Hasil Pencarian

Ditemukan 176 dokumen yang sesuai dengan query

Sarini, author

Status dan kedudukan hak atas tanah yayasan rumah sakit Islam Faisal Makasar(studi putusan peninjauan kembali Mahkamah agung republik Indonesia nomor=31 PK/Tun/2008) = Status and position of land foundation hospital Islam Faisal Makasar (studies review decision of the supreme court of the Republic of Indonesia number: 31 PK/TUN/2008)

Pelepasan hak atas tanah seringkali menimbulkan persengketaan baik antara pemilik ataupun orang yang mengaku sebagai pemilik atas tanah tanpa adanya alat bukti yang sah. Kepemilikan tanah berdasarkan alat bukti berupa pengikatan jual beli yang dibuat oleh notaris bukanlah merupakan alat bukti kepemilikan atas tanah, tetapi hanya baru terjadi pengikatan semata-mata...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T28657

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Agnes Permata Sari, author

Tinjauan yuridis terhadap pembatalan sertipikat hak atas tanah yang diterbitkan di areal izin pemanfaatan hasil hutan (putusan Mahkamah Agung Nomor 336K/TUN/2013) = Juridical overview against cancellation of certificate of land rights which published in the area of forest utilization permit supreme court decision No.336K/TUN/2013

Pendaftaran tanah di Indonesia bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dengan memberikan sertipikat sebagai tanda bukti haknya. Namun dalam penerbitannya seringkali membawa akibat hukum bagi para pihak. Salah satu contohnya terdapat penerbitan sertipikat oleh Kantor Pertanahan yang secara yuridis kawasan tersebut adalah kawasan hutan dan belum mendapat keputusan pelepasan kawasan hutan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T46444

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Lutfiah, author

Kepemilikan tanah dan bangunan atas satuan rumah susun oleh warga negara asing yang berkedudukan di Indonesia (analisa terhadap peraturan pemerintah nomor 103 tahun 2015 dan peraturan Menteri Agraria nomor 29 tahun 2016) = The ownership of land and building rights on apartments by foreigners domicilied in Indonesia (analysis toward the government regulation number 103 year 2015 and the ministry of agrarian an spatial planning affairs regulation number 29 year 2016)

Pemerintah Indonesia pada tanggal 15 April 2015 menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 dan peraturan pelaksananya yaitu Peraturan Menteri Agraria Nomor 29 Tahun 2016, yang mengatur ketentuan mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh WNA dalam pemilikan satuan ruamh susun. dengan adanya ketentuan yang memberikan syarat kepada WNA, dalam tesis...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

T49288

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Amalia Septiana, author

Peralihan aset eks perusahaan kereta api Belanda menjadi aset PT. Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP IV Semarang (Studi kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1626.K/Pdt/2017) = Transfer of assets of former Dutch railway company to assets of PT.Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP IV Semarang (Case study of the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesian Number 1626.K/Pdt/2017).

Penelitian ini membahas mengenai peralihan aset rumah dinas eks Perusahaan Kereta Api Swasta Belanda hasil tindakan Nasionalisasi, tanpa melalui proses peralihan sesuai perundang-undangan yang berlaku. Perubahan status badan hukum dari Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA), dahulu di bawah Departemen Perhubungan menjadi PT. KAI (Persero) di bawah Kementerian Badan Usaha Milik...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Azkia Dwi Ambarwati, author

Perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanah yang terikat jaminan bank studi kasus Putusan Nomor 704K/Pdt/2016 = Agreement on the binding of sale and purchase of rights to land bound by Bank Guarantees Case Study of Decisions Number 704K/Pdt/2016

Perjanjian merupakan perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih dan dapat menciptakan hubungan dalam hukum yang terdiri dari satu atau lebih kewajiban. Salah satu dari banyaknya perjanjian adalah perjanjian pengikatan jual beli (PPJB). PPJB biasanya dibuat sebelum para pihak melakukan perjanjian jual beli....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T51847

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Ellys Wijaya, author

Perlindungan investor asing berkaitan dengan penggunaan tanah di Indonesia di tinjau dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal = Legal aspect of protection for foreign investor concerning land use in indonesia viewed from the perspective of investment act. No. 25 year 2007 and land act. No. 5 year 1960

Investasi merupakan salah satu pilihan bagi para investor untuk mengembangkan aktivitas perusahaan. Investasi terdiri dari investasi dalam negeri dan investasi luar negeri. Setiap negara berusaha untuk menarik perhatian investor untuk meningkatkan ekonominya termasuk Indonesia. Di Indonesia, peraturan tentang investasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dalam...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T28324

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Boedi Harsono, author

Undang-undang pokok agraria bagian pertama; Jilid ke-2

Jakarta: Djambatan, 1971

346.04 BOE u

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Ria Novita, author

Surat kuasa mutlak dan dasar peralihan hak atas tanah (studi kasus: putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27/PK/AG/2008 = Absolute power of attorney and the bases for the transition of land rights (case studies: verdict of Indonesian Supreme Court Number 27 PK/AG/2008)

Peranan dan pentingnya larangan penggunaan surat kuasa mutlak sebagai sarana untuk membatasi penyelundupan hukum yang sering dilakukan para pihak dalam rangka peralihan hak atas tanah tidak terbantahkan Iagi. Hal ini telah dicantumkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 Tentang Larangan Pqnggunaan Kuasa Mutlak Sebagai Dasar Peralihan Hak...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010

T27908

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Agus Santoso Suryadi, author

Pengenaan pajak atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan yang sesuai dengan asas-asas perpajakan

Pemberian kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak-pajaknya dikenal sebagai sistem self assessment, merupakan salah satu upaya mencapai peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak yang dimulai pada saat reformasi peraturan perundang-undangan perpajakan tahun 1984.

Salah satu undang-undang yang diberlakukan adalah Undang-Undang Pajak Penghasilan, dengan memperhatikan...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1999

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Alya Fakhira, author

Penerapan Konsep Overreaching dalam Sistem Hukum Common Law: Studi Perbandingan Pemilikan dan Penguasaan Hak atas Tanah di Indonesia dan Inggris = The Application of Overreaching Concept in the Common Law Legal System: a Comparative Study of Land Rights Ownership and Posession in Indonesia and England

Pemilikan hak atas tanah di Indonesia memandatkan kepada pemiliknya untuk memiliki tanah secara yuridis dan menguasainya secara fisik. Akan tetapi, pada faktanya pemilikan hak atas tanah dan penguasaan secara fisik dapat dilakukan oleh 2 (dua) subjek yang berbeda. Penguasa fisik dalam hal ini memanfaatkan dan menikmati tanah, padahal ia bukanlah...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian