Hasil Pencarian

Ditemukan 40 dokumen yang sesuai dengan query

Khairunnisa Nurul Nandini, author

Persepsi Wajib Pajak terhadap Instrumen Naming and Shaming dalam Pendekatan Transparansi Pajak untuk Meningkatkan Kepatuhan Pajak = Taxpayer Perception of Naming and Shaming Instruments in Tax Transparency Approach to Improve Tax Compliance (Study on Jabodetabek Individual Taxpayers)

Isu transparansi pajak selalu muncul dari opini publik mengenai kepatuhan pajak. Belum banyak bukti empiris mengenai efektivitasnya dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Namun, praktik di beberapa negara menunjukkan bahwa pengungkapan publik tentang pajak telah berdampak positif dalam mengurangi tunggakan pajak dan tingkat ketidakpatuhan pajak. Naming dan shaming merupakan salah satu instrumen...

Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2021

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Dhiya Yaumilfat, author

Implementasi pemberian dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) kepada persatuan sepakbola seluruh Indonesia (PSSI) terhadap kewajiban keterbukaan informasi = Implementation of the provision of funds originating from the state budget (APBN) to the Indonesian Football Association (PSSI) for the obligation to disclose information

Penyelenggaraan kegiatan persepakbolaan di Indonesia menjadi tugas dan tanggung jawab PSSI sebagai induk organisasi cabang olahraga sepakbola. Meskipun demikian, dalam praktiknya pemerintah tetap memiliki andil dalam penyelenggaraan kegiatan persepakbolaan. Salah satu bentuk keikutsertaan pemerintah adalah melalui pengalokasian dana dari APBN yang diberikan kepada PSSI guna pengembangan dan peningkatan prestasi olahraga...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Ari Fitriana Dewi, author

Implementasi keterbukaan informasi publik: studi atas koordinasi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara = Implementation of public information disclosure: study of the information and documentation management officer (PPID) within the Ministry of State Secretariat

Implementor utama keterbukaan informasi publik di Kementerian Sekretariat Negara adalah pejabat pengelola informasi dan dokumentasi PPID yang berasal dari seluruh satuan kerja, Badan Layanan Umum, dan lembaga kepresidenan lain di lingkungan Kemensetneg. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan koordinasi PPID di lingkungan Kemensetneg dalam implementasi keterbukaan informasi publik. Penelitian dilakukan dengan...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2017

S69230

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Jihan Isnaini, author

Implementasi pelayanan informasi publik oleh badan publik (Studi pada humas pemerintah Kota Bekasi periode 2020) = Implementation of public information disclosure in state institution (Study on public relations of The Bekasi City government in 2020).

Skripsi ini membahas tentang upaya implementasi pelayanan informasi publik oleh Humas Pemerintah Kota Bekasi. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh Humas Pemerintah Kota Bekasi, serta apa saja kendala-kendala yang dihadapi selama mengimplementasikannya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan paradigm...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2020

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Simanjuntak, Theo David, author

Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Terhadap Transparansi Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah = Implementation of Public Information Disclosure on Transparency of Government Goods and Services Procurement Documents

Keterbukaan Informasi Publik menjadi faktor penting dalam mewujudkan pemerintah yang demokratis dan sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Hak masyarakat atas informasi telah dijamin oleh UUD, dimana pada intinya masyarakat mempunyai hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Melalui keterbukaan informasi,...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Rushendi, author

Keterlibatan perpustakaan kementerian pertanian dalam pengelolaan informasi publik

UU No 14 Tahun 2008 mengatur Keterbukaan Informasi Publik sebagai upaya pemerintah mengatur dan mengelola informasi publik lebih efisien sehingga masyarakat mudah mengakses informasi. Pengelolaan informasi publik yang profesional merupakan upaya mengembangkan layanan informasi kepada masyarakat. Perpustakaan sebagai unit badan publik mempunyai tugas untuk mengelola dan melayani permintaan informasi dari...

Jakarta: Pusat Jasa Perpustakaan dan Informasi, 2018

020 VIS 20:2 (2018)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Iqbal Mustika Jaya, author

Analisis implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian = Analysis of the policy implementation of public information disclosure in Coordinating Ministry for Economic Affairs

Tesis ini menganalisis implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Dengan menggunakan teori yang digagas oleh Edward III, tesis ini melihat kesesuaian kebijakan keterbukaan informasi publik yang seharusnya dengan kebijakan yang diterapkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta mengidentifikasi faktor penghambat keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Penelitian menggunakan...

Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2014

T41830

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

David Welkinson, author

Peran humas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam upaya implementasi undang-undang no.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik

Skripsi ini membahas upaya implementasi Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Badan Publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran humas Badan Publik dalam upaya implementasi Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Peneliti melakukan penelitian pada Humas Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR-RI). Penelitian ini merupakan penelitian...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2012

S-Pdf

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Astrid Debora S.M., author

Konsekuensi pendekatan sumber pendanaan pada pendefinisian badan publik dalam undang undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi = Consequences approach financing sources in defining the public bodies in act no 14 of 2008 on freedom of information / Astrid Debora S M

ABSTRAK
Pendefinisian Badan Publik berdasarkan UU KIP dilakukan dengan pendekatan sumber pendanaan. Persoalan yang ditimbulkan dengan pendekatan ini adalah timbulnya perdebatan yang tiada berakhir terkait dengan status BUMN/BUMD/badan usaha Negara lainnya dalam kaitannya dengan kewajiban penyediaan layanan informasi publik berdasarkan UU KIP. untuk mendukung prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Tesis ini berupaya menganalisa konsekuensi lanjutan dari...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T43358

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Eko Setyo Budi, author

Kompetensi absolut pengadilan tata usaha negara dalam penyelesaian sengketa informasi publik analisis putusan pengadilan tata usaha negara Jakarta Nomor 160/G/2011/PTUN-JKT) = The absolute competency of state administration court in public information dispute settlement analysis of jakarta state administrative court decision Number 160/G/2011/PTUN-JKT)

Berlakunya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik membawa perubahan paradigma beracara khususnya di Peradilan Tata Usaha Negara. Untuk menyelesaikan sengketa informasi publik, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamanahkan pembentukan Komisi Informasi. Dalam tradisi hukum acara peradilan tata usaha negara komisi seperti ini seringkali...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian