Ditemukan 99 dokumen yang sesuai dengan query
Sikumbang, Sony Maulana, author
Perubahan ketatanegaraan yang terjadi akibat perubahan-perubahan yang dilakukan oleh MPR atas UUD 1945 antara lain adalah pernbentukan lembaga-lembaga negara baru. Salah satunya adalah Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Keberadaan DPD dilatarbelakangi oleh gagasan demokratisasi dan akomodasi. kepentingan daerah demi terjaganya integrasi nasional. Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945 pasca perubahan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Taufik Hidayat, author
Penelitian ini membahas mengenai analisa kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Tujuannya adalah untuk mengetahui yang didasarkan pada suatu analisa mengenai pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden, terutama yang terkait dengan kewenangan MK dan MPR. Metode penelitian menggunakan metode penelitian kepustakaan, deskriptif,...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
S25464
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Sinaga, Budiman N.P.D., author
Salah satu pemikiran yang berkembang di masyarakat sejak reformasi bergulir adalah melakukan perubahan terhadap UUD 1945. Pemikiran tentang perubahan ini begitu kuat sehingga ada yang berpendapat tidak mungkin reformasi tanpa mengubah UUD 1945.
Saat itu pandangan masyarakat terhadap UUD 1945 secara garis besar dapat dibagi menjadi dua kelompok besar. Pertama,...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000
T 981
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Tambunan, Arifin Sari Surungalan, author
Dalam peraturan perundang-undangan terdapat empat istilah yang bermaksud menguraikan fungsi DPR yaitu fungsi, wewenang, tugas, kekuasaan. Sebutan fungsi DPR terdapat dalam Pasal 32 beserta Penjelasannya dalam Undang-undang No. 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD (LN 1969 No. 59, TLN No. 2915) sebagaimana telah tiga kali...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1998
D407
UI - Disertasi (Membership) Universitas Indonesia Library
Marwah M. Diah, author
This dissertation is a report of the result of a research on Restructuring State-Owned Enterprises (SOEs/ BUMN): An Option between Privatization or Corporatization? The aim of this research is to answer the following academic question: Could article 33 of the 1945. Constitution as the legal foundation of the national economic...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1999
D117
UI - Disertasi (Membership) Universitas Indonesia Library
Jakob Tobing, author
UUD 1945 terdiri atas pembukaan dan batang tubuh yang merupakan satu-kesatuan. Pembukaan UUD 1945 mengandung dasar negara pancasila dan nilai-nilai dasar eksistensi serta tujuan kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia...
Jakarta: Lembaga Pangkajian MPR RI, 2016
342 JKTN 001 (2016)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Herman Kadir, author
Paradigma pembangunan berperspektif Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegera. Paradigma pembangunan berperspektif HAM ini menjadi kesadaran masyarakat internasional yang nilai-nilai dasarnya berpedoman kepada Universal Declaration of Human Right atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Namun demikian, walaupun UUD 1945 dibentuk sebelum...
Jakarta: Lembaga Pangkajian MPR RI, 2019
342 JKTN 12 (2019)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Tobing, Jakob, author
PEMBUKAAN UUD NRI Tahun 1945 memuat amanat kemerdekaan untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia dengan tujuan antara lain mencerdaskan kehidupan bangsa dalam Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dan berdasar Pancasila. Mencerdaskan kehidupan bangsa adalah proses terencana dan terpadu dalam berbagai bidang kehidupan untuk membangun dan mengembangkan peri-kehidupan bangsa Indonesia...
Jakarta: Lembaga Pangkajian MPR RI, 2018
342 JKTN 007 (2018)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Marshall Pribadi, author
Skripsi ini membahas nilai-nilai kedaulatan rakyat dalam bidang keuangan negara yang terciderai dengan pengaturan ketentuan materiil pungutan yang memaksa yang tidak dimuat dalam Undang-Undang, namun dalam Peraturan Pemerintah. Undang-Undang PNBP Nomor 20 Tahun 1997 mendelegasikan kewenangan pengaturan subyek, obyek, dan tarif PNBP kepada Peraturan Pemerintah yang dibentuk oleh Presiden tanpa...
Depok: Universitas Indonesia, 2014
S56150
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Nurdjanah, author
ABSTRAK
Duta Masyarakat merupakan surat kabar resmi partai politik Nahdlatul Ulama (NU). Surat kabar itu diterbitkan dan diberi subsidi oleh NU. Duta Masyarakat tidak hanya bertugas sebagai pembawa suara NU, tetapi juga sebagai sarana kaderisasi kepemimpinan yang cukup efektif. Jelas sekali peran surat kabar itu dalam mempropagandakan visi tokoh-tokoh muda NU...
1996
S12732
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
