Ditemukan 239 dokumen yang sesuai dengan query
Pemberlakuan asas retroaktif dalam UU no 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM merupakan kehendak pemerintah untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang sudah menjadi duri dalam daging pemerintah Indonesia sejak zaman pemerintahan Soeharto. Kasus kekerasan seperti Timor Timur dan Tanjung Priok merupakan kasus-kasus pelanggaran HAM yang perlu diselesaikan.
...
JUKE 4:2 (2005/2006)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Rahmawati Ahfan
Sebelum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dikeluarkan, belum ada peraturan perundangan yang secara eksplisit mengatur tugas, fungsi, wewenang, anggaran pemerintah desa dalam konteks pemberdayaan masyarakat. Tujuan kajian adalah untuk mengidentifikasi program pemberdayaan masyarakat desa sebelum berlakunya UU No. 6 Tahun 2014 dan mengkaji aspek pemberdayaan masyarakat desa dalam...
Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Ri, 2015
351 JBP 7:1 (2015)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Rahman Putra, author
Sebagai salah satu negara yang menerapkan Pajak Pertambahan Nilai, Indonesia memiliki suatu sistem Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan penerapan bentuk, prinsip, metode penghitungan pajak, tarif pajak, dan perlakuan kebijakan tertentu yang diatur dalam suatu peraturan perundangan. Penerapan Pajak Pertambahan Nilai dalam suatu peraturan perundangan tentunya tidak terlepas dari pemenuhan konsep teoritis...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2002
T5554
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Dani Wahyudi, author
Dengan diterapkannya UU NO. 22 Tahun 1999 yang mengatur pelaksanaan otonomi daerah diharapkan dapat memberikan peluang bagi daerah untuk lebih mampu mengembangkan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki untuk mendukung berjalannya pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Kewenangan yang dimiliki daerah otonom diharapkan mendukung pembangunan daerah yang dapat meningkatkan kesejahteraan...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003
T9831
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
M. Sabran, author
Pemberdayaan Kembali Nagari Mengacu UU No.22/1999, merupakan penerapan kembali nagari, sesuai dengan sistem pemerintahan nagari dan administrasi yang pernah berlaku. Pemerintahan nagari sesuai dengan norma-norma adat Minangkabau dan pemerintahan nagari mempunyai suatu wilayah kesatuan masyarakat hukum adat yang otonom merupakan kesatuan masyarakat hukum. Untuk mengatur dan mengurus kepentingan kehidupan masyarakat...
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2000
T11493
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Dina Isyanti, author
ABSTRAK
Film merupakan bagian dari karya rekam, sehingga pelaksanaan pelestarian film nasional harus dilandaskan pada UU Nomor 4 Tahun 1990 tentang Karya Cetak dan Karya Rekam. Pada kenyataannya, sampai dengan awal tahun 1998, penerapan undang-undang tersebut dalam hal film belum dilaksanakan. Kenyata.an tersebut melahirkan asumsi bahwa terdapat masalah dalam pemberlakuan UU...
1999
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Yoni, author
Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang umumnya diperoleh melalui kegiatan pinjam meminjam. Guna menunjang aktivitas tersebut, dibutuhkan lembaga jaminan yang dapat...
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T17297
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Vidia Arianti, author
Limited sources of water in the world imposed many countries to give 'real' tariffs on water, or in other words, water privatization. Long time ago, water is a public good which people could access, freely and cheaply. In the future, there are tendencies that water can no longer...
2004
GJPI-7-1-Nov2004-18
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Siti Maryam, author
ABSTRAK
This research is a quantitative analysis descriptive approach focused on conducting attitude of Islamic book publisher in Jakarta to the Legal Deposit (UU RI. No. 4/1990) and the concept of bibliographic control and its correlation with the Islamic book entries in BN1 (Bibliografi Nasional Indonesia-Indonesian National Bibliography) and KDT (Katalog...
2007
T19222
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
komisi nasional hak asasi manusia dalam laporan akhir tahunnya mengenai hak sipil warga negara dalam beragama. laporan itu dikeluarkan 9 desember 2009, disana disebutkan bahwa persoalan utama yang dialami oleh pemeluk agama dan kepercayaan ialah perkawinan dan sekolah. sayangnya secara detail tidak dijelaskan persoalannya.secara umum komnas ham melihat bahwa kondisi...
361 MAJEMUK 42:1 (2010)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
