Hasil Pencarian

Ditemukan 209 dokumen yang sesuai dengan query

Iqbal Ferdiansyah, author

Penggunaan jasa pihak ketiga dalam pengurusan sertifikat tanah di Badan Pertanahan Nasional yang dilakukan oleh notaris menurut kode etik = Use of services landbroker on handling of land certificate at national land agency BPN which conducted by notary based on code of ethic

Tesis ini membahas mengenai penggunaan jasa pihak ketiga dalam pengurusan sertifikat tanah di Badan Pertanahan Nasional BPN yang dilakukan oleh Notaris dalam jabatannya selaku PPAT. Sebagai suatu profesi yang terhormat, etika profesi diatur dalam Kode Etik yang harus ditaati untuk menjaga kehormatan profesi dari Notaris/PPAT. Penggunaan jasa pihak ketiga dalam...

Depok: Universitas Indonesia, 2017

T48846

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Najiana Daroini, author

Analisis putusan pengadilan negeri yang menjadi dasar pendaftaran jual beli tanah: putusan Pengadilan Negeri Depok no. 88/PDT.G/2013/PN.DPK = Analysis of court decision which became base of land sales registration: court decision of depok no. 88/PDT.G/2013/PN.DPK

ABSTRAK
Dewasa ini konflik pertanahan beragam jenisnya, salah satunya adalah dalam hal pendaftaran jual beli tanah. Persyaratan pendaftaran jual beli tanah berdasarkan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengharuskan adanya akta yang dibuat oleh PPAT. Namun pada praktiknya masih banyak terjadi di masyarakat bahwa dalam proses...

2017

S69659

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Puput Melati, author

Perlindungan hukum terhadap ahli waris pemilik sertifikat hak milik nomor 1165/R/17/ilir: studi kasus putusan Mahkamah Agung nomor 1729 K/Pdt/2016 = Legal protection of heirs as the certificate owner of ownership rights number 1165/R/17/ilir case study verdict of supreme court number 1729 K/PDT/2016

Tesis ini membahas tentang Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Pemilik Sertifikat Hak Milik Nomor 1165/R/17/Ilir (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:1729 K/Pdt/2016). Permasalahan dalam tesis ini tentang keabsahan akta jual beli yang cacat hukum, perlindungan hukum terhadap pihak ketiga sebagai pemenang lelang, dan Tanggung jawab PPAT terhadap penerbitan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T54174

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Ria Agnes, author

Tanggung jawab camat sebagai pejabat pembuat akta tanah sementara terhadap pembuatan akta jual beli yang objeknya bersertipikat ganda studi kasus: putusan Mahkamah Agung Nomor 3615K/PDT/2015 = Responsibilities of the subdistrict head as PPAT temporary in making a purchase land deed which has double certificate case study: supreme court ruiling number 3615K/PDT/2015

ABSTRAK
Secara filosofis keberadaan jabatan PPAT adalah memberikan pelayanan di bidang pendaftaran tanah kepada masyarakat, sehingga masyarakat akan mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum. Kepala BPN dapat menunjuk Camat sebagai PPAT Sementara, PPAT Sementara mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab yang sama dengan PPAT sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun...

2018

T51462

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Handayani Primandiri, author

Kekuatan Pembuktian Akta Otentik Jual Beli Tanah yang Tidak Dicatatkan di Repertorium dalam Pembuktian Sidang Perkara Perdata = Power of Proof of Authentic Deed of Sale and Purchase of Land Not Recorded in the Repertorium in Proof of Civil Case Trial

Dalam pembuktian di Pengadilan, akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna bagi para pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dari akta tersebut. Untuk dapat dikatakan sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna maka harus memenuhi syarat autentisitas yang telah ditentukan dalam undang-undang dan juga kekuatan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Nanda Tiara Suci, author

Tanggung jawab pejabat pembuat akta tanah yang memalsukan tanda tangan dalam Akta Hibah : studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 44/PID.B/2021/PN.Clp = Land deed official's responsibility against falsification of signatures in Grant Deeds : study of District Court Decision Number 44/ PID.B/2021/PN.Clp

Peralihan hak atas tanah melalui hibah hanya dapat dilakukan dengan Akta Autentik yang dibuat oleh PPAT. Agar suatu penghibahan beralih secara sempurna, syarat pembuatan Akta Hibah harus dipenuhi dan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan. Namun, dalam Putusan Nomor 44/Pid.B/2021/PN.Clp, unsur syarat subjektif dan objektif akta tidak terpenuhi karena ketidakhadiran pemberi hibah,...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Jacelyn Liwandi, author

Keabsahan Surat Hibah Dibawah Tangan Pasca Perkawinan yang Objek Sengketanya Merupakan Tanah Warisan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2859 K/Pdt/2019) = The Validity of The Private Grant Letter After Marriage Whose Object of Dispute is an Inherited Land (Study of Supreme Court Rulings Number 2859 K/Pdt/2019)

Peralihan hak atas tanah melalui hibah seharusnya dilakukan dengan akta autentik untuk kepentingan dalam pendaftaran tanah pertama kali. Jika tanah tersebut merupakan tanah warisan harus dengan persetujuan ahli waris dan apabila hibah diperoleh paska perkawinan sebaiknya dipisahkan perolehan terhadap tanah dan bangunannya. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Airin Ayu Hafsari, author

Implikasi batas usia dewasa bagi notaris dan PPAT terhadap aktanya para pihak pihak ketiga dan notaris serta penerapannya dalam akta notaris = Implication of adult age limit for the notary and PPAT to the due the parties and their application and notary deed / Airin Ayu Hafsari

ABSTRAK
Sebab-sebab batalnya akta notaris karena ketidakcakapan dan kewenangan oleh notaris terhadap aktanya. Cacatnya akta notaris dapat menimbulkan kebatalan bagi suatu akta Notaris. Ketidakcakpan bertindak dalam akta dikarenakan belum dewasa dan ketidakwenangan bertindak ialah perbuatan hukum bagi orang yang melakukan perbuatan hukum tertentu, Hal ini sudah pasti harus memenuhi kriteria kecakapan dan kewenangan bertindak, jika...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39200

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Angelina, author

Tanggung jawab hukum notaris merangkap PPAT yang melakukan penggelapan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) ditinjau dari hukum pidana serta kode etik PPAT : studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 76/PID/2010/PT.BDG = Legal responsibility of embezzlement case by notary/PPAT from the perspective of criminal law and PPAT's code of ethic : case study on the Verdict of Indonesia's Supreme Court No. 76/PID/2010/PT.BDG / Angelina

ABSTRAK
Tesis ini membahas kasus penggelapan BPHTB yang dilakukan oleh notaris/PPAT ASD. Pokok permasalahan yang penulis angkat adalah bagaimana tanggung jawab hukum notaris/PPAT ASD yang melakukan penggelapan BPHTB ditinjau dari hukum pidana dan kode etik PPAT serta apakah penggelapan BPHTB yang dilakukan oleh notaris/PPAT ASD dapat dikategorikan sebagai pelanggaran kode etik ataukah hanya pelanggaran pidana. Dari...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39037

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Nur Syamsiati Duha, author

Pertanggungjawaban notaris terhadap perbuatan membantu melakukan tindak pidana penipuan : analisa Putusan Mahkamah Agung no. 2179K/PID/2009 tanggal 7 Februari 2011 = Accountability notary to help commit acts of criminal fraud : analysis of Supreme Court Decision no 2179K/PID/2009 dated 7 February 2011 / Nur Syamsiati Duha

ABSTRAK
Seorang notaris dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang memperoleh nasihat terkait dengan sebuah akta otentik. Ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum. Akta yang dihasilkannya merupakan simbol kepastian dan jaminan hukum yang pasti. Akan tetapi sekarang ini bahwa banyak notaris yang mau didikte oleh kliennya sekalipun harus bertentangan dengan peraturan perundangundangan dan/atau...

Salemba: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39282

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian