Hasil Pencarian

Ditemukan 173 dokumen yang sesuai dengan query

Diana, author

Pembatalan Sertipikat Hak Pakai Nomor 32/Kelapa Dua Wetan (Analisis Yuridis: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2285 K/PDT/2007 tanggal 12 Mei 2008) = revocation of use rights certificate number 32/Kelapa Dua Wetan ( Juridical Analysis: Supreme Court Decision Number 2285 K/PDT/2007 dated May 12, 2008)

Kegiatan Pendaftaran Tanah bertujuan untuk menghimpun dan menyediakan informasi yang lengkap mengenai bidang tanah serta memberikan kepastian hukum kepada para pemegang hak atas tanah mengenai kekuatan pembuktian sertipikat sebagai alat pembuktian yang kuat, akan tetapi sertipikat bukan merupakan alat pembuktian yang mutlak karena selalu terdapat kemungkinan pemegang haknya digugat oleh...

Depok: Universitas Indonesia, 2012

T31867

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Purba, Jeremia Sintong Parsaulian, author

Jual beli hak atas tanah bersama yang dilakukan setelah perceraian (tinjauan yuridis terhadap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 2301/K/PDT/2007) = Buying and selling rights over the land together that is done after divorce (judicial review towards the supreme court of the Republic of Indonesia number : 2301/K/PDT/2007

[ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang jual beli hak atas tanah bersama yang dilakukan setelah perceraian oleh salah satu pihak didasarkan pada hukum pertanahan.Oleh karena merupakan harta bersama, analisa dalam tesis ini juga menggunakan berbagai sumber hukum lain seperti hokum perkawinan dan hokum perdata untuk menganalisa keabsahan transaksi jual beli tanah hak...

2015

T43086

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Fritzia, author

Aspek hukum jual beli hak atas tanah dalam perspektif teori Levering = Legal aspects of land sale in perspective of Levering theory

Di Indonesia, tanah mempunyai arti yang penting bagi kehidupan rakyatnya. Tanah yang memberikan kehidupan, karena disinilah setiap orang bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tempat mendirikan rumah untuk menyelenggarakan tata kehidupan serta beranak cucu, yang akhirnya tanah pula tempat orang dikebumikan setelah meninggal dunia sebagai tempat peristirahatan terakhir. Hukum tanah...

Depok: Universitas Indonesia, 2015

T42856

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Joan Caeserine, author

Akuisisi sebagai cara pemindahan hak atas tanah untuk menghindari pajak = Acquisition ro be a way of transferring land to avoid tax

Akusisi adalah adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.? Dalam kasus pemindahan hak atas tanah yang dilakukan oleh PT X dan PT SG ini, akuisisi dijadikan sebagai salah satu cara untuk memperoleh Hak atas...

Depok: Universitas Indonesia, 2016

T45521

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Intan Novita Isyannalia, author

Perjanjian pengikatan hibah atas obyek hak atas tanah: studi kasus antara PT. A dengan PT. B = The agreement on binding of grants to object of land rights: case study between PT. A and PT. B

Secara das sollen, hibah tanah harus dilakukan dengan akta hibah yang dibuat oleh PPAT. Namun, secara das sein dikenal adanya perjanjian pengikatan hibah tanah. Permasalahan hukum muncul manakala perjanjian tersebut tidak segera ditindaklanjuti dengan pembuatan akta hibah, sedangkan obyek hibah sudah digunakan oleh penerima hibah, seperti dalam kasus Perjanjian Pengikatan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T53762

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Steven Wongso, author

Keabsahan Tukar Menukar dengan Objek Hak Atas Tanah Secara Lisan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 211/PDT.G/2018/PN.DPK) = The Validity of The Exchange of Land Rights which is Done Verbally (Study of Decision of The Depok Disctrict Courts Number 211/PDT.G/2018/PN.DPK).

ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai tukar menukar hak atas tanah berdasarkan ketentuan Hukum Tanah Nasional dan peraturan-peraturan terkait (Studi Putusan PN Depok No. 211/Pdt.G/2018/Pn.Dpk). Pokok permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah mengenai keabsahan tukar menukar hak atas tanah secara umum dan keabsahan tukar menukar hak atas tanah yang dilakukan secara lisan...

2020

T55041

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Muhammad Farisi, author

Analisis yuridis keabsahan perjanjian tukar menukar benda tidak bergerak antara pemerintah kota dan perusahaan Swasta: analisis putusan No. 200/Pdt.G/2019/PN.Sby = Juridical analysis of the validity of immovable property echange agreement between city government and private enterprise

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perjanjian non-pertukaran objek bergerak dalam bentuk tanah berdasarkan Perjanjian Hukum, ketentuan Undang-Undang Pertanahan Hukum dan peraturan nasional dan terkait lainnya. Utama Permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah tentang keabsahan perjanjian Pertukaran benda tidak bergerak berupa tanah dalam Surat Keputusan No. 200/Pdt.G/2019/ PN.Sb. Penulisan artikel ini...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Urip Santoso, author

Hukum agraria dan hak-hak atas tanah

Jakarta: Prenada Media, 2005

346.043 URI h

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Cecilia Rina Esti Rahayu, author

Kewenangan dan pertanggungjawaban notaris dalam pembuatan perjanjian nominee hak atas tanah berkaitan dengan kepemilikian warga negara asing (analisis putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 433 K/Pdt/2016) = : Authority and Accountability of Notaries in Making Land Rights Rights Nominee Agreement Relating to Ownership of Foreign Citizens (Analysis of Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 433 K / Pdt / 2016)

Konsep nominee masuk ke Indonesia sebagai suatu perjanjian karena adanya asas kebebasan berkontrak dan sistem hukum perjanjian yang sifatnya terbuka. Berkaitan dengan nominee hak atas tanah bagi warga negara asing, pada Pasal 26 ayat (2) UUPA telah ditegaskan mengenai larangan bagi warga negara asing untuk memiliki hak atas tanah yang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T51823

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Wardah Latifah Widianti, author

Penyelesaian sengketa jual beli tanah yang tidak dilakukan dihadapan PPAT yang berwenang berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor: 69 K/Pdt/2017 = settlement of unconducted land sale and purchase disputesBefore the authorized PPAT based on the court's Decision Agung number: 69 K/Pdt/2017

Jual beli merupakan salah satu dari beberapa peralihan hak atas tanah yang sering dilakukan oleh masyarakat. Pengaturan mengenai jual beli tanah di Indonesia pada awalnya diatur berdasarkan hukum adat. Pengaturan tanah tersebut tetap dipegang teguh sampai dengan terciptanya undang-undang khusus mengenai tanah yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian