Hasil Pencarian

Ditemukan 209 dokumen yang sesuai dengan query

Rizkikha Dwi Dharma, author

Penetapan wilayah jabatan pejabat pembuat akta tanah dan kegiatan pemeliharan data tanah setelah terjadi pemekaran di Wilayah Administrasi Kabupaten Bekasi studi kasus akta jual beli tanah yang dibuat dihadapan PPAT Kabupaten Bekasi = Land deed maker officer position region establishment and maintenance of land records after regional growth of Administrative Regions Bekasi district case study deed of sale and purchase of land made before land deed maker of Bekasi District

ABSTRAK Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat akta-akta mengenai perbuatan hukum yang berkaitan dengan tanah juga bertugas membantu Kepala Kantor Pertanahan Nasional dalam melaksanakan pendaftaran tanah dengan membuat akta-akta tertentu sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah dan atau bangunan yang...

Depok: Universitas Indonesia, 2016

T45362

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Andrian Hilman, author

Perlindungan hukum terhadap notaris/ppat yang melakukan pelaporan transaksi keuangan mencurigakan wajib pajak peserta pengampunan pajak = Law protection for notary who report suspicious financial transaction of taxpayers participating in tax amnesty

ABSTRAK
Notaris/PPAT merupakan salah satu pihak yang berperan dalam program Pengampunan Pajak di Indonesia. Salah satu peran Notaris/PPAT yang terdapat dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak adalah merahasiakan data dan informasi wajib pajak peserta Pengampunan Pajak. Namun, di sisi lain, Notaris/PPAT juga memiliki kewajiban untuk melakukan pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigan. Pelaporan Transaksi Keuangan...

2017

T48841

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Navy Rizkitavania, author

Daya mengikat sanksi dari majelis pengawas notaris bagi pejabat pembuat akta tanah = The binding power of sanction from the notary supervisory board for land deed officials

ABSTRAK
Profesi Notaris dan PPAT memang tidak dapat dilepaskan dari satu sama lain, meskipun kedua jabatan ini mengemban kewenangan yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya namun Negara mengatur mengenai kemandirian masing-masing institusi dalam menjalankan tugasnya. Pada prakteknya, mengenai keberlakuan sanksi terhadap jabatan PPAT tidak terlihat kemandirian institusi sebagaimana yang...

2018

T49463

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Audita Nurul Safitri, author

Pemalsuan akta jual beli yang dibuat setelah PPAT meninggal dunia : studi kasus putusan mahkamah agung nomor 620k/pid/2016 = Falsification of deed made after death PPAT : case study of supreme court decision number 620k / pid / 2016

Keberadaan Notaris/PPAT ini sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Karena Notaris/PPAT memberikan jaminan kepastian hukum pada masyarakat menyangkut pembuatan akta otentik yang dibutuhkan dalam aktivitas masyarakat baik dalam hal ekonomi, sosial atau politik. Dan untuk membuat akta otentik inilah dibutuhkan jasa dari Notaris/PPAT, sehingga akta otentik tersebut dapat diterima oleh semua...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T52229

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Jovita, author

Implikasi dari pemalsuan tanda tangan salah satu pihak dalam akta jual beli yang dibuat oleh PPAT: studi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1175 K/PID/2016 = Implications of the signature falsification of one party in the buying and selling act made by the land deed official: study Supreme Court number 1175 K/PID/2016

PPAT adalah pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta-akta autentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah. Namun demikian, ada PPAT yang tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik. PPAT dapat dituntut untuk bertanggung jawab terhadap akta yang telah dibuatnya, terutama apabila akta tersebut cacat hukum karena kelalaiannya....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T54053

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Fariana, author

Masalah jual beli tanah yang dilakukan tanpa akta jual beli Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT): Analisis kasus perkara no: 220/Pdt.G/2006/PN.Bks = The problem occurs in a sale-purchase transaction withot presence of Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT): An analysis case number: 220/Pdt.G/2006/PN.Bks

Menurut ketentuan yang berlaku jual beli hak atas tanah haruslah dilakukan dihadapan PPAT akan tetapi dalam kehidupan sehari-hari teryata inasih banyak terjadi peralihan hak atas tanah yang dilakukan dibawah tangan dalam arti tidak dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, hal yang demikian tentulah akan sangat merugikan pihak pembeli, karena dia hanya...

Depok: Universitas Indonesia, 2007

T19522

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Bekti Farahtika Sari, author

Akibat hukum kelalaian PPAT dalam pembuatan akta jual beli yang mengakibatkan aktanya tidak memiliki kekuatan pembuktian formal (Formale Bewijskracht) (Studi Putusan Banding Pengadilan Tinggi Medan Nomor 115/Pdt/2018/PT.Mdn) = Due to the legal negligence of PPAT in making the selling and purchase deed which results that the deed does not have formal event power (Formale Bewijskracht) (Study of Appeal Decision of the Medan High Court Number 115/PDT/2018/PT.Mdn)

Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disebut PPAT) memiliki tugas dan wewenang untuk membuat sebuah akta autentik yang menjadi dasar dari peralihan hak atas tanah dan pembebanan hak atas tanah. Sebelum dilakukannya pendaftaran peralihan hak atas tanah karena jual beli harus dibuat suatu akta jual beli sebagai dasar pendaftaran peralihan haknya....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 2021

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Cornelia Limiawan, author

Akibat balik nama tanah harta bersama oleh pejabat pembuat akta tanah dengan pemberi kuasa jual yang sudah meninggal (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 221/Pdt.G/2019/PN.smn) = As a result of changing the name of the land by a notary/Ppat resulting in a certificate of land in the form of joint assets based on the Deed of sale and purchase accompanied by a selling power granted by a deceased selling power (Study of District Court Decision Number 221 / Pdt.G /2019/Pn.Smn)

Pembahasan dalam penelitian ini adalah akibat yang ditimbulkan jika proses jual beli dilakukan dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas yang diikuti dengan Kuasa Jual yang mana pemberi kuasa jual telah meninggal dan objek jual beli dinyatakan milik salah satu pasangan berdasarkan Akta Van De Pot yang dilakukan di hadapan notaris...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Aldian Kukuh Trisetyadi, author

Tinjauan Yuridis Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Uang Jasa Pejabat Pembuat Akta Tanah. (Studi Kasus Uang Jasa Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Bulukumba) = Juridical Review of the regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency Number 33 of 2021 concerning Money for Land Deed Making Officials. (Case Study of the Application of Money for Land Deed Making

PPAT adalah mitra dari BPN tetapi tidak termasuk dalam kategori pegawai kantor pertanahan sehingga PPAT tidak menerima gaji setiap bulan hanya penghargaan, penghargaan yang dimaksud yaitu pemberian uang jasa yaitu paling besar 1% dari nilai transaksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) PJPPAT. Pada tahun 2021 Menteri ATR/BPN mengeluarkan aturan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Reza Ria Nanda, author

Kedudukan Kreditur Korporasi Asing Sebagai Pemegang Hak Tanggungan Yang Mendapatkan Pengalihan Piutang Atas Nama (Cessie) (Studi Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 86/PDT.SUS/PKPU/2021/PN.NIAGA.JKT.PST) = Legal Standing Of Foreign Corporate Creditors As Mortgage Holder Obtaining Tranfer Of Cession (The Study Of The Commercial Court Decision At Central Jakarta District Court Number 86/PDT.SUS/PKPU/2021/PN.NIAGA.JKT.PST)

Penelitian ini berfokus pada kedudukan kreditur korporasi asing sebagai pemegang Hak Tanggungan yang mendapatkan pengalihan piutang atas nama (cessie). Dalam konteks kepailitan, hal tersebut dapat memunculkan sengketa, sebagaimana ditemukan dalam kasus di Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 86/Pdt.Sus/PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian