Ditemukan 1804 dokumen yang sesuai dengan query
Heni Supriyatin, author
Makin meningkatnya juinlah penduduk serta kebutuhnnnya menyebabkan kebutuhan akan
tempat atau tanah yang tersedia adalah relatif tetap, sehingga tanah sebagai ruang kegiatan
manusia tersebut path saat mi telah atau sedang mengalaini tekanan-tekanan kerusakan
ataupun pencemaran karena sektor usaha, kepadatan penduduk serta angkatan keija telah
menjadi suatu problema. Sehubungan dengan itu, di Indonesia pada sant...
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 1996
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Yusran, author
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 1996
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Martya Rahmaniati Makful, author
Martya Rahmaniati MaIduI, (0392060213), Studi Harga Tanah Tempat Tinggal
Terhadap Jarak Dengan daerah Pusat Usaha. vi + 42 hal, 6 tabel, 13 peta, 2
lampiran, 4 gambar.
Dosen Pembimbing : Drs. Hari Kartono,MS dan Drs. Cholifah Bahaudin, MA
Tanah sebagai sumberdaya yang mempunyai kedudukan strategis,
artinya mempengaruhi kehidupan orang banyak. Sandy (1989), menjelaskan
bahwa untuk kota-kota...
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 1997
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Andi Nurman Nurusman, author
Setiap manusia dalam kegiatannya selalu membutuhkan tanah. Penggunaan tanah merupakan
indikator dari dinamika masyarakat. Sementara kondisi fisik merupakan faktor pembatas manusia
dalam menggunakan tanah.
Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan Kodya Bukittinggi sebagai wilayah
penelitian pada tahun 1985 dan 1995. Kelurahan digunakan sebagai unit pengamatan. Selanjutnya
melihat perubahan penggunaan tanah dari pertanian menjadi non...
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 1998
S33760
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Subur Kurniawan, author
Tanah dalam arti ruang mempunyai kedudukan yang strategis bagi kehidupan manusia,
terutama untuk pembangunan.Salah satu bentuk pembangunan itu adalah pembangunan
dibidang pertanian, baik oleh pemerintah, swasta maupun perorangan.Transniigrasi
lazimnya diartikan sebagai kegiatan sehubungan dengan tanaman pangan, sehubungan
dengan itu kualitas tanah yang dicari adalah yang baik untuk tanaman pangan dan
penetapan suatu daerah transmigrasi hams...
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 1997
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Sihombing, B.F., author
Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi perumusan kebijakan pengendalian tanah pada Pemerintah DKI Jakarta dari waktu ke waktu dan pergeserannya. Studi ini juga berupaya mengungkap persamaan kebijakan dari satu pemerintah ke pemerintah lainnya, mengungkap penyatuan persepsi pemerintah dalam memformulasikan bentuk-bentuk ganti rugi pada setiap kebijakan pertanahan di...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004
D1009
UI - Disertasi (Membership) Universitas Indonesia Library
Andi Suriadi, author
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2011
D1802
UI - Disertasi (Open) Universitas Indonesia Library
Asman, author
Lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah hal yang positif dalam pembangunan di bidang hukum administrasi negara, guna mewujudkan tata kehidupan negara...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Mochammad Tauchid, author
Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertahanan Nasional , 2009
333 MOC m
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Sonya Sumuan, author
Lembaga pewakafan, khususnya perwakafan tanah, telah lama dikenal oleh masyarakat Indonesia. Namun, pengaturan perwakafan tersebut belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga sering terjadi tanah wakaf sudah tidak diketahui lagi, adanya tanah/benda wakaf yang dijual dan sebagainya. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah mengeluarkan PP. No. 28/1977 khusus mengatur wakaf sosial/umum. Sampai...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1991
S20516
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library