Hasil Pencarian

Ditemukan 92 dokumen yang sesuai dengan query

Yulia Stefianti, author

Penolakan penerbitan sertipikat pengganti oleh kantor pertanahan di Kabupaten Bogor tinjauan yuridis putusan nomor 81 b 2011 pt tun jkt = Denial of issuance replacement land certificate by the district land office in Bogor judicial review of decision number 81 b 2011 pt tun jkt / Yulia Stefianti

ABSTRAK
Tujuan Utama dari Pedaftaran tanah adalah untuk mendapatkan sertipikat. Sertipikat tersebut merupakan alat bukti yang kuat dan memberikan jaminan kepastian hukum terhadap pemegang hak milik atas tanas tanah tersebut. Hal ini terdapat dalam Pasal 19 ayat 1 UUPA. Namun pada prakteknya, proses pendaftaran tanah dan penerbitan sertipikat hak milik atas tanah tidak selalu berjalan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T43194

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Damianus Handoko, author

Peran dan tanggung jawab pejabat pembuat akta tanah mengenai akta jual beli tanah yang dibuatnya tinjauan yuridis putusan Mahkamah Agung nomor 450/K/TUN/2016 = Role and responsibility of pejabat pembuat akta tanah about sell and purchase deed that s done juridis review of decree of the supreme court number 450 /K/TUN/2016

ABSTRAK
Tanah mempunyai peranan penting dalam kehidupan. Masyarakat membangun tempat tinggalnya di atas tanah atau menggunakannya untuk bercocok tanam atau melakukan kegiatan usahanya. Dengan bertambahnya angka kehidupan dibandingkan kematian membuat permintaan atas tanah menjadi semakin besar. Karena alasan itulah hingga saat ini tanah memiliki nilai ekonomi yang semakin tinggi. Nilai ekonomi...

2017

T47906

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Irena Lucy Ishimora, author

Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah pada Kawasan Taman Wisata Alam Teluk Youtefa Jayapura (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 147/PDT.G/2017/PN.JAP) = Land Registration and Conveyance on Youtefa Bay Nature Recreational Park (Analysis on Jayapura Court District Number 147.PDT.G/2017/PN.JAP).

ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai pendaftaran tanah yang dilakukan berdasarkan pelepasan hak atas tanah adat khususnya Suku Dawir di Kampung Tobati, Jayapura Selatan. Hal ini menjadi masalah karena proses pendaftaran dan peralihan hak atas tanah melalui jual beli yang dilakukan berdasarkan Sertipikat Hak Milik yang terbit karena pendaftaran tersebut terjadi pada...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Makati Wandansari, author

Pengecualian aspek penguasaan fisik yang dipersyaratkan dalam rangka pendaftaran hak atas tanah: studi putusan nomor 978 K/PDT/2014 = Exception on physical tenure that required in matter of land rights registration: case study: Supreme Court decision No. 978 K/PDT/2014

Tesis ini menganalisis bagaimana hukum agraria nasional mengatur mengenai aspek penguasaan fisik, yang dipersyaratkan dalam prosedur untuk melakukan pendaftaran tanah menjadi hal yang dikecualikan, sebagaimana sengketa tanah yang dimaksud dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 978 K/PDT/2014, tanggal 26 Agustus 2014. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau studi...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Men Wih Widianto, author

Perlindungan hukum terhadap pemilik tanah bersertipikat hak milik yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum oleh putusan pengadilan tinjauan yuridis terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat nomor 100 pdt g 2004 pn jkt bar = Protection of law to land owner who have property certificate which expressed don t have the legal by justice decision evaluate the yuridis to decision of West Jakarta District court of number 100 pdt g 2004 pn jkt bar

Sistem publikasi yang digunakan dalam Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 adalah sistem publikasi negatif yang mengandung unsur positif. Pemerintah dalam rangka menjamin kepastian hukum dengan mengadakan pendaftaran meliputi letak batas, luas tanah, status tanah dan orang yang berhak atas tanah, dan pemberian surat berupa sertipikat. Dengan pendaftaran tanah, Pemerintah maupun...

Salemba: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T43188

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Septian Nugroho, author

Pembatalan seratus sebelas sertifikat hak milik oleh Badan Pertanahan Nasional sebagai pelaksanaan putusan pengadilan (analisis terhadap surat keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor 15/Pbt/BPN.32/2012) = Revocation of one hundred and eleven certificates of property rights by the national land agency as execution of decree (analysis of decisions of head of national land agency of West Java Region no 15 Pbt/BPN. 32/2012)

ABSTRAK
Peningkatan pemanfaatan tanah berpotensi menimbulkan sengketa diantara para pihak yang hendak menguasai tanah. Untuk memberi jaminan kepastian hukum dan kepastian akan hak-hak atas tanah, maka diperlukan perangkat hukum yang tertulis, lengkap, dan jelas. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) telah meletakkan kewajiban kepada Pemerintah untuk melaksanakan pendaftaran tanah, disamping kewajiban...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T42390

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Ibnu Wardono, author

Kepastian Hukum Atas Alat Bukti dan Pemilik Tanah Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Analisis Legislative Drafting)

Universitas Indonesia, 2003

T36410

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Sari Veratiwi, author

Perlindungan terhadap pemegang hak atas tanah yang dipersengketakan dikaitkan dengan kepatuhan tata cara pendaftaran tanah menurut peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah serta dampaknya terhadap penanaman modal di Indonesia = Protection against disputed land rights holder in connection with the compliance of the procedure of land registration under government regulation number 24 of 1997 concerning land registration and its impact on investment in Indonesia / Sari Veratiwi

ABSTRAK
Perkembangan zaman dan teknologi telah memasuki berbagai sektor lini kehidupan di masyarakat Indonesia saat ini, termasuk di dalam bidang pendaftaran tanah. Berbagai pengaturan mengenai pendaftaran tanah telah diundangkan dari waktu ke waktu yang dimana terakhir diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Namun demikian, permasalahan pendaftaran tanah masih kerap...

2017

T49148

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Mariam Yasmin, author

Pembatalan akta dan sertipikat hak milik, atas tanah sengketa di Desa Kaliboto Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar (tinjauan yuridis terhadap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2125 K/PDT/2004) = Cancellation deed and certificate of ownership rights to land dispute in kaliboto village district wonodadi blitar (judicial review against supreme court of the republic of indonesia number 2125 k pdt 2004)

Implementasi Pendaftaran Pertanahan dalam prakteknya belum dapat memberikan kepastian hukum bagi kepemilikan hak atas tanah. Sertifikat yang seharusnya menjadi alat bukti kepemilikannya yang kuat bagi pemilik tanah, dapat dibatalkan lewat putusan pengadilan. Hal ini di mungkinkan terjadi, oleh karena sistem publikasi pendaftaran tanah yang diterapkan di Indonesia adalah sistem publikasi...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T41527

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Sila Rizki Mauliddini, author

Kedudukan Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) atas Tanah dengan Status Segel dalam Pendaftaran Tanah (Studi Simulasi Kasus Penguasaan Tanah Negara dengan Status Segel oleh Tuan H sebagai Pemegang IMTN di Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur) = Legal Status of The Practice of License to Open State Land (IMTN) on Land With Status of Segel in Land Registration (Simulation Study of Cases of State Land Tenure with Status of Segel by Mr. H as IMTN Holder in Balikpapan City, East Kalimantan Province

Pendaftaran tanah dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap bidang-bidang tanah di wilayah Indonesia dengan suatu kepemilikan hak atas tanah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk di dalamnya adalah tanah negara. Di Kota Balikpapan, dapat dijumpai tanah dengan status segel yakni tanah negara yang bukti penguasaannya ada pada seseorang. Dalam rangka...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 4 5 6 7 8 9 10 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian