Ditemukan 292 dokumen yang sesuai dengan query
Budi Wibowo, author
Kehadiran pedagang kakilima sebagai bagian dari sektor informal tampaknya masih tetap harus diperhitungkan dalam konteks permasalahan tenaga kerja. Masalahnya dapat menjadi positif apabila kehadiran mereka dipandang sebagai wadah limpahan tenaga kerja dan menjadi negatif apabila kehadirannya dipandang sebagai sesuatu yang dapat menimbulkan kemacetan lalulintas, gangguan kesehatan, gangguan ketentraman dan ketertiban...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2001
T8046
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Yuzalmon, author
Pasca tumbangnya pemerintahan Soeharto kondisi politik Indonesia mengalami perubahan yang cukup signifikan. Perubahan demi perubahan telah menciptakan tatanan kehidupan politik baru yang cukup rumit dan sulit untuk diperhitungkan. Kondisi ini membawa goncangan instabilitas politik, sosial, ekonomi sampai kepada tataran akar rumput. Di tingkat lokal juga tidak kalah dahsyatnya, konflik demi...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003
T10253
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Ayi Sukandi, author
Sejak diberlakukannya UU No.22/1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Daerah secara efektif pada tanggal 1 Januari 2001, telah terjadi perubahan-perubahan yang mendasar dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Tangerang. Perubahan yang mendasar itu antara lain teridentifikasi dari tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Kota Tangerang...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003
T12284
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Mahfudz, author
ABSTRAK
Ikhtisar Pendapatan Daerah menurut UU No. 5 / 1974 dan menurut UU No. 22/1999.
Pada saat penyusunan thesis ini, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sedang membahas Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974. Berikut ini dipaparkan secara singkat mengenai komponen-komponen Pendapatan Daerah menurut undang-undang lama dan undang-undang...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 1999
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
R. A. Hera Purnami Kusumasari, author
Dengan menurunnya penerimaan negara dari minyak dan pajak minyak pada tahun 1983/1984 yang berdampak pada penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja negara (APBN) tahun 1985/1986, timbullah kesadaran akan menurunnya kemampuan pemerintah pusat dalam memberikan subsidi kepada pemerintah daerah dan dalam membiayai proyek-proyek pemerintah di daerah, sehingga dalam hal ini, pemerintah pusat...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2003
T12570
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Seman Widjojo, author
Dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II sebagaimana ditetapkan dalam UU No. 5 Tahun 1974 dan PP No. 45 Tahun 1992 sangat diperlukan Organisasi Pemerintah Daerah yang efektif. Salah satu unsur terpenting organisasi Pemerintah Daerah yang efektif adalah karakteristik pegawai yang baik sebagai hasil dari...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1997
T12609
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Irzan Fachrudy, author
ABSTRAK
Manajemen keuangan Pemerintah Daerah merupakan proses yang mencakup berbagai sistem seperti sistem anggaran, sistem pembukuan dan sistem informasi manajemen. Ciri utama manajemen keuangan Pemda adalah pengeluaran investasi dan pengeluaran operasional secara terus menerus, dan sumber dana yang beragam dengan ketergantungan yang tinggi pada dana dari Pemerintah Pusat. Dengan makin berkurangnya...
1997
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Djoko Wihantoro, author
Dalam mengemban tugas pendistribusian hasil-hasil pembangunan, pelaksanaan pembangunan di daerah masih menghadapi berbagai masalah, beberapa diantaranya justru membutuhkan pemecahan yang mendasar, seperti pelimpahan wewenang perencanaan, ketimpangan pendapatan antar daerah dan laju pertumbuhan, serta penciptaan lapangan kerja di daerah. Menghadapi permasalahan tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang bersifat darurat, yang dikenal dengan...
Depok: Universitas Indonesia, 1997
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Putu G. Djagra Sutha, author
Controlling is as a unity of management process that consists of planning, organizing, leading and controlling. Controlling can separated into 3 (three) aspects, that are :
1. Supervision, is an action or activity executed by outside party of executive, such as society and legislative parliament (DPRD) to watch government performance. Supervision...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2004
T13368
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Sirait, Lisbon, author
Sejalan dengan pemberian tanggungjawab yang lebih besar kepada daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, pemberian kewenangan untuk mengenakan pungutan retribusi baru atas fungsi pemerintahan dan pelayanan tersebut dapat dibenarkan. Keterbatasan daerah dalam meningkatkan penerimaan perpajakannya dan terbatasnya dana transfer dari pemerintah pusat menjadi dasar pertimbangan yang kuat perlunya...
Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2006
T17171
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
