Hasil Pencarian

Ditemukan 211 dokumen yang sesuai dengan query

Tambunan, Sherley Ikawati, author

Peranan serta tanggungjawab Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam pelaksanaan putusan pailit dan putusan perdamaian dalam kepailitan / Sherley Ikawati Tambunan

Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) mempunyai peranan dan tanggung jawab yang cukup penting didalam pelaksanaan putusan pailit maupun putusan perdamaian dalam kepailitan. Sebagai Pejabat Umum yang berwenang untuk mambuat akta-akta autentik, Notaris dan PPAT wajib mengikuti peraturan-peraturan dan hukum yang berlaku. Hukum kepailitan bukan merupakan produk hukum yang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008

T-Pdf

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Sang Ayu Made Ginanti, author

Analisis pembuatan akta Jual beli Oleh PPAT yang dibuat berdasarkan salah satu ketentuan pada putusan pengadilan untuk bertindak dalam dua kedudukan (studi putusan pengadilan negeri Bekasi Nomor 109/PDT.G/2009/PN.BKS Tanggal 23 Juni 2009) = Analysis of the creation of deed of sale and purchase by PPAT created by one of the provisions In court decision to act in two position (study Bekasi district court decision no. 109/PDT.G/2009/PN.BKS June 23rd 2009)

Pejabat Pembuat Akta tanah (PPAT) adalah sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik tentang tanah sesuai ketentuan yang berlaku khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan PPAT, sehingga tanggung jawab profesinya terkait erat dengan ketentuan hukum yang berlaku dimana harus direalisasikan pelaksanaannya secara teliti, hati-hati,...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

T21677

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Sitanggang, Clara Stephanie, author

Kritisi atas pengaturan pasal 6 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2016 tentang tata cara pemberian, pelepasan, atau pengalihan hak atas pemilikan rumah tempat tinggal atau hunian oleh orang asing yang berkedudukan di Indonesia = Criticism of article 6 of the Regulation of The Minister of Agrarian Affairs and Spatial Plan/Head of National Land Agency of The Republic of Indonesia Number 29 of 2016 concerning procedures for the granting, release or transfer of rights to the ownership of dwelling or residential residence by foreigner residing in Indonesia

Pada bulan September tahun 2016, Pemerintah mengeluarkan Permen ATR Nomor 29 Tahun 2016 yang mengatur tentang tata cara pemindahan hak atas tanah bagi hunian Orang Asing. Tesis ini membahas mengenai kesesuaian antara perbuatan hukum pemindahan Hak Milik dan Hak Guna Bangunan kepada Orang Asing yang berkedudukan di Indonesia sebagaimana diatur...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

T48616

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Popy Zuchrainiati Bakrie, author

Pelanggaran yang dilakukan pejabat pembuat akta tanah (PPAT)/notaris dalam membuat akta jual beli tanah (analisis yuridis putusan Pengadilan Negeri Banjar Baru tanggal 14 agustus 2015 nomor 131/Pid.B/2015 Bjb) = Violation committed by land deed official ppat notary in making the deed of sale and purchase of land (analysis Juridical Banjar Baru district court decision on august 14 2015 number 131/Pid.B/2015 Bjb)

PPAT/Notaris sebagai pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan-perbuatan hukum. Akta-akta yang dibuat oleh PPAT/Notaris merupakan akta otentik, sepanjang seluruh unsur-unsur dari akta otentik terpenuhi. Namun sangat disayangkan, bahwa dalam prakteknya masih banyak ditemukan kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran dalam pembuatan suatu akta PPAT/Notaris, masih banyak PPAT/Notaris yang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

T46857

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Maria Astrid Wangarry, author

Analisis terhadap tanggung jawab pejabat pembuat akta tanah (PPAT) selaku notaris dalam penandatanganan akta jual beli : studi kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 6 September 2011 Nomor 982 K/Pdt/2011 = Analysis of responsibility officer land deed (PPAT) as a notary in signing the deed of sale and purchase : case study of the Indonesian Supreme Court ruling on 6 September 2011 Number 982 K/Pdt/2011

PPAT adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah. Sebagai akta otentik, akta PPAT harus memenuhi tata cara pembuatan akta PPAT sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya. Dalam hal ini PPAT telah membuat akta jual beli dengan dasar blanko...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015

T43025

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Shofiah Arasyti, author

Hak tanggungan yang lahir berdasarkan akta jual beli yang cacat hukum (studi putusan mahkamah agung nomor 3232 k/pdt/2017) = Mortgage right that born based on sale and purchase deed that legally flawed (study of supreme court verdict number 3232 k/pdt/2017)

Tesis ini membahas mengenai Hak Tanggungan yang lahir berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT. Akta Jual Beli merupakan dasar dari pendaftaran hak atas tanah untuk dapat dijadikan sebagai objek jaminan atas perjanjian tambahan dari suatu perjanjian pokok berupa perjanjian kredit. Pembuatan Akta Jual Beli haruslah memenuhi syarat sah...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T54555

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Novia Dwi Cahyani Fauzal, author

Akibat Hukum dan Pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah atas Pembuatan Akta Jual Beli yang Dibuat Tanpa Persetujuan Pemilik Objek (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1337 K/Pdt/2019) = Legal Consequences and Accountability of Land Deed Making Officers for Making Sale and Purchase Deeds Made Without the Consent of the Object Owner (Study of Supreme Court RI Decision No. 1337 K/Pdt/2019)

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam membuat Akta jual Beli (AJB) walaupun hanya bertanggung jawab atas kebenaran formil, namun masih kerap terkena permasalahan terkait kebenaran materiil atas akta yang dibuatnya. Dalam tesis ini terdapat kasus, pemilik objek yang sah tidak pernah mengetahui dan menghadap PPAT untuk membuat AJB, namun telah...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Sarah Sakinah, author

Implikasi Yuridis Pembatalan Akta Hibah yang dibuat Berdasarkan Identitas Palsu (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 195/Pdt.G/2020/Pn Blb) = Juridical Implications of Cancellation of Grant Deed Made Based on False Identity (Study Of Bale Bandung District Court Decision Number 195/Pdt.G/2020/Pn Blb)

PPAT adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta-akta autentik mengenai hak atas tanah, salah satunya ialah Akta Hibah. Hibah ialah perjanjian sepihak dimana pihak pertama akan menyerahkan suatu benda karena kebaikannya kepada pihak lain. Dalam pelaksanaannya, hibah harus memenuhi syarat objektif maupun subjektif. Tidak terpenuhinya syarat materiil menyebabkan suatu...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Ronald Harmoko Awang, author

Perlindungan Hukum bagi Pembeli Tanah atas Tindakan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Pembuatan Akta Jual Beli dari Sertipikat Palsu (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 789/PID.B/2021/PN.SBY) = Legal Protection for Land Buyers from the Actions of Land Deed Officials in Composing Sale and Purchase Deeds Proceeds from Counterfeit Certificates (Study of Surabaya District Court Verdict Number 789/PID.B/2021/PN.SBY)

Sengketa pertanahan umumnya terjadi karena adanya penipuan yang dilakukan oleh pihak pembeli kepada pihak penjual atau sebaliknya. Akan tetapi pada penelitian ini terdapat penipuan yang tidak hanya dilakukan salah satu pihak dalam perjanjian, melainkan salah satu pihak yaitu penjual yang bekerjasama dengan PPAT. Mereka melakukan penipuan terhadap pembeli dengan membuat...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Shakilla Vyatri Adjany, author

Pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah Pada Akta Jual Beli Yang Dibuat Tanpa Persetujuan Pemilik Tanah. (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 245/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Tim.) = Accountability of Land Deed Officers On Sale and Purchase Deeds Made Without The Consent of The Landowner. (Study of The Decision of the East Jakarta District Court Number: 245/Pdt.G/2020/PN. Jkt.Tim.)

Saat ini terdapat Akta Jual Beli (selanjutnya disebut AJB) yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disebut PPAT) kemudian dinyatakan cacat hukum oleh pengadilan. AJB yang dinyatakan cacat hukum tersebut terjadi salah satunya karena tidak ada persetujuan dari pemilik untuk menjual obyek dalam akta jual beli tanpa menguji kebenaran formil....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian