Hasil Pencarian  ::  Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 230 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Fahmi Irhamsyah, author
ABSTRAK
Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 59 Tahun 2017 telah berkomitmen untuk turut serta bersama PBB menyukseskan komitmen global dalam rangka tujuan pembangunan berkelanjutan. Artikel ini akan mengulas bagaimana posisi SDGs yang merupakan agenda global, kepentingan nasional Indonesia dalam SDGs, serta dampaknya bagi ketahanan nasional...
Jakarta: Biro Humas Settama Lemhanas RI, 2019
321 JKLHN 38 (2019)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Putri Daryuli, author
ABSTRAK
Seiring dengan pesatnya perkembangan ekonomi, pasar modal juga berkembang pesat di banyak negara, termasuk Indonesia. Dengan berkembangnya pasar modal ini, berkembang pula perhatian terhadap isu-isu yang terdapat di pasar modal, di mana salah satunya adalah benturan kepentingan dalam transaksi tertentu yang diatur dalam Peraturan Bapepam Nomor IX.E.1. Masalah benturan kepentingan ini penting untuk diperhatikan karena...
2012
T31864
UI - Tesis (Open)  Universitas Indonesia Library
cover
Safiera Nadya Utama, author
ABSTRAK
Tulisan ini menjelaskan tentang strategi proses lobi yang dilakukan oleh kelompok NetCoalition sebagai upaya menggagalkan legislasi Stop Online Piracy Act (SOPA) dan Preventing Online Threats to Economic Creativity and Theft of Intellectual Property Act (PIPA)di Amerika Serikat pada tahun 2011-2012. Melalui studi ini penulis penulis menggunakan teori kelompok kepentingan menurut...
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2015
S62688
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
E.M. Alfalesa, author
ABSTRAK Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang Mekanisme Konsinyasi Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum khususnya pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Proyek Pembangunan Drilling, Flowline Dan Access Road Di Kabupaten Wajo. Konsinyasi yang diatur dalam Undang-Undang No. 02 Tahun 2012 berbeda dengan konsinyasi yang di...
Depok: Universitas Indonesia, 2016
T44980
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Azsmar Haliem, author
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai permohonan kepailitan yang diajukan oleh kejaksaan dengan alasan kepentingan umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 2 UUKPKPU. Adapun kondisi-kondisi yang dapat dijadikan alasan kepentingan umum itu sendiri, belum didefinisikan secara jelas dalam peraturan perundangan-undangan. Hal ini menyebabkan luasnya cakupan unsur kepentingan umum. Metode penelitian pada...
2017
S69916
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Mastenbroek, W.F.G., author
Jakarta: UI-Press, 1986
303.6 MAS p
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Andrew Alexander Lamba, author
Hasil Pemantauan dan Evaluasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (Indonesia) menunjukkan bahwa pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP 50 Tahun 2012), dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (Peraturan Menteri PU No 05 / PRT / M / 2014), masih kurang aplikasi dan pemahaman, baik untuk...
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2018
T51947
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Umaya Indah Syafitri, author
Kemacetan adalah salah satu masalah urgent yang ada di ibukota dan menuntut untuk segera diselesaikan. Pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) diharapkan dapat menjadi solusi atas masalah tersebut, namun keterbatasan tanah untuk pembangunan menuntut harus diadakannya pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana pelaksanaan pengadaan tanah untuk...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2016
T46278
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Yuyun Hairunisa, author
Peraturan Bapepam LK (Lembaga Keuangan) Nomor IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu adalah peraturan yang amat penting terkait dengan perlindungan terhadap pemegang saham minoritas. Karena melalui peraturan ini, setiap kali perusahaan atau direksi ingin melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan maka ia harus meminta persetujuan dari pemegang saham independen atau...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
T29836
UI - Tesis (Open)  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>