Hasil Pencarian

Ditemukan 235 dokumen yang sesuai dengan query

Pemberhentian tenaga ahli di lingkungan DPRD DKI Jakarta (ANALISIS SK Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta No.28 Tahun 2007) = Legal analysis concerning resignation of the expert in the regional assembly of the provice of the capital city of Jakarta (analysis of the decision of regional assembly secretary of the provice of the capital city of Jakarta number 28 in the year of 2007)

Skripsi ini membahas kesesuaian keputusan sekretaris DPRD Propinsi DKI Jakarta No.28 Tahun 2007 tentang peresmian Pemberhentian Tenaga Ahli DPRD Propinsi DKI Jakarta dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif.Hasil penelitian menyarankan bahwa Sekretaris DPRD Propinsi DKI Jakarta agar membuat Surat Keputusan Peresmian Pemberhentian Tenaga ahli secepatnya yang disesuaikan...

Universitas Indonesia, 2012

S42503

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Teguh Nirmala Yekti, author

Politik hukum pengisian jabatan Gubernur sebagai kepala pemerintah daerah provinsi berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat (4) UUD NRI tahun 1945 = Political of law on filling the office of governor as head of provincial under provisions of Article 18 Paragraph (4) Consitution of the Republic of Indonesia year 1945 / Teguh Nirmala Yekti

ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang pengaturan mengenai politik hukum negara terhadap mekanisme pengisian jabatan gubernur sebagai kepala pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, beserta undang-undang organiknya yang secara khusus mengatur mekanisme pengisian jabatan gubernur yaitu undang-undang organiknya yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah...

2013

T32580

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Tursucianto Elkian Setiadi, author

Pengangkatan jabatan hakim agung setelah berlakunya UU No 3 tahun 2009 juncto UU No 5 tahun 2004 juncto UU No 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan implikasi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 27 PUU XI 2013 terhadap pengangkatan jabatan hakim agung = The appointment of supreme court judge position after law No 3 2009 jo law No 5 2004 jo law No 14 1985 concerning supreme court and the implication of the constitutional court decision no 27 PUU XI 2013 to appointment of supreme court judge position

[ABSTRAK Skripsi ini membahas mengenai pengaturan, mekanisme, dan pelaksanaan pengangkatan Jabatan Hakim Agung setelah berlakunya UU Nomor 3 Tahun 2009 Juncto UU Nomor 5 Tahun 2004 Juncto UU Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung dan Implikasi mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XI/2013 tentang perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009...

2014

S54997

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Tania Malinda, author

Kemandirian notaris sebagai pejabat umum dalam pembuatan akta autentik studi kasus putusan majelis pengawas pusat tanggal 12 Juli 2017 nomor 04/B/MPPN/VII/2017 = Independecy of notary as public functionary on making authentic deeds case analysis putusan majelis pengawas pusat tanggal 12 Juli 2017 nomor 04/B/MPPN/VII/2017

Tesis ini meneliti mengenai pelanggaran seorang Notaris yang dalam menjalankan jabatannya tidak bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, berpihak, dan tidak menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Sebagai pejabat umum, Notaris bertangggung jawab terhadap jabatannya dan akta autentik yang dibuatnya. Notaris seingkali melupakan kode etik dan sumpah jabatan yang...

Depok: Universitas Indonesia, 2018

T49499

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Ratih Indriningtyas, author

Penempatan notaris di badan koordinasi penanaman modal (BKPM) menurut kode etik notaris tahun 2015 dan undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris = Notary placement in indonesia investment coordinating board according to notary code of conduct year 2015 and law number 2 year 2014 regarding amendment of law number 30 year 2004 regarding notary incumbency / Ratih Indriningtyas

Penempatan Notaris di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam rangka program izin investasi tiga jam merupakan langkah Pemerintah sebagai bagian dari Revolusi Mental dan Deregulasi yang dilakukan oleh Pemerintahan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dalam penyederhanaan perizinan. Terdapat dua pokok yang akan dibahas pada tesis ini yaitu, apakah penempatan dan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T45416

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Disa Masnasiltie, author

Pelanggaran jabatan dan kode etik profesi pejabat pembuat akta tanah atas pembuatan akta pemberian hak tanggungan yang salah satu pihaknya tidak berwenang (studi kasus putusan Nomor 88/PDT.G/2013/PN.PT) = Title and land deed official the code of ethics violations in making mortgage that performed by unauthorized person verdict of court (case study Nomor 88/PDT.G/2013/PN.PT)

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berwenang untuk membuat akta otentik bilamana terdapat perbuatan hukum berkaitan dengan tanah. Berdasar pada kewenangan yang dimilikinya tersebut, maka PPAT wajib tunduk pada ketentuan peraturan jabatan dan kode etik profesi, namun belakangan ini tidak sedikit PPAT dalam menjalankan jabatannya melakukan pelanggaran. Salah satu contoh pelanggaran...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T46704

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Cicilia Julyani Tondy, author

Kewajiban pelaksanaan prinsip keterbukaan dan rahasia jabatan pada notaris pasar modal dalam hal penawaran umum saham = The obligation to exercise principle of disclosure and professional confidentiality for capital market's notary in the initial public offering process

Prinsip rahasia jabatan yang diatur di dalam kode etik Notaris wajib ditaati oleh semua Notaris termasuk Notaris yang berpraktek dalam bidang pasar modal. Pasar Modal menganut prinsip keterbukaan (disclosure) dimana segala seluk beluk transaksi yang terjadi di dalamnya yang dilakukan oleh seluruh profesi dan profesi penunjang pasar modal harus terbuka...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

T32527

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Aldri Mandala Putra, author

Akibat hukum bagi notaris yang mengiklankan dirinya melalui website ditinjau dari Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris dan kode etik notaris = Legal action to the notary who promote themselves via the website according to law number 30 year 2004 on Notary Association, and the notary professional code of ethics

Notaris adalah pejabat umum yang harus menjalankan jabatannya secara professional. Sebagai pejabat umum yang berkewajiban melayani masyarakat dengan sungguh - sungguh maka notaris tidak diperbolehkan memperlakukan dirinya sebagai pelaku usaha yang melakukan kegiatan - kegiatan promosi, baik dalam media cetak ataupun media elektronik 4 (empat) Kode Etik Notaris. Walaupun hal...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

T21791

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Marghaini Maria Maharani, author

Pengaruh keberadaan direksi perempuan, masa jabatan CEO, dan net working capital terhadap cash holdings perusahaan consumer goods di Indonesia periode 2018-2020 = The impact of the female directors, CEO tenure, and net working capital on corporate cash holdings of consumer goods firms in Indonesia during the period of 2018-2020

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh karakterisitk eksekutif perusahaan yang dilihat dari keberadaan direksi perempuan dan masa jabatan CEO serta karakteristik keuangan perusahaan melalui net working capital terhadap tingkat cash holdings perusahaan consumer goods di Indonesia. Penelitian ini menggunakan sampel yang berasal dari 168 perusahaan consumer goods yang terdaftar pada...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisinis Universitas Indonesia, 2022

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Hutadjulu, Dara Nabila, author

Pelanggaran jabatan notaris selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam pembuatan akta jual beli untuk keluarga = Offense of notary as a PPAT in creating family sale and purchase deed

Keberadaan Notaris/PPAT sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Karena Notaris/PPAT memberikan jaminan kepastian hukum pada masyarakat menyangkut pembuatan akta autentik yang dibutuhkan masyarakat. Dalam peraturannya masing-masing telah diatur bahwa tidak diperbolehkan membuat Akta Jual Beli apabila di dalamnya terdapat salah satu anggota keluarga. Namun, penulis menemukan terdapat pelanggaran yang dilakukan Notaris...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T49389

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian