Hasil Pencarian

Ditemukan 563 dokumen yang sesuai dengan query

I Gusti Ayu Dian Asri Utami, author

Tanggung jawab perpajakan pejabat pembuat akta tanah dalam membuat akta peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan(akta jual beli) di Kabupaten Tabanan berkaitan dengan peraturan daerah Kabupaten Tabanan nomor 9 Tahun 2010 tentang bea perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan = Land deed official taxation responsibility in making deed of land and/or building assignment (deed of purchase) at Tabanan district related to regional regulation No. 9/2010 regarding land and/or building acquisition rights duties

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan, salah satunya akta jual beli. Dalam proses pembuatan akta tersebut calon penjual dan pembeli diwajibkan untuk membayarkan Pajak Penghasilan (PPh) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) terlebih dahulu...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T28977

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Ervina Yael Febrianty, author

Kewenangan dan pertanggungjawaban pemerintah terhadap wajib pajak yang merepatriasi harta melalui tax amnesty (pengampunan pajak) = Government’s authority and responsibility for taxpayer who repatriate assets through tax amnesty

Penelitian ini membahas kewenangan Pemerintah dalam menunjuk Bank Persepsi yang menghimpun harta repatriasi wajib pajak dengan menganalisis kewenangan Pemerintah dalam administrasi negara serta menganalisis kewenangan Pemerintah dalam perpajakan menurut peraturan perundang-undangan. Penelitian ini juga akan membahas mengenai pertanggungjawaban Pemerintah dan juga Bank Persepsi terhadap menyusutnya keuntungan harta wajib pajak yang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Intan Permata Sari Palayukan, author

Tinjauan yuridis tanggung jawab pengangkut terhadap kerusakan, kehilangan dan keterlambatan pengiriman barang dalam pengangkutan multimoda = Legal review of carrier liability for damage, loss and delay in the delivery of goods in ultimodal transportation

Pengangkutan barang dalam kegiatan logistik pada umumnya menggunakan lebih dari satu moda angkutan, oleh karena itu angkutan multimoda merupakan bagian penting dari sistem logistik. Pengangkutan barang dengan menggunakan paling sedikit dua moda angkutan yang berbeda atas dasar satu kontrak sebagai dokumen angkutan multimoda. Pihak (pengangkut) yang bertanggung jawab pada angkutan multimoda...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Angeline Parahita, author

Program Pemberdayaan Masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab sosial dari badan usaha (Studi Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pada PT Aneka Tambang (Persero) Tbk) = Community development program as form of corporate social responsibility (a study of community development program in PT Aneka Tambang (Persero) Tbk)

Tesis ini membahas mengenai program pemberdayaan masyarakat yang menjadi tanggung jawab sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan dan berbentuk BUMN. Dalam tesis ini, penulis menekankan bagaimana sebuah perusahaan dapat mempunyai kewajiban yang bersifat sama namun diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berbeda. Penulis menggunakan metode normatif empiris dengan tipologi...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

T21673

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Muhammad Richsan Suprayogo, author

Peran tanggung jawab notaris dan pejabat pembuat akta tanah dalam menjalankan asas praduga sah dan kaitannya dengan akta jual beli yang tidak sah sebagai objek agunan dalam perjanjian kredit (studi kasus putusan nomor 10/PID/2018/PT.DKI) = Peran tanggung jawab notaris dan pejabat pembuat akta tanah dalam menjalankan asas praduga sah dan kaitannya dengan akta jual beli yang tidak sah sebagai objek agunan dalam perjanjian kredit (studi kasus putusan nomor 10/PID/2018/PT.DKI)

Notaris dan PPAT sebagai Pejabat Umum yang diberikan kewenangan oleh negara untuk membuat akta otentik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 untuk Notaris dan PP 37 Tahun 1998 untuk PPAT seringkali dihadapkan dengan permasalahan yang menyangkut peran dan tanggung jawabnya sebagai pejabat...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 2020

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Andi Fitri Damayanti, author

Proses pelaksanaan program Ancol sayang lingkungan sebagai kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan PT. Pembangunan Jaya Ancol, Tbk

Penelitian ini menggambarkan mengenai kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan PT. Pembangunan Jaya Ancol, Tbk. Penelitian yang berfokus pada proses pelaksanaan dan faktor penghambat serta pendorong pada proses pelaksanaan program Ancol Sayang Lingkungan ini, menggunakan metode penelitian kualitatif dengan studi deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan pelaksanaan yang dilakukan oleh perusahaan...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2012

S-Pdf

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Malik Murtoyo Habir, author

Keterkaitan dan perkembangan tanggung jawab sosial perusahaan dalam rangka hukum investasi di Indonesia dengan perkembangan usaha mikro kecil dan menengah

UUPM telah mewajibkan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan bagi semua perusahaan penanaman modal. UUPM dan dan peraturan turunannya juga telah mewajibkan kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) bagi perusahaan penanaman modal di bidang usaha tertentu. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan merupakan konsep yang tengah berkembang di dunia usaha. Meskipun keberadaannya...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

S1193

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Sitorus, Dewi Nova, author

Analisis implementasi corporate social responsibility dalam supply chain pada PT. Sido Muncul

Dewasa ini masyarakat menjadi lebih kritis dalam mengamati proses bisnis suatu perusahaan agar lebih memperhatikan keadaan alam dan lingkungan sosialnya dan tidak hanya mencari keuntungan ekonomi saja. Hal ini semakin didorong dengan munculnya beberapa peraturan atau UU yang mewajibkan perusahaan untuk melakukan kegiatan CSR. Skripsi ini membahas mengenai analisis implementasi...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2012

S-Pdf

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Maramis, Teguh I., author

Tanggung jawab negara akibat penyebaran radioaktif dalam hukum internasional publik

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1988

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Sinapu, Nadhil, author

Praktik medis oleh tenaga kesehatan (analisis Keputusan No. 55 / Pid.B / 2011 / PN.Lbt) = Medical practice by health personnel (analysis of Court decisions number 55/Pid.B/2011/PN.Lbt)

ABSTRAK
Skripsi ini membahas tentang regulasi terkait kewenangan dan kompetensi analis kesehatan dan tenaga medis di Indonesia serta tanggung jawabnya hukum dalam menyelenggarakan praktik kedokteran dalam bentuk tindakan medis. Pembahasan dilakukan melalui studi artikel dan studi kasus bersama menggunakan keputusan No.55 / Pid.b / 2011 / PN.Lbt. Bentuk penelitian tesis ini adalah...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian