Ditemukan 1066 dokumen yang sesuai dengan query
Seda, Joanessa Maria Josefa Sipi, author
Masalah kewarganegaraan etnis Cina di luar Cina merupakan masalah yang sangat pelik, bagi pemerintah Cina dan pemerintah di negara-negara Asia Tenggara. Masalah ini muncul sebagai akibat dari adanya upaya pemerintah Cina, dari jaman dinasti Qing sampai jaman pemerintah RRC, untuk mengklaim potensi ekonomi dan sumber daya manusia yang dimiliki etnis...
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2007
T19837
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Andhika Padmawan, author
Skripsi ini membahas persyaratan dalam peraturan perundang-undangan terkait pemberian Jaminan Pemerintah dalam proyek infrastruktur yang menggunakan skema public private partnership yang telah berjalan. Penelitian ini adalah penelitian normatif (legal research) dengan desain eksplanatoris deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), lembaga yang memberikan Jaminan Pemerintah di Indonesia,...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
S53861
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Paramita Istiningdiah Kusumawardani, author
Skripsi ini membahas mengenai urgensi pembentukan PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) sebagai pemberi jaminan proyek kerjasama pemerintah swasta di bidang infrastruktur. Pembangunan infrastruktur sebenarnya merupakan kewajiban pemerintah, tetapi dalam perkembangannya infrastruktur dapat dibangun oleh swasta berdasarkan kerjasama pemerintah swasta dimana untuk menarik minat swasta untuk membangun, dibutuhkan jaminan dari pemerintah...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
S1818
UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library
Muhamad Nabhan Amin, author
Menurut Pasal 1 UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis. Penegasan oleh Pasal 1 UUD ini membawa berbagai macam konskuensi dalam bernegara. Salah satu nya adalah pembagian kekuasaan dalam negara kepada tiga fungsi, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Walaupun terdapat pembagian kekuasaan tersebut, UUD 1945 memberikan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Rio Aditya Saputra, author
Bangunan gedung pemerintah yang ada saat ini merupakan bangunan yang telah memiliki usia yang cukup tua, sehingga mengakibatkan kondisi pada gedung tersebut memiliki banyak kerusakan dalam berbagai komponen salah satunya komponen mekanikal dan elektrikal. Kondisi ini jika dibiarkan akan mengakibatkan penurunan kualitas dari gedung tersebut dan pada akhirnya dapat menyebabkan...
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Bunyamin, author
Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh efektivitas sistem pengendalian intern pemerintah terhadap pencapaian kinerja pemerintah daerah di Indonesia. Efektivitas sistem pengendalian intern diuji melalui jumlah kelemahan pengendalian intern dan nilai kerugian daerah, sedangkan ukuran kinerja menggunakan skor evaluasi LAKIP dan skor EKPPD.
Hasil uji regresi berganda pada data 1.209 pemda...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2016
S63934
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Johnnyzal Salim, author
Dimana dalam era pembangunan ini selalu memberikan pengaruh positif dibidang kesejahtraan sosial, karena akibat sampingan yang kurang serasi maka dapat mengakibatkan, kegoncangan nilai-nilai sosial yang menimbulkan ke tidak pastian dan ketidak stabilan. Hal ini dipandang perlu untuk ditanggapi dalam usaha pembangunan dibidang kesejahteraan sosial, oleh karena itu sangatlah baik untuk...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1990
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Dimas Muhammad Adnan Imran, author
Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah Indonesia dalam melakukan reformasi birokrasi. Pemerintah Kota Depok merupakan salah satu instansi pemerintah yang telah mendapatkan predikat baik dalam akuntabilitas kinerjanya jika mengacu pada penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Namun demikian, masih terdapat beberapa kekurangan dalam akuntabilitas kinerja...
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Oppusunggu, R.M., author
ABSTRAK
Dengan ditetapkannya GBHN melalul Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. IV/MPR / 1978 yang mengatakan bahwa tujuan Pembangunan Nasional adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila.
Dengan dlkeluarkannya Undang-Undang No. 14/1957 oleh Bank Pemerintah maka Bank-Bank Swasta Nasional dlperintah oleh Bank Pemerlntah untuk turut membantu...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1986
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Arief Trihastono, author
ABSTRAK
Anjak Piutang (Factoring) adalah suatu kagiatan pembiayaan baru di Indonesia, yang diperkenalkan oleh pemerintah melalui paket Kebijaksanaan di bidang pasar modal dan Lembaga Keuangan tanggal 20 Desember 1988. Melalui anjak piutang suatu perusahaan dapat memperoleh dana guna kelancaran usahanya melalui cara penjualan piutangnya kepada perusahaan anjak piutang. Tapi, apakah anjak...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1989
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
