Hasil Pencarian

Ditemukan 499 dokumen yang sesuai dengan query

Gana Sumandra, author

Peranan majelis pengawas notaris berkaitan dengan adanya notaris palsu = The role of the notary supervisory board relates to the existence of a fake notary

Notaris sebagai pengemban jabatan kepercayaan memiliki keahlian yang berkeilmuan dalam bidang kenotariatan sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan pelayanan dalam bidang kenotariatan. Kasus notaris palsu yang belakangan ini marak terjadi di Indonesia tidak seharusnya terjadi dan harus segera di hentikan. Tesis ini membahas tentang peran Majelis Pengawas Notaris dalam...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T51096

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Tutut Hendrarastuti, author

Pengawasan mutu pada PT. Perusahaan Limun Indonesia (Studi kasus merk Seven Up)

ABSTRAK
Dalam setiap perusahaan yang memproduksi barang, masalah mutu merupakan salah satu unsur yang penting dalam menunjang kegiatan perusahaan. Oleh karena itu perusahaan perlu menyusun suatu pengawasan mutu dengan sebaik-baiknya. Dalam perencanaan mutu perlu perencanaan dan ditunjang dengan perencanaan bahan baku, metode processing, mesin - mesin dan tenaga Kerja. Sedangkan pengawasan...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1988

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Pramihesti, author

Peranan anggaran terhadap perencanaan dan pengawasan suatu proyek studi kasus pada perusahaan minyak asing "XYZ"

Depok: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1987

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Siahaan, David, author

Pengawasan penerapan prinsip keterbukaan dalam reksa dana = The surveillance of implementing the disclosure principle in mutual fund ? the case study of PT. ADI Mutual Fund

Prinsip keterbukaan merupakan dasar kepercayaan dalam melakukan investasi di pasar modal. Munculnya kasus Reksa Dana PT.ADI pada tahun 2008 menjadi perhatian, mengingat kejadian tersebut berlangsung dalam waktu yang lama yakni sejak tahun 2001 sehingga banyak pihak yang mempertanyakan apakah pengaturan, penerapan dan pengawasan prinsip keterbukaan Reksa Dana telah berjalan dengan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T28913

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Hermanto, author

Pengawasan Produksi Pada Perakitan Kendaraan Toyota di PT Multi Astra

ABSTRAK
Sektor Perindustrian merupakan salah satu sektor yang diupayakan pemerintah dalam rangka meningkatkan taraf kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Industri perakitan kendaraan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai tujuan tersebut. Tingkat pertumbuhan yang dialami oleh industri perakitan sangat pesat, sehingga pertumbuhan ini dapat dikatakan sebagai akumulasi keberhasilan unit-unit yang saling terkait....

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1988

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Rydho Ilhammy, author

Analisa Yuridis Mengenai Pertimbangan Hukum Majelis Pengawas Pusat Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Sumpah Jabatan (Studi Kasus : Keputusan Majelis Pengawas Pusat Notaris tanggal 30 November 2010 Nomor : 05/Mj.PPN/XI/2010 dan Keputusan Majelis Pengawas Pusat Notaris tanggal 02 Desember 2010 Nomor : 11/B/Mj.PPN/XI/2010) = Legal Considerations Regarding Juridical Analysis of the Supervisory Council Decision Against Drop In Center for the Performing Notary Public Oath Breach Position (Case Study: Central Supervisory Council Decision of 30 November 2010 Notary Number: 05/Mj.PPN/XI/2010 and Supervisory Council Decision dated 02 Notary Center December 2010 Number: 11/B/Mj.PPN/XI/2010)

Dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini. Dengan hadirnya institusi notaris di Indonesia, dilakukan pengawasan dan pembinaan yang bertujuan agar para notaris ketika menjalankan tugas jabatannya memenuhi segala...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

T31878

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Inton Cokronegoro, author

Pengembangan sop untuk pengawasan pembangunan gedung sekolah terhadap mutu konstruksi = Development of sop for development control quality construction of school building

Bangunan gedung Negara adalah bangunan gedung untuk keperluan dinas yang menjadi/akan menjadi kekayaan milik Negara seperti: gedung kantor, gedung sekolah, gedung rumah sakit, dll. Dalam penyelenggaraan bangunan gedung Negara, pedoman teknis wajib digunakan, yang bertujuan terwujudnnya bangunan gedung Negara sesuai dengan fungsinnya, memenuhi persyaratan, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan, efisien dalam...

Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2010

T40913

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Mochamad Ilham Irmantyo, author

Kewenangan dewan pengawas komisi pemberantasan korupsi dalam pemberian izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan ditinjau dari perspektif hukum tata negara = The authority of the supervisory board of the corruption eradication commission in issuing permits for wiretapping, searching and confiscation from a constitutional law perspective.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Perubahan Kedua atas UU KPK), Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) dan Pemerintah mendapatkan kritik keras dari masyarakat. Publik berpikir, bahwa apa yang dilakukan oleh DPR dan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Yosia David Christanto, author

Aspek keterbukaan informasi dan pengawasan pemerintah dalam proses pemasaran rumah susun sebelum pelaksanaan pembangunan = Information disclosure and government supervision aspect in the condominium pre project selling

Pasal 42 Undang-Undang Rumah Susun memungkinkan pelaku pembangunan rumah susun untuk dapat memasarkan rumah susun sebelum pembangunan dilaksanakan. Namun, beberapa rumah susun yang sudah dipasarkan kepada masyarakat sebelum pembangunan dilaksanakan ternyata tidak dapat menyelesaikan pembangunannya sehingga menimbulkan kerugian kepada para pembeli. Tidak selesainya pembangunan tersebut seringkali diakibatkan dari tidak dimilikinya...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Jafits Al Fajri Nur Rafsanjani, author

Fungsi Pengawasan Legislatif Terhadap Pelibatan Intelijen Negara Dalam Operasi Kontrainsurgensi di Papua (Studi Kasus Pada Satgas Intelijen Nemangkawi) = Legislative Oversight over Intelligenceas Involvement in the Counterinsurgency Operation in Papua (Case Study on the Nemangkawi Intelligence Task Force)

Dalam rangka mewujudkan sinergitas seluruh penyelenggara Intelijen Negara, Undang-Undang No 17 Tahun 2011 telah mengamanatkan Badan Intelijen Negara (BIN) sebagai koordinator Intelijen Negara, sekaligus perlunya pengawasan internal dan eksternal intelijen guna mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan Intelijen Negara. Sayangnya, interpretasi pengawasan eksternal intelijen masih bias dalam melihat ruang lingkup wewenang Tim Pengawas...

Depok: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian