli harus dilakukan dihadapan PPAT. Bukti bahwa jual beli telah dilakukan dihadapan PPAT adalah...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
T51824
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Afrizal Riyadi, author
Kedudukan hukum saksi dalam akta perjanjian kredit analisis pada akta perjanjian membuka kredit Nomor 42 tanggal 13 Desember 2017 yang dibuat dihadapan notaris RP = The legal standing of the witness in the deed of credit agreement analysis in the deed of opening credit agreement Number 42 date 13 December 2017 made in front of notary RP
Notaris berwenang untuk membuat akta autentik salah satunya akta perjanjian kredit.Dalam pembuatan akta autentik diperlukan pulasaksi untuk mengamati dan menjamin bahwa pembuatan akta tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana kewenangan dan kewajiban saksi dalam akta perjanjian kredit yang dibuat dihadapan Notaris dan...
Depok: Universitas Indonesia, 2018
T51496
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Sandrina Amanda Natassia, author
Jual beli sebagian tanah hak milik tanpa pemecahan sertipikat dan tanpa akta jual beli autentik (Studi putusan Pengadilan Negeri Tangerang nomor 478/pdt.g/2018/pn.tng) = Sale and purchase of partial freehold land title without splitting and authentic land deed (study of Tangerang district court verdict no. 478/pdt.g/2018/pn.tng)
ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 478/Pdt.G/2018/PN.Tng dimana terdapat perbuatan PPAT yang membuat Akta Kuasa Menjual atas tanah yang diketahui bahwa sebelumnya telah dilakukan proses jual beli yang tidak sesuai dengan undang-undang terhadap tanah tersebut. Akta Kuasa Menjual tersebut kemudian digunakan untuk mengalihkan hak atas tanah milik penjual kepada pihak lain. Walaupun...
2020
T54527
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Elva Monica Hubertina, author
Pengalihan Hak Atas Tanah Dari Harta Bersama Yang Dilakukan Tanpa Persetujuan Pasangan Suami Istri (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Ktb) = Assignment Of Land Rights From Community Property Without Couple Prior Consent Of Based On The Kotabaru District Court Decision Number 1/Pdt.G/2019/PN Ktb.
Tesis ini membahas pengalihan hak atas tanah yang merupakan harta bersama tanpa persetujuan dari pasangan. Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan mewajibkan pasangan suami istri yang hendak bertindak atas harta bersama harus mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak. Adapun permasalahan yang diangkat dalam tesis ini adalah pengalihan hak terhadap objek...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-Pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>