Hasil Pencarian

Ditemukan 209 dokumen yang sesuai dengan query

Hutadjulu, Dara Nabila, author

Pelanggaran jabatan notaris selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam pembuatan akta jual beli untuk keluarga = Offense of notary as a PPAT in creating family sale and purchase deed

Keberadaan Notaris/PPAT sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Karena Notaris/PPAT memberikan jaminan kepastian hukum pada masyarakat menyangkut pembuatan akta autentik yang dibutuhkan masyarakat. Dalam peraturannya masing-masing telah diatur bahwa tidak diperbolehkan membuat Akta Jual Beli apabila di dalamnya terdapat salah satu anggota keluarga. Namun, penulis menemukan terdapat pelanggaran yang dilakukan Notaris...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T49389

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Hanry Ichfan Adityo, author

Implikasi hukum ketidakcermatan pejabat pembuat akta tanah dalam perjanjian jual beli bagi pembeli beritikad baik (analisa putusan Mahkamah Agung RI Nomor 19/Pdt.G/2014/PN.Nab jo. Putusan Nomor 26/Put/Pdt/2015/PT.Jap jo. Putusan Nomor 442/K/Pdt/2016) = Legal implications of inaudible land deed official on the sale and purchase agreement for buyers in good faith (Analysis of the supreme court's decision number 19 / Pdt.G / 2014 / PN.Nab jo. Decision Number 26 / Put / Pdt / 2015 / PT. Jap jo. Decision Num

Pada praktiknya terdapat ketidakcermatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam menyusun akta jual beli tanah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga mengakibatkan kerugian bagi para pihak yang berkepentingan. Hal tersebut menimbulkan akibat hukum dinyatakannya pembatalan akta dimuka pengadilan atau akta tersebut yang pada awalnya memiliki kekuatan hukum sempurna menjadi...

Depok: Universitas Indonesia, 2019

T52228

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Isnina Saraswati Hayuningtyas, author

Kewenangan majelis pengawas notaris memeriksa notaris dalam jabatan selaku PPAT Putusan MPW Sumatera Utara Nomor: 04/MPWN.Provinsi Sumatera Utara/IV/2017 dan putusan MPPN Nomor: 08/B/MJ.PPN/XII/2014 = The authority of the supervisory board of notary to examine the notary in position as land deed official mpw decision 04/PMWN. Prov Sumatera Utara/IV/2017 and MPPN decision 08/B/MJ/PPN/XII/2014

Tesis ini meneliti mengenai Kewenangan Majelis Pengawas Notaris dalam hal memeriksa Notaris selaku PPAT. Hal ini terkait dengan akta PPAT yang dibuat oleh Notaris dalam kedudukannya sebagai PPAT, dimana antara PPAT dan Notaris memililki tugas dan wewenang berbeda yang diatur dengan 2 dua aturan yang berbeda dan bernaung dibawah 2...

Depok: Universitas Indonesia, 2018

T49556

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Witsqa Silmi Rachmani, author

Pembatalan Akta Jual Beli Tanah karena tidak dipenuhinya janji pihak ketiga membayar kompensasi atas jual beli : studi Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 14/PDT.G./2017/PN.CMS. = The Revocation of the Land Sale and Purchase Agreement made by PPAT because the third party has not fulfilled paying the compensation for the sale and purchase of land rights : desicion study District Court of Ciamis Number 14/PDT.G/2017/PN.CMS.

ABSTRAK
Penelitian ini membahas mengenai pembatalan akta jual beli tanah karena tidak dipenuhinya janji pihak ketiga untuk membayar kompensasi atas jual beli hak atas tanah. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai kekuatan hukum akta Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam rangka mencapai kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi para pihak; keterlibatan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 2020

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Ali Sadikin, author

Tinjauan yuridis terhadap pemekaran kantor pertanahan kota Surabaya = Juridical review of expansion office land into the city Surabaya

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia adalah suatu lembaga secara struktural dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia, BPN mempunyai tugas pokok administrasi membuat dan menghasilkan produk hukum yaitu Sertifikat Hak Atas Tanah, Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun dan Hak-hak lain yang berkaitan dengan Tanah. Dalam Suatu Kepemilikan Hak...

Depok: Universitas Indonesia, 2012

T21702

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Annisa Aisya Putri, author

Tanggung jawab notaris atas hilangnya sertipikat hak milik pada proses balik nama (putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 11/B/MPPN/XII/2017) = The Responsibility of notary for loss freehold tittle in the transfer of ownership process (decision of Majelis Pengawas Pusat Notaris Number 11/B/MPPN/XII/2017)

ABSTRAK Sebuah tanggung jawab diperlukan dalam setiap pekerjaan termasuk pada profesi Jabatan Notaris dengan demikian akan menunjukan sikap yang profesional dan mengurangi notaris dalam pelanggaran kode etik. Hal seperti ini akan menumbuhkan kepercayaan yang tinggi terhadap Notaris. Seorang Notaris dalam kode etiknya diatur bahwa dalam menjalankan tugas jabatannya harus menyadari...

Depok: 2019

T52256

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Nareswari Anjani Putri, author

Tanggung jawab notaris merangkap PPAT terkait penggelapan sertipikat dalam kasus putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 26/PID.B/2014/PN.YK tanggal 17 April 2014 = Responsibilities of notaries concurrently as land deed officials in relation with land certificate embezzlement yogyakarta district court ruling Nomor 26/PID.B/2014/PN.YK tanggal 17 April 2014

[ABSTRAK
Dalam menjalankan tugas dan jabatan Notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), masih dijumpai beberapa kendala yang pada kondisi tertentu berpeluang memicu terjadinya perbuatan melawan hukum baik dalam lingkup perdata, administrasi ataupun pidana. Penulisan ini membahas mengenai tanggung jawab dan akibat hukum terhadap pelanggaran pelaksanaan jabatan yang dilakukan oleh Notaris dan/atau PPAT terkait penggelapan...

2015

T43967

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Christian Yoritomo, author

Perlindungan hukum terhadap notaris dan pejabat pembuat akta tanah dengan adanya klausula baku tentang kebenaran identitas para penghadap dalam akta autentik = Legal protection for public notary and land deed official with the existence of standard clause about the truth identity of the clients in authentic deed

Notaris dan pejabat pembuat akta tanah PPAT selain menjalankan jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kode etik profesi, norma-norma yang ada, dan menggunakan asas praduga sah dalam pembuatan akta, pada umumnya juga mencantumkan klausula baku tentang kebenaran identitas para penghadap untuk lebih melindungi dirinya dari gugatan para penghadap...

Depok: Universitas Indonesia, 2017

T47016

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Rendy Aditya Winanda, author

Pembaharuan utang didalam over kredit kepemilikan rumah dengan akta dibawah tangan "analisis putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor: 22/PDT.G/2014/PN.DPK." = Renewal debt in Over credit for the house by a under hand agreement "analysis Depok district court verdict Number 22/PDT.G/2014/PN.DPK"/ Rendy Aditya Winanda

ABSTRAK
Dibalik maraknya kredit kepemilikan rumah, ada kalanya terjadi kredit macet, untuk mengatasi masalah tersebut serta agar tidak terjadi wanprestasi yang dapat mengakibatkan objek perjanjian kredit tersebut disita oleh pihak bank, debitur mencari jalan keluar dengan menjual kembali atau mengalihkan obyek perjanjian dengan over kredit atas tanah dan bangunan yang terkadang...

2017

T47309

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Mendrofa, Melvinancy Margareth, author

Hak tanggungan yang dibuat berdasarkan kredit fiktif dan didaftarkan melampaui tenggang waktu yang ditetapkan oleh UU Nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan analisis putusan peninjauan kembali No. 359 PK/PDT/2013 = Mortgage right created by non performing loan agreement and late registered according to law number 4 year 1996 on mortgage act analysis of civil case verdict review number 359 PK/PDT/ 2013

ABSTRAK
Pemberian jaminan berupa tanah dengan Hak Tanggungan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang agar Hak Tanggungan yang diberikan menjadi sah dan mengikat semua pihak. Tahapan setelah pemberian Hak Tanggungan adalah pendaftaran Hak Tanggungan yang wajib dilaksanakan oleh PPAT dalam jangka waktu 7 tujuh hari kerja setelah Akta Pemberian Hak Tanggungan...

2017

T47910

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian