Hasil Pencarian

Ditemukan 39 dokumen yang sesuai dengan query

Andreas Eno Tirtakusuma, author

Penyelesaian pelanggaran prinsip keterbukaan di Pasar Modal Indonesia. Tinjauan penggunaan sarana hukum administrasi dan sarana hukum pidana

Penerapan prinsip keterbukaan memungkinkan tersedianya bahan pertimbangan yang cukup bagi para pemodal, sehingga mereka dapat mengambil keputusan untuk melakukan pembelian atau penjualan saham secara rasional. Dalam UU Pasar Modal, prinsip keterbukaan diatur sebagai pedoman umum yang mensyaratkan emiten, perusahaan publik dan pihak lain yang tunduk pada UU Pasar Modal untuk...

Depok: Universitas Indonesia, 2002

T9196

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Afifah Satrianty, author

Tinjauan atas peraturan Walikota Bekasi Nomor 103 tahun 2019 tentang penghapusan sanksi administratif pajak bumi dan bangunan di Kota Bekasi = Analysis on the mayor of Bekasi regulation number 103 of 2019 concerning the removal of administrative sanction of land and building tax

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu sektor penerimaan pajak terbesar guna pembangunan berbagai macam infrastruktur yang ada di Kota Bekasi. Skripsi ini membahas Peraturan Walikota Bekasi tentang penghapusan sanksi administratif pajak bumi dan bangunan di Kota Bekasi. Jika ditinjau secara khusus, penelitian skripsi menggunakan isu...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Satya Suryo Harjanto, author

Penyelesaian Sengketa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja melalui Upaya Administratif = Settlement of Government Employee Disputes with Work Agreements through Administrative Efforts

Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) merupakan subjek hukum dalam penyelesaian sengketa pegawai melalui upaya administratif. Salah satu alasan adanya sengketa pegawai karena adanya pemutusan hubungan perjanjian kerja bagi PPPK. Dengan tidak diaturnya tingkatan atau kategorisasi pelanggaran disiplin bagi...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Titut Sulistyaningsih, author

Kendala-kendala narapidana dalam memenuhi syarat-syarat untuk mengajukan pembebasan bersyarat di Lapas Klas IIA Wanita Tangerang

Penelitian ini berfokus pada pembebasan bersyarat yang merupakan salah satu hak narapidana dalam program pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan, yang bertujuan agar narapidana yang telah memenuhi syarat dapat berinteraksi dan bersosialisasi dengan masyarakat di luar lembaga pemasyarakatan. Prosedur untuk memperoleh pembebasan bersyarat dilakukan dengan beberapa tahap melalui program pembinaan dengan...

Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2007

T 20493

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Ashanti Nurshafira Joesoef, author

Penjatuhan Sanksi Administrasi Kepada Notaris Atas Pembuatan Akta Jual Beli Dan Akta Pengalihan Piutang Berdasarkan Putusan Majelis Pengawas Notaris Wilayah DKI Jakarta Nomor 05/PTS/MJ.PWN.PROV/DKIJAKARTA/IX/2020 = Imposition Of Administrative Sanction To Notary On Establishment Of Sell And Purchase Deed And Transfer Of Receivables Deed Based On The Decision Of Notary Regional Supervisory Board Area Of Dki Jakarta Provinces's Number 05/PTS/MJ.PWN.PROV/DKIJAKARTA

Penelitian ini membahas mengenai penjatuhan sanksi administrasi kepada notaris yang melakukan pembuatan akta yang dimana mengandung unsur perbuatan melawan hukum dalam Putusan Majelis Pengawas Wilayah nomor 05/PTS/MJ.PWN.PROV.DKIJAKARTA/IX/2020. Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai pejakat umu seharusnya bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab, mandiri, jujur, dan tidak berpihak. Notaris hendaknya dalam melakukan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Muhammad Ghazalah Ibrahim, author

Perbuatan Melawan Hukum yang Disebabkan Oleh Tidak Diserahkannya Salinan Perjanjian Kredit Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Kla = Acts Againts the Law Caused By Failure to Submit a Copy of a Credit Agreement Based on Kalianda District Court Decision number 5/Pdt.G/2019/PN Kla

Penelitian ini membahas mengenai tidak dilakukannya pelunasan hutang terhadap Hak atas Tanah yang dijadikan jaminan sebagai pelunasan hutang yang dimulai dengan Perjanjian Kredit Modal Kerja dengan dibebani dengan Hak Tanggungan, namun AW selaku Debitur tidak diberikan salinan Perjanjian Kredit Modal Kerja tersebut dari Bank B Kantor cabang Kalianda sebagaimana yang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Annisa Sakinah Qur`ani, author

Skrining Resep Pasien Rawat Inap Kartika Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto Periode 12-16 Desember 2022 = Prescription Screening for Inpatients at Kartika Army Central Hospital Gatot Soebroto during the Period of 12-16 December 2022

Rumah sakit sebagai fasilitas kesehatan harus dapat memberikan pelayanan yang memperhatikan mutu dan menjamin keselamatan pasien. Salah satu upaya untuk menjamin keselamatan pasien yaitu dilakukan skrining resep untuk meminimalkan kesalahan pengobatan. Skrining resep meliputi persyaratan administratif, farmasetik, dan klinis. Oleh karena itu, pada tugas khusus ini bertujuan untuk melakukan skrining...

Depok: Fakultas Farmasi Universitas Indonesia, 2022

PR-pdf

UI - Tugas Akhir Universitas Indonesia Library

Bima, author

Analisis Yuridis Tentang Lembaga Uang Paksa (dwangsom) Sebagai Sanksi Administratif Dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. = Law Analysis about dwangsom as an administrative punishment which stated in the Law Number 51 Year 2009 on Administrative Court.

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas Negara hukum (rechtsstaat) tidak berdasarkan pada negara yang berdasarkan pada kekuasaan belaka (machtsstaat). Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat) tentunya tindakan dari pemerintah tersebut harus berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dibutuhkan suatu pengujian yuridis terhadap tindakan pemerintah dan pengujian yang dilakukan terhadap tindakan...

Universitas Indonesia, 2012

S43166

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Fajar Odiatma, author

Pengaruh hak legal hak administratif wajib pajak dan faktor pengelakan pajak terhadap kepatuhan pajak : survei pada UK di kota bandar lampung = Effect of legal rights taxpayer rights admininistrative and factor againts evasion to tax compliance : survey on SMESs in bandar lampung

ABSTRACT
Berdasarkan data tahun 2012, besaran proporsi Produk Domestik Bruto (PDB) dari sektor UKM hingga 56 persen serta tingkat penyerapan tenaga kerja di atas 97 persen menjadikan sektor UKM sebagai sektor yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia pada umumnya. UKM dianggap sangat berpotensi dalam meningkatkan pendapatan negara melalui pajak. Data penerimaan...

2013

T54134

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Fandi Prasetyo Nurrakhman, author

Analisis biaya administratif pajak di Indonesia pada masa reformasi pajak jilid II tahun 2009-2012 = Analysis of the administrative costs of tax in Indonesia at tax reform part II 2009-2012

[ABSTRAK Pemerintah di berbagai negara berupaya meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan, guna mengurangi biaya menghimpun penerimaan pajak. Tujuan penelitian ini adalah menghitung biaya administratif pajak dan rasionya di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data studi dokumentasi dan wawancara mendalam kepada pegawai DJP dan akademisi. Hasil penelitian ini...

2014

S55270

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian