Hasil Pencarian

Ditemukan 211 dokumen yang sesuai dengan query

Annisaa, author

Tinjauan yuridis terhadap kewenangan notaris terkait pembuatan akta pertanahan (pasal 15 ayat 2 huruf f undang-undang tentang jabatan notaris nomor 30 tahun 2004 dengan perubahannya undang-undang nomor 2 tahun 2014) = Overview judicial review making authority notary related deed land article 15 paragraph 2 letter f law on notary number 30 year 2004 with the revision of law number 2 year 2014 / Annisaa

Metode penelitan yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif. Dalam hal notaris berwenang dalam membuat akta pertanahan sebagaimana pasal 15 ayat 2 huruf F Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut, yaitu akta pertanahan juga merupakan kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah seharusnya tidaklah menjadi masalah, karena selain yang disebutkan dalam pasal...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T46592

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Ewaldo Shael, author

Tanggung jawab PPAT dalam pembuatan akta jual beli tanah dan bangunan tanpa persetujuan mantan isteri penjual dan perlindungan hukum terhadap pembeli yang beritikad baik (analisis kasus Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 968/Pdt.6/2012 PN.SBY) = The responsibility of PPAT when enacted sale and purchase land and building deed without approval ex wife seller and the protection of buyer in good faith (analysis case Verdict District Court of Surabaya No 968/Pdt. 6/2012 PN.Sby)

Tesis ini membahas mengenai Tanggung jawab PPAT Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah dan Bangunan Tanpa Persetujuan Mantan Isteri Penjual dan Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Yang Beritikad Baik berdasarkan Analisis Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 968/Pdt.6/2012 PN.SBY. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan desain eksplanatoris. Hasil dari penelitian ini...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T45431

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Eka Septiyaningsih, author

Penyalahgunaan keadaan (misbruik van onstandigheden) yang dilakukan oleh notaris/ppat atas pengalihan sertipikat tanah yang dijadikan jaminan hutang piutang dengan akta jual beli = Misuse of circumstances (misbruik van onstandigheden) conducted by a notary/ppat for the transfer of land certificate that is used as collateral for debt receivable with deed of sale and purchase

Tesis ini membahas tentang Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Onstandigheden) yang Dilakukan Oleh Notaris/PPAT Atas Pengalihan Sertipikat Tanah yang Dijadikan Jaminan Hutang Piutang dengan Akta Jual Beli (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung nomor 247/Pdt.G/2017/PN Blb). Permasalahan meliputi keabsahan akta jual beli yang dibuat oleh Notaris/PPAT berdasarkan surat kuasa mutlak...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T54872

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Vidya Maharani, author

Akibat hukum kelalaian Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap Akta Jual Beli yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan pendaftaran tanah (studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 59/Pdt.G/2019 PN Pdg) = The legal effects of negligence Land Deed Officer to a Scale Purchase Deed that is not Fit to Regulation of Land Registration (a case study of District Court Padang Number 59/Pdt.G/2019 PN Pdg)

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam menjalankan jabatannya harus bertanggung jawab penuh atas akta yang telah dibuat. Hal ini disebabkan karena, bila Pejabat Pembuat Akta Tanah melakukan kesalahan terhadap akta yang telah dibuat, maka sifat otentik akta tersebut akan hilang dan menjadi akta dibawah tangan. Penelitian ini memiliki pembahasan tentang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Belinda Kirana, author

Implikasi Yuridis Akta Jual Beli sebagai Accesoir dari Perjanjian Kerja Sama (Studi Kasus: Putusan Nomor 43/PDT/2018/PT.BDG. di Pengadilan Tinggi Bandung) = Implications of The Sale and Purchase Deed as Accesoir of Cooperation Agreement (Case Study of Decision Number 43/PDT/2018/PT.BDG. in Bandung High Court).

ABSTRAK
Penelitian ini membahas mengenai Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam kewenangannya membuat akta otentik, adapun salah satu akta yang dibuat adalah Akta Jual Beli. Jual beli bersifat obligatoir, yang termasuk perjanjian bernama (nominat) yang diatur dalam buku III KUHPerdata, termasuk salah satunya adalah jual beli tanah yang merupakan perbuatan hukum pemindahan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Siska Widia Astuti, author

Tanggung Jawab Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Terhadap Akta Jual Beli Yang Mengandung Unsur Tindak Pidana Penipuan (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 66Pk/PID/2017) = The Responsibility Of a Notary / An Official Land (PPAT) Certificate Of Deed Of Sale That Was The Study Of Criminal Acts Of Fraud (Decisions Of The Supreme Court Number 66Pk/PID/2017)

Tesis ini membahas tentang tanggung jawab Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dan Akta Jual Beli (AJB) dimana Notaris dan PPAT menawarkan kepada pihak penjual untuk menitipkan sertipikat dengan iming-iming tipu muslihat atas dasar pembuatan Pengikatan Jual Beli yang belum dibayar lunas tetapi Hak...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Cecilia Andriana Suwarno, author

Implikasi Yuridis Kelalaian Pejabat Pembuat Akta Tanah yang Mengakibatkan Hibah Tanah Kepada Warga Negara Asing Batal Demi Hukum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 547K/PDT/2019) = Juridic Implication of Failure of Land Agency Creators which Resulted to Land Grants to Foreign Citizens State for Legal Demons (Study of The Supreme Court Decree Number 547K/PDT/2019).

ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai implikasi yuridis terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang lalai dalam menjalankan kewenangannya. PPAT saat pembuatan akta hibah tidak mengumpulkan dokumen identitas salah satu pihak dengan lengkap dan hal tersebut menyebabkan kebatalan akta hibah tanah Warga Negara Asing. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

I Gusti Ayu Dian Asri Utami, author

Tanggung jawab perpajakan pejabat pembuat akta tanah dalam membuat akta peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan(akta jual beli) di Kabupaten Tabanan berkaitan dengan peraturan daerah Kabupaten Tabanan nomor 9 Tahun 2010 tentang bea perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan = Land deed official taxation responsibility in making deed of land and/or building assignment (deed of purchase) at Tabanan district related to regional regulation No. 9/2010 regarding land and/or building acquisition rights duties

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan, salah satunya akta jual beli. Dalam proses pembuatan akta tersebut calon penjual dan pembeli diwajibkan untuk membayarkan Pajak Penghasilan (PPh) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) terlebih dahulu...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T28977

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Yulia Kristi, author

Analisis terhadap perbedaan wilayah jabatan seorang notaris dan PPAT = Analysis of regional differences against the occupation a notary and PPAT

Tesis ini akan membahas mengenai Analisis Terhadap Perbedaan Wilayah Jabatan Seorang Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Sebagaimana kita ketahui bahwa Notaris dan PPAT berada di bawah naungan dua instansi/ kementerian yang berbeda meskipun demikian kedua jabatan ini boleh dirangkap oleh satu orang yang sama. Sebagai akibatnya tentu terdapat...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

T21843

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Hapsari Trilarasati, author

Pengalihan pekerjaan dalam kewenangan notaris/ppat tanpa sepengetahuan klien yang telah membayar honor secara lunas (studi kasus putusan pengadilan tinggi dki jakarta nomor 336/pdt/2018/pt.dki) = Transfer of work in the authority of notary/ppat without knowledge of clients which have paid honors payment (study on the decision of the high judices of dki jakarta number 336/pdt/ 2018/pt.dki)

Tesis ini membahas tentang pengalihan pekerjaan dalam kewenangan Notaris/PPAT tanpa sepengetahuan klien yang telah membayar lunas hingga menyebabkan kerugian. Pengalihan pekerjaan antar Notaris/PPAT dapat berakibat sebagai perbuatan melawan hukum. Permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah perkara dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 366/PDT/2018/PT.DKI mengenai pengalihan pekerjaan dalam rangka...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T54795

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 14 15 16 17 18 19 20 21 22 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian