Hasil Pencarian

Ditemukan 211 dokumen yang sesuai dengan query

Ricky Samuel, author

Kekuatan Pembuktian Akta Jual Beli PPAT terhadap Kepemilikan Hak Atas Tanah (Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Tanggal 5 September 2002, Nomor : 146/PDT.G/2002/PN.JKT.BAR.) = Probative Force of The Deed Of Sale And Purchase by PPAT toward The Ownership of Land Right. (Juridical Review of West Jakarta District Court?s Verdict, Dated September 5th 2002, Number : 146/PDT.G/2002/PN.JKT.BAR.)

[ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang kekuatan pembuktian akta jual beli PPAT, terhadap kepemilikan hak atas tanah. Jual beli tanah merupakan perbuatan hukum untuk mengalihkan hak atas tanah dari penjual kepada pembeli. Akta jual beli PPAT mempunyai fungsi sebagai alat pembuktian mengenai benar telah dilakukannya perbuatan hukum jual beli tanah. Setelah Akta Jual Beli PPAT dibuat,...

[, ], 2014

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Budi Wibowo Halim, author

Tinjauan yuridis terhadap akta pembagian hak bersama yang dibuat di hadapan pejabat pembuat akta tanah atas warisan berupa hak atas tanah = Juridical review on deed of division of co property drawn before land deed official upon inheritance of land titles / Budi Wibowo Halim

ABSTRAK
Kepemilikan bersama adalah hak kebendaan yang dimiliki oleh dua orang atau lebih, baik karena pewarisan maupun cara lain. Kepemilikan bersama atas hak atas tanah diakhiri dengan membuat Akta Pembagian Hak Bersama yang dibuat di hadapan PPAT. Pejabat Kantor Pertanahan dan Kantor Dinas Pelayanan Pajak Daerah menafsirkan bahwa pemisahan dan pembagian...

2016

T45704

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Dea Erizca, author

Jual beli tanah yang dilakukan tanah yang dilakukan tanpa persetujuan suami dalam hal tidak didaftarkannya perjanjian perkawinan (analisis putusan Mahkamah Agung RI Nomor.3188 K/PDT/2012) = Buying and selling land without the consent of husband in (case of non registration of the marriage convenant analysis of supreme court of the Republic Indonesia No 3188 K/PDT/2012) / Dea Erizca

ABSTRAK
PPAT mempunyai tugas pokok membuat akta yang berkaitan dengan tanah, salah satunya adalah jual beli.Namum kasus dalam penelitian ini terdapat akta jual beli yang dibuat PPAT yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, yaitu tidak terpenuhinya syarat materil dari jual beli. syarat yang dimaksud kali ini mengenai legalitas penjual dimana jual beli tersebut dilakukan tanpaadanya...

2016

T45958

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Yoanes Oetomo Putra, author

Pembatalan perjanjian hutang piutang yang didasarkan pada akta jual beli tanah palsu yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah sementara (analisa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 17/PDT.G/2012/PT.TK.) = Debt cancellation of the agreement are based on the deed of sale and purchase of land fake made by the land deed official temporary (analysis of the indonesian supreme court ruling Number 17/PDT/G/2012/PT.TK) / Yoanes Oetomo Putra

ABSTRAK
Profesi PPAT Sementara ada dalam rangka membantu masyarakat di Indonesia, dalam menjalankan tugasnya PPAT Sementara diberikan wewenangan oleh negara. PPAT Sementara dalam menjalankan jabatannya berkewajiban bertindak jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak dan menjaga kepentingan para pihak yang terkait. Namun dalam prakteknya banyak sekali penyelewengan yang dilakukan oleh PPAT Sementara....

2017

T46995

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Annisha Zahra, author

Tanggung jawab PPAT terhadap akta hibah yang dibuat berdasarkan surat keterangan waris yang tidak sah studi kasus putusan Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 20 Juli 2017 nomor 105/Pdt.G/2016/PN.unr = The land deed official s responsibility against the deed of grant based on an unauthorized inheritance certificate case study of Ungaran District Court decision date 20 July 2017 number 105 pdt g 2016 pn unr

Tanggung Jawab PPAT Terhadap Akta Hibah Yang Dibuat Berdasarkan Surat Keterangan Waris Yang Tidak Sah Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Tanggal 20 Juli 2017 Nomor 105/Pdt.G/2016/PN.Unr Tesis ini meneliti mengenai tanggung jawab PPAT terkait dengan akta hibah yang dibuatnya berdasarkan surat keterangan waris yang tidak sah. Dalam kasus yang...

Depok: Universitas Indonesia, 2017

T49301

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Shindy Amelia Putri, author

Kedudukan notaris pengganti atau pejabat sementara notaris terhadap akta PPAT yang dibuat dihadapannya (analisis putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 360/K/PDT/2016) = Position of substitute notary or temporary notary of PPAT's deed (analysis of supreme court of the Republic of Indonesia Number 360/K/PDT 2016) / Shindy Amelia Putri

ABSTRAK
Notaris merupakan jabatan kepercayaan yang diberikan oleh negara, tetapi dalampraktek yang terjadi di Indonesia, kenyataannya notaris harus selalu diikutsertakansebagai turut tergugat dipengadilan ketika terjadi persengketaan yang menyangkutaktanya, hal ini dapat mengganggu kelancaran tugas Notaris sebagai pejabatpublik. Dari latar belakang tersebut, penulis mengambil perumusan masalah yaitubagaimana kedudukan Notaris Pengganti atau Pejabat...

2017

T49603

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Ulya Faridah, author

Perlindungan hukum terhadap penjual atas jual beli tanah yang cacat hukum dan notaris/PPAT yang telah meninggal dunia: studi kasus putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi nomor 41/Pdt.G/2018/PN Byw = Legal protection of sellers for sale and purchase of land with legal defects and notary/PPAT has passed away:case study of Banyuwangi District Court Verdict number 41/Pdt.G/2018/PN Byw

Tesis ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap penjual atas jual beli tanah yang cacat hukum dan Notaris/PPAT yang telah meninggal dunia (studi kasus putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi nomor 41/Pdt.G/2018/Pn Byw.Permasalahan meliputi keabsahan jual beli yang berdasarkan kuitansi kosong dan tanggung jawab PPAT yang telah meninggal dunia atas akta yang dibuatnya...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T54175

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Raydo Deagustama, author

Peralihan hak atas tanah yang didasari oleh surat kuasa menjual palsu: analisis putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang nomor 265/PID.SUS/2016/PN.TJK dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 331 K/TUN/2017 = Transition of land rights based on counterfeit selling power of attorney: analysis of decision of Tanjung Karang District Court number 265/PID.SUS/2016/PN.TJK and Decision of Supreme Court number 331/K/TUN/2017

Tesis ini membahas peralihan hak atas tanah yang didasari pada surat kuasa menjual palsu. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan deskriptif analitis. Hasil penelitian adalah deskripsi hukum perjanjian jual beli hak atas tanah yang mengandung atas unsur kepalsuan pada dasar jual beli tersebut yaitu Akta Kuasa yang palsu, maka...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T54270

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Tarigan, Shahrazada, author

Tinjauan tentang PPAT khususnya mengenai tanggung jawab profesi serta perlindungan hukumnya dalam pembuatan akta jual beli

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik tentang tanah sesuai ketentuan yang berlaku khususnya PP 37/1998 Tentang Peraturan Jabatan PPAT di dalam tugas jabatannya mengandung fungsi sosial yang memberikan pelayanan jasa terhadap masyarakat yang membutuhkan. Sifat keotentikan ini jelas memberikan dampak yang sangat...

Depok: Universitas Indonesia, 2003

T16697

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Maya Amalia Chandra, author

Tanggung jawab notaris yang merangkap sebagai pejabat pembuat akta tanah (PPAT) terkait pembuatan akta yang tidak ditandatangani oleh para pihak = Notary s responsibility as land deed official certifier in the making of deeds which are unsigned by the parties / Maya Amalia Chandra

Penelitian ini membahas mengenai tanggung jawab Notaris yang merangkap sebagai PPAT terkait pembuatan akta yang tidak ditandatangani oleh para pihak. Pembuatan akta yang tidak ditandatangani oleh para pihak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran kode etik PPAT maupun kode etik Notaris karena telah melanggar prinsip kejujuran dan prinsip tanggung jawab yang harus...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

T47392

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian